KNPB Ajak Gubernur Papua “Lepas” Lambang Garuda

Senin 2014-11-03 18:12:00

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Terkait berbagai kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang bertentangan dengan keinginan pemerintah Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengajak Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk segera melepaskan lambang Garuda.

Ketua Umum KNPB, Victor F. Yeimo, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Senin (3/11/2014) menegaskan, belum sebulan kepemimpinan Jokowi, program pemekaran dan transmigrasi di Papua bakal dilancarkan dengan dukungan penuh kekuatan TNI dan Polri.

 

“Papua sudah tentu berada diambang kehancuran. Pemerintahan Otsus yang lumpuh sudah tentu tidak akan mampu menghentikannya. Euforia pendukung Jokowi yang menggila di Papua, entah sadar atau tidak, akan ikut menuai penderitaan atas kehancuran Papua,” kata Yeimo.

 

Menurutnya, sejak awal KNPB telah menyerukan boikot Pemilihan Presiden di West Papua, karena yakni, siapapun presidennya, pasti akan terus mengeluarkan kebijakan yang memusnahkan orang Papua dan menguasai tanah Papua.

 

“Ini merupakan satu grand design kolonialisme Indonesia di West Papua. Tidak akan ada satu kekuatan, baik secara politik maupun hukum Indonesia, yang akan menghentikannya.”

 

“Orang Papua yang menjadi pejabat kolonial Indonesia, yakni Gubernur, MRP, DPRP dan sebagainya tidak perlu berkicau di rimba raya untuk menolak program Jakarta, tapi segera lepaskan lambang Garuda, terutama untuk Gubernur Papua.”

 

“Tidak perlu mencari harga diri bangsa Papua di dalam kekuasaan kolonial. Anda harus tetap menerima posisi anda sebagai budak dan boneka kolonialisme diatas teritori West Papua,” kata Yeimo.

 

Dikatakan, sudah terlalu banyak pengalaman penderitaan di dalam penguasa kolonial Indonesia, juga sudah sangat jelas ancaman kehancuran Papua di depan mata, yang semestinya membuat orang Papua sadar bahwa tidak akan pernah ada harapan perbaikan Papua dalam penguasa kolonial Indonesia.

 

“Jika anda mau terus berpacu dengan dan atau dalam sistem dan kebijakan koloniallisme, anda salah. Sangat sangat salah. Dan itu tontonan yang tidak menarik.”

 

“Itu memalukan dan memilukan. Itu justru membuat Papua menjadi puing-puing kehancuran yang tak pantas dikenang dalam peradaban dunia ini,” kata Yeimo.

 

Solusi bagi rakyat Papua saat ini, menurut Yeimo, yakni Papua Harus Merdeka, "Selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari pemikiran bahwa Indonesia adalah penjajah, dan Papua adalah wilayah jajahannya."

 

“Selamatkan bangsa Papua harus dimulai dari keyakinan bahwa bersama Indonesia Papua hancur, dan Papua akan selamat tanpa Indonesia yakni Papua yang berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Dan, menyelamatkan Papua harus dimatrialkan dalam perlawanan real,” ujarnya.

 

Pernyataan Yeimo didasarkan pada kebijakan beberapa Menteri di Kabinet Jokowi, seperti Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menyatakan akan melakukan pemekaran satu hingga dua provinsi baru di tanah Papua.(Baca: Pemekaran Provinsi Akan Dipusatkan di Papua).

 

Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunanan Daerah Tertinggal (PDT), Marwan Jafar juga menyebutkan, transmigrasi penduduk Jawa akan dilakukan ke tanah Papua, dan meminta pengamanan dari aparat TNI-Polri. (Baca: Menteri Marwan Ingin Buat Orang Jawa Tertarik Transmigrasi ke Papua) dan (Baca: Buka Lahan Transmigrasi di Papua, Menteri Marwan Gandeng TNI-Polri).

 

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe telah menyatakan sikapnya untuk menolak pemekaran provinsi, maupun transmigrasi di tanah Papua (Baca: Tolak Pemekaran, Gubernur Papua: Mendagri Jangan Bicara Sembarangan!). Baca juga: Kebijakan Transmigrasi dan Pemekaran Untuk Papua: Air Susu Dibalas Air Tuba?

 

OKTOVIANUS POGAU