ArsipPasca Insiden Pasar Youtefa, HMPJ Memediasi Terbentuknya Tim Khusus

Pasca Insiden Pasar Youtefa, HMPJ Memediasi Terbentuknya Tim Khusus

Selasa 2014-07-08 14:49:30

PAPUAN, Jayapura — Pasca insiden di Pasar Youtefa, 2 Juli 2014 lalu, Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) siang tadi, bertempat di Asrama Niborang, Padang Bulan, Selasa (8/7/2014), memediasi terbentuknya tim khusus untuk mengatasi berbagai kekerasan yang terjadi di Jayapura, Papua.

Dalam pertemuan yang digelar secara terbuka tadi, tampak hadir keluarga korban, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Papua di Jayapura dan sekitarnya.

 

Nius Asso, Ketua HMPJ mengatakan, insiden di Pasar Youtefa yang terjadi beberapa waktu lalu bukan persoalan sepeleh, sebab menyangkut hak dan persoalan kemanusian yang terjadi di seluruh Tanah Papua secara menyeluruh.

 

“Kami menggelar diskusi ini untuk mencegah konflik seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Apalagi ada yang berujung pada penghilangan nyawa seseorang secara paksa yang dilakukan aparat kepolisian,” ujar Asso.

 

Asso juga mempertanyakan fungsi dan peran 16 kepala suku Pegunungan Tengah Papua yang pernah dikukuhkan beberapa bulan lalu di Auditorium Uncen, namun tak memediasi penyelesaiaan berbagai kasus kekerasan di Jayapura.

 

“Seharusnya kepala Suku yang dibentuk beberapa waktu lalu punya tanggung jawab untuk mengangkat masalah yang dialami masyarakatnya, mereka yang punya kapasitas untuk bicara ke Gereja, adat, dan lakukan advokasi lanjutan,” tegas Asso.

 

Jika memang benar-benar mereka adalah kepala suku, menurut Asso, seharusnya mereka datang ke  tempat duka, dan duduk bersama dengan keluarga korban, dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

 

Dikatakan Asso, mahasiswa dan keluarga korban membutuhkan sebuah payung untuk mengangkat persoalan ini ke tahapan yang lebih lanjut.

 

“Dari hasil pertemuan ini kami sepakat untuk membentuk Tim Khusus guna menyelidiki, serta melaporkan kepada berbagai pihak yang berwenang, seperti LSM, Gereja, Adat, serta lembaga yang peduli dengan masalah hak asasi manusia,” kata Asso.

 

Dikatakan, masalah yang terjadi di Pasar Youtefa beberapa waktu lalu bukan masalah orang pegunungan saja, tetapi masalah seluruh rakyat Papua Barat.

 

“Kami berharap dengan diskusi ini, ada pikiran dan masukan yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dengan Tim yang akan dibentuk nanti dapat membawa aspirasi kami untuk kita dorong bersama dengan cara-cara yang bermartabat,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, seperti ditulis media ini, ada dua masyarakat sipil, Demi Kepno (28), dan Jenius Wanimbo (19) yang menjadi korban tembakan peluru aparat keamanan pasca peristiwa di Pasar Youtefa.

 

Menurut keluarga kedua korban, anak mereka tidak terlibat dalam judi di pasar Youtefa, maupun bagian dari yang melakukan aksi rusuh (Baca: Ini Kronologis Kematian Warga Sipil Yang Ditembak Polisi dan Jenazah Korban Peluru Aparat Dipulangkan Dari RS Bhayangkara); 

 

Untuk melihat foto-foto (kunjungi: Pemakaman Demi Kepno, Korban Penembakan Peluru Aparat dan Jenazah Mahasiswa Korban Peluru Aparat "Dijemput" Keluarga)

 

AGUS PABIKA

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.