ArsipKMP3R: Hari HIV/AIDS, Orang Papua Wajib Hidup Sehat

KMP3R: Hari HIV/AIDS, Orang Papua Wajib Hidup Sehat

Kamis 2014-11-27 21:57:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) berencana melakukan kampanye HIV/AIDS dan hidup sehat di tanah Papua, khususnya Jayapura.

Ketua KMP3R, Kaleb B. Woisiri menegaskan, penyakit HIV/AIDS merupakan pembunuh nomor satu di dunia, terlebih khusus di tanah Papua, karena itu orang Papua perlu diajarkan cara hidup sehat. 

 

“Kita ketahui bahwa AIDS merupakan pembunuh nomor satu di dunia, terlebih khusus di Papua karena ini jadi ancaman terbesar yang buat populasi Orang Asli Papua (OAP) berkurang," kata Woisiri, saat jumpa pers di Cafe Prima Garden, Abepura, Papua, Kamis, (27/11/2014) siang.

 

“Virus ini mengarah kepada pemusnaan atau genoside OAP, karena perilaku hidup yang tidak sehat, dan minimnya pemahanan tentang pola hidup sehat, termasuk pembangunan yang belum tepat sasaran," katanya. 

 

Woisiri mengatakan, hari AIDS sedunia tahun 2014 akan mengangkat tema "Cegah dan Lindungi Diri, Keluarga dan Masyarakat dari HIV & AIDS Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)."

 

Kepada pihak-pihak terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS, seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Daerah, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) peduli AIDS, dan berbagai organisasi profesi untuk serius memperhatikan penyakit tersebut. 

 

“KMP3R berharap kepada semua komponen untuk bersama-sama memproteksi HAM orang Asli Papua, dalam mengkampanyekan Papua anti AIDS dengan membentuk langkah bersama pencegahannya," kata Woisiri.

 

Woisiri mengatakan, menanggulangi HIV/AIDS di Papua harus mulai dari diri sendiri, keluarga dan terus mendekatkan diri pada Tuhan.

 

"Mari kita semua sepakat memproteksi HAM OAP, dengan kampanyekan Papua anti AIDS, agar ada perubahan di tanah Papua," tambahnya.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

AGUS PABIKA

Terkini

Populer Minggu Ini:

Aksi ASN Pemprov Papua, Gobai: Penempatan Jabatan Perlu Perdasi

0
“Di sana telah diatur tentang persentase dalam menduduki jabatan yaitu 80% orang asli Papua dan 20% non Papua. Untuk itu, dalam hal yang penting dan mendesak ini, saya meminta kepada penjabat gubernur Papua untuk segera dapat menandatangani dan memberikan penomoran untuk Raperdasi tersebut. Hal ini penting agar tetap menjadi Perdasi Papua tentang perubahan Perdasi Papua nomor 4 tahun 2018,” pintanya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.