KNPB: Perjuangan Papua Merdeka Bukan Soal Makan dan Minum

Kamis 2014-06-26 16:03:15

PAPUAN, Jayapura— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menegaskan bahwa perjuangan rakyat Papua bukan soal makan dan minum (kesejahteraan), tetapi persoalan ideologi, harga diri serta martabat orang asli Papua.

Hal ini ditegaskan Jubir KNPB, Wim Rocky Medlama, ketika menggelar jumpa pers bersama wartawan di Café Prima Garden, Abepura, pada jumat (2/11) kemarin di Jayapura, Papua.

 

Wim juga menegaskan, bahwa secara langsung KNPB ingin menanggapi pernyataan Kapolda Papua pada hari Bhayangkara lalu, yang menyatakan bahwa untuk meredakan perjuangan kemerdekaan perlu dilakukan pendekatan kesejahteraan.

“Pernyataan kapolda Papua itu sangat keliru, sebab masalah mendasar dari perjuangan kemerdekaan Papua adalah soal ideologI, persoalan harga diri dan martabat orang asli Papua,” kata Wim.

Menurut Wim, ideology Papua merdeka ada bukan karena pemerintah Indonesia tidak berhasil, namun sudah ada sebelum bangsa Indonesia dengan pemerintahan ada di Papua Barat.

Dikatakan juga, aparat keamanan dalam hal ini TNI/POLRI sengaja membangun kekuatan dengan kekerasan militer untuk mematikan gerakan perjuangan damai orang asli Papua.

“Kami juga sesalkan tindakan aparat keamanan yang akhir-akhir ini melakukan penangkapan terhadap aktifis KNPB tanpa prosedur hukum yang  tidak jelas diseluruh wilayah tanah papua.”

Wim juga menegaskan, bahwa ideology bangsa Papua Barat tidak akan pernah mati meskipun pemerinah Indonesia melakukan pemenjarahan, penculikan, diskriminasi dan pembunuhan terhadap aktifis Papua merdeka.

“Ideology akan tetap, hidup kecuali orang Papua punah,” tegas Medlama di depan wartawan.

Wim juga meminta agar aparat dapat menghentikan penangkapan liar tanpa prosedur hukum yang jelas seperti penggerebekan sekretariat KNPB, dan semua aktifis pro Papua merdeka lainnya.

“Hentikan pendekatan militer untuk mematikan gerakan perjuangan rakyat Papua dengan damai dan bermartabar.

Segera membuka ruang demokrasi sebesar-besarnya sebagai ruang ekpresi orang Papua yang hingga saat ini ditutup rapat oleh aparat.”

Wim juga meminta agar Presiden SBY sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahaan untuk segera membuka ruang demokrasi, agar dapat menyelesaikan persoalan Papua melalui mekanisme referendum yang juga diakui di dunia internasional.

“Disampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua Barat agar jangan terprovokasi dengan berbagai isu-isu tidak bertanggung jawab, dan yang termasuk bertujuan membunuh semangat perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka," tutup Wim.

 ARNOLD BELAU