JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Puluhan aparat Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura, Kamis (8/10/2015) siang tadi, secara paksa membubarkan aksi demo damai yang digelar Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua, di depan Gereja Katolik Gembala Baik, Abepura, Jayapura, Papua.
Pantauan suarapapua.com, sejak pukul 13.00 Wit, puluhan mahasiswa, aktivis, pemuda, frater-frater dan pastor dari Fransiskan Jayapura, Papua, telah hadir untuk menyampaikan aksi keprihatinan kepada Negara karena tidak mampu menuntaskan kasus pelaggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, 8 Desember 2014 lalu.
Massa terus berkumpul, dan sesuai rencana akan melakukan aksi demo damai ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, untuk menyampaikan aspirasi terkait kinerja tim ad hoc yang dibentuk beberapa bulan lalu.
Beberapa perwakilan massa juga terlihat serius berkomunikasi dengan Kapolsek Abepura, Kompol Marthen Asmuruf, meminta Polisi mengijinkan massa aksi ke kantor DPRP dan Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, namun Kapolsek tetap bersikeras untuk tidak mengijinkan jalannya aksi.
“Saya mendapatkan perintah dari atasan untuk membubarkan aksi hari ini, jadi adik-adik tidak bisa lanjut ke Jayapura, saya hanya menjalankan perintah saja, jadi adik-adik bisa bubarkan diri segera,” kata Kompol Asmuruf kepada koordinator aksi, Peneas Lokbere.
Kapolsek juga mengatakan, sesuai instruksi pimpinanya di Polresta Jayapura, aksi tidak dapat dilanjutkan karena belum mendapatkan ijin dari Polresta, apalagi aksi dilangsungkan pada siang hari saat seluruh aktivitas di perkantoran akan usai.
“Katanya aksi ini belum ada ijin, karena itu memang harus dibubarkan, kalau adik-adik ingin komunikasi dengan pihak Polresta, silakan saja,” kata Kapolsek, seraya meminta koordinator aksi menghubungi Kapolresta jika ingin terus melanjutkan aksi ke Jayapura.
Beberapa frater dan pastor dari Keuskupan Jayapura, Papua, yang menempuh studi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) “Fajar Timur” Abepura, juga terlihat berdatangan, dan bergabung bersama massa aksi dengan jubah imam Katolik, dan menuntut penuntasan kasus Paniai Berdarah.
Beberapa aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), juga terlihat bergabung bersama massa aksi yang diperkirakan mencapai 50 orang.
Sekitar pukul 14.40 WIT, saat negosiasi dengan Kapolsek Abepura sedang dilangsungkan, tiba-tiba dari arah Lingkaran Abe, muncul satu buah truk Polisi dengan bunyi sirene yang sangat kuat, dan merangsek masuk ke dalam barisan massa dan secara paksa membubarkan aksi.
Beberapa frater dan pastor yang terlihat memegang poster dan spanduk nyaris ditabrak truck Polisi; Puluhan anggota Polisi secara sigap lompat dari truck dan membubarkan massa aksi, dan menangkap belasan mahasiswa, frater-frater, dan diangkut ke dalam truck Polisi.
Tidak pandang bulu, beberapa wartawan yang berada di tempat aksi dan berusaha mengambil foto juga diintimidasi oleh Polisi, dan dilarang mengambil foto-foto pembubaran aksi oleh aparat kepolisian.
Yang lebih memprihatinkan, kamera salah satu jurnalis majalahselangkah.com, Abeth You, dirampas oleh aparat Polisi dan dengan cepat menghapus semua isi foto dan video, padahal kartu pers dari media tempat Abeth You bekerja telah ditunjukan kepada Polisi.
Sekitar 18 orang massa aksi kemudian ditangkap, dan diangkut ke dalam truck. Beberapa spanduk dan poster yang dibawa massa aksi juga dirampas, dan diangkut ke dalam truck atas perintah Wakapolresta Jayapura, Kompol Albertus Adreana, yang juga berada dalam truck Polisi.
Koordinator aksi, Peneas Lokbere menyesalkan aksi brutal aparat kepolisian, sebab SKP-HAM melakukan aksi dengan cara-cara damai tanpa kekerasan.
“Watak aparat kepolisian di Tanah Papua sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, aksi demo damai selalu dihadapi dengan bentuk-bentuk kekerasan dan penangkapan, terbukti tadi kami dibubarkan secara paksa,” kata Lokbere, kepada suarapapua.com, siang.
Menurut Lokbere, aksi SKP HAM bertujuan meminta Presiden Jokowi serius menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, dengan cara memperkuat tim ad hoc Komnas HAM RI yang telah terbentuk beberapa waktu lalu.
“Kami minta Negara bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian dan penembakan empat siswa SMA di Paniai, dan beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya di Tanah Papua,” tegas Lokbere.
OKTOVIANUS POGAU
