Jumat 2015-09-11 03:27:02
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Selama semester pertama tahun ini terjadi lima kasus penembakan terhadap warga sipil di Tanah Papua, diduga kuat pelakunya aparat keamanan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mencatat lima kasus penembakan di Tanah Papua, berawal dari kasus Paniai Berdarah (8/12/2014) yang prosesnya sementara sedang ditangani.
“Dari laporan berbagai pihak dan data yang kami terima, sudah lima kasus penembakan yang terjadi dalam beberapa bulan ini. Sasarannya warga sipil Papua, dan itu bukti bahwa Papua masih identik dengan daerah operasi militer,” ujar anggota Komnas HAM RI, Natalius Pigai, kepada suarapapua.com, Jumat (11/9/2015) siang.
Lima kasus kekerasan militer itu, antara lain penembakan terhadap 4 pelajar dan warga sipil di Enarotali Kabupaten Paniai (8/12/2014), penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo (20/3/2015), penembakan terhadap seorang pelajar (Yoseni Agapa) dan satu lainnya luka di kampung Ugapuga Kabupaten Dogiyai (26/6/2015).
Kejadian keempat, amuk massa yang dibalas dengan penembakan oleh aparat keamanan di Karubaga Kabupaten Tolikara (17/7/2015), dan terakhir kasus penembakan di Koperapoka, Kabupaten Mimika (28/8/2015). Penembakan ini menewaskan Yulianus Okoare (23), Emanuel Mairimau (23), dan melukai beberapa warga Kamoro.
“Kemarin dalam pertemuan dengan Kapolda Papua, kami pertanyakan perkembangan dari kasus-kasus itu,” kata Pigai.
Dari lima peristiwa berdarah itu, kata dia, menunjukkan kepada publik bahwa kekerasan militeristik di Tanah Papua belum usai. Hal mana berbeda dengan komitmen Presiden Joko Widodo menjadikan Papua tanah damai, sebagaimana diungkapkan pada saat Natal Nasional di Stadion Mandala Jayapura.
“Tentu semua pihak pertanyakan kepada Jokowi, bagaimana Papua tiada hari tanpa kasus berdarah. Apakah kekerasan demi kekerasan ini dirancang atau spontanitas aparat keamanan? Negara harus jamin setiap warga Indonesia, orang Papua bukan warga asing,” tuturnya.
Ditegaskan, orang Papua juga warga Indonesia. Karena itu, pola pendekatan negara di Papua harus dirubah. “Jangan militeristik. Sudah menelan banyak korban jiwa, pelanggaran HAM. Harus rubah pendekatannya. Jangan orang Papua dianggap binatang buruan lagi seperti selama ini.”
Bukan karena putra Papua lebih fokus ke masalah-malah Papua, Natalius Pigai dalam kapasitasnya sebagai komisioner Komnas HAM sudah berbicara dan melakukan tugasnya, tugas kemanusiaan di berbagai daerah.
“Hak asasi manusia semua di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah ranah kami, bukan cuma masalah-masalah Papua saja. Nah, sisi kemanusiaan, apalagi sampai rampas hak individu, nyawa manusia, tentu harus ada keberpihakan.”
“Ya, ada terjadi pelanggaran hak warga negara, tidak ada istilah pilah-pilahkan. Semua orang sama, kami tetap jalankan tugas komisioner Komnas HAM,” ujarnya dengan tegas.
Menurut Natalius, ia berada di Jayapura dalam rangka investigasi kasus penembakan di Koperapoka. Setelah di Timika, katanya, tim Komnas HAM RI “terbang” ke Jayapura untuk menjumpai Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw dan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen (TNI) Hisa Siburian.
Dalam pertemuan, Kamis (10/9/2015) kemarin, kedua pucuk pimpinan militer menjelaskan ihwal kasus penembakan di Koperapoka, termasuk juga sejumlah kasus serupa di Tanah Papua.
MARY
