ArsipMendagri: Otsus Belum Membuat Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Mendagri: Otsus Belum Membuat Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Minggu 2014-12-28 04:45:00

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan beberapa catatan setelah mencermati kinerja Otonomi Khusus Papua. Tahjo menilai, Otsus yang ada belum membuat pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi optimal.

"Misalnya pada rekomendasi lingkup manajemen pembangunan, masih terdapat agenda krusial seperti penguatan kapasitas penyelenggara kebijakan pembangunan dalam mengelola siklus pembangunan yang masih sensitif dengan kebutuhan akselerasi tahap perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal dilaksanakan," kata Tjahjo seperti ditulis kompas.com, Sabtu (27/12/2014).

Oleh karena itu, kata dia, masih diperlukan monitoring dan evaluasi kepada Papua dan Papua Barat melalui pejabat setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 

Penataan birokrasi juga, lanjut Tjahjo, masih harus berjalan dalam proses yang harus terus menerus ditingkatkan kapasitas dan profesionalismenya. "Tahun 2013-2014 menunjukkan proses peningkatan," imbuh Politisi PDI-P ini.

Tjahjo mengatakan, evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat tiap tahun penting untuk mengukur tingkat capaian kemajuan kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Tjahjo berharap, pembangunan di Papua dan Papua Barat harus mampu menurunkan tidak hanya kesenjangan sosial, namun juga mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan mampu mengurai akar masalah yang ada.

 

Dikemukakan, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU 21/2001, maka Pemerintah Pusat harus memberikan dukungan terkait pengambilan kebijakan, serta membangun efektifas pemda dan DPRD/DPRPB dan MRP/MRPB.

"Agar semakin ada harmonisasi kewenangan dan tata hubungan antar lembaga untuk kedepan bersama mampu menggerakkan mengorganisir masyarakat secara terbuka membangun wilayah atau daerahnya," ungkapnya.

Di sisi lain, Tjahjo memaparkan dilema dalam tata hubungan pusat-daerah dapat dilihat dari banyaknya kebijakan sektoral yang ditetapkan pemerintah pusat yang kurang tepat dengan kebutuhan sektoral di Papua dan Papua Barat.

"Kebutuhan programatik yang tepat yang harus jadi skala prioritas bersama, kalau tidak akan terus ada kecurigaan terselubung dalam pembangunan semesta berencana, khususnya di NKRI termasuk di dalamnya Papua," ucap Tjahjo.

Sementara itu, Pemimpin Diplomasi Papua Merdeka, Benny Wenda mengatakan, Otsus tidak bisa diterapkan di atas tulang belulang Orang Papua. Juga Otsus tidak akan pernah mengubah rakyat Papua dan itu tidak akan terjadi.

“Saya pikir otonomi khusus tidak bisa membangun di atas tulang belulang. Otonomi khusus tidak pernah mengubah rakyat Papua dan tidak pernah memberikan dampak yang baik karena keterlibatan Indonesia punya militer langsung, sehingga itu tidak akan pernah terjadi,” ujar Benny Wenda seperti ditulis bbc.co.uk.

Menurutnya, kenapa 30 tahun yang lalu tidak dikasih Otsus? Setelah orang Papua sadar dan menuntut kemerdekaan, baru dikasih RUU Otsus yang kedua untuk Papua. Jadi, Otsus tidak ada arti bagi bangsa Papua.

Wenda juga menegaskan, Presiden Joko Widodo hanya memberikan janji-janji yang tidak diinginkan rakyat Papua, seperti transmigrasi dan pemekaran yang akan berdampak pada kehancuran bagi rakyat Papua.

 

Editor: Oktovianus Pogau

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Panglima TNI Didesak Tangkap dan Adili Prajurit Pelaku Penyiksa Warga Sipil...

0
“Oleh sebab itu, LBH - YLBHI mengutuk keras praktek penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap warga Papua. LBH-YLBHI mendesak Komnas HAM secepatnya melakukan penyelidikan dan menuntut para pelaku penyiksaan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mendesak panglima TNI turun tangan melakukan penangkapan para pelaku,” tegasnya dalam rilis yang diterima suarapapua.com, Senin (25/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.