ArsipSemua Pihak Harus Terlibat Selesaikan Konflik Nduga

Semua Pihak Harus Terlibat Selesaikan Konflik Nduga

Rabu 2013-06-05 10:55:30

PAPUAN, Jayapura — Sekertaris Jenderal Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia (IPMNI), Ronald Lokbere menghimbau kepada semua pihak terkait agar segera turun selesaikan konflik horizontal yang sedang terjadi di Kabupaten Nduga, yang kini telah menjalar ke daerah terdekat.

"Kami minta Bupati, DPRD Kabupaten Nduga, TNI/POLRI dan Gubernur Provinsi Papua agar segera membantu memediasi menyelesaikan masalah di Nduga," kata Lokbere, pada jumpa pers di sekertariat Dewan Adat Papua, Senin (3/6/2013) lalu.

Lokbere yang didampingin rekanya, Benyamin menyampaikan tiga hal kepada pihak terkait, pertama meminta kepada DPRD dan Bupati Kabupaten Nduga untuk sgera menyatukan persepsi soal pembagian Dapil, DPT dan jumlah kursi DPRD untuk Pemilu 2014.

Dan bersama-sama menemui masyarakat yang sedang bertikai dan memberikan pernyataan resmi untuk menghentikan perang saudara dan konflik laten yang sedang berlangsung.

Kedua, meminta kepada Polda dan Pemerintah Provinsi Papua untuk segera memediasi pihak DPRD dan Bupati Kabupaten Nduga untuk melakukan penyamaan persespi atau pandangn sebagaimana dimkasud pada poin pertama.

"Dan ketiga kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menangguhkan penahanan kepada aktor utama dari konflik, seperti Bupati dan DPRD Kabupaten Nduga guna proses hukum sebelum masalah diselesaikan secara menyeluruh degan hukum adat. Karena dikhawatirkan konflik ini akan menjadi masalah tak bertuan yang bisa memicu konflik yang lebih masif seperti di daerah lainya," katanya.

Lokbere juga menyampaikan asal muasal konflik di Kabupaten Nduga, yang menurutnya berawal dari rapat koordinasi penetepan daerah pemilihan (Dapil), penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten Nduga periode 2014-2019 pada 23 Maret 2013 di hotel Rannu Jaya II Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nduga.

Dalam rapat koordinasi tersebut membahas tentang perubahan jumlah distrik, Dapil, DPT dan jumlah kursi DPRD yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Nduga bersama KPU setempat. Sementara sebelumnya, Kabupaten Nduga memiliki delapan distrik, dua dapil, 53.701 warga yang masuk dalam DPT dan 20 kuris legislatif.

Yang mana Bupati dan KPU Kabupaen Nduga mengusulkan pada Pemilu 2014 terjadi perubahan jumlah distirk yang telah dimekarkan dari delapan buah menjadi 32 buah, dua Dapil menjadi tiga Dapil, 53.701 DPT menjadi 119.964 DPT dan 20 kursi legislatif menjadi 25 kursi legislatif.

"Tapi rupanya usulan itu tidak diterima oleh sejumlah anggota DPRD setempat yang dipimpin oleh Ronald Kelnea dan Paulus Ubruangge karena menilai pembahasan terkait perubahan/pemekaran jumlah distrik, Dapil, DPT, dan jumlah kursi dewan belum ada landasan hukumnya serta DPRD Nduga tidak pernah bahas hal itu," katanya.

Karena usulan tidak diterima dan terjadi perbincangan yang alot kemudian berujung pada keributan yang menewaskan Kepala Bagian Tata Usaha Kabupaten Nduga, Yustinus Gwijangge yang terkena benda tajam dan tidak tertolong untuk diselematkan setelah dilarikan ke rumah sakit setempat.

"Nah, dari sinilah konflik horizontal terjadi karena kepentingan legislatig dan eksekutif yang tidak sejalan. Dan perang suku atau saudara pun terjadi selama dua hari setalah rapat koordinasi yang menewaskan seorang pejabat daerah itu," katanya.

Pada 24 dan 25 Maret 2013 perang terjadi di Kampung Yilekma yang membuat ratusan orang luka-luka kena benda tajam dan tumpul serta puluhan rumah hangus terbakar dan seorang lagi tewas.

"Konflik ini sebenarnya sudah diupayakan untuk dilakukan perdamaian yang dipimpin oleh Waka Polda Papua Brigken Pol Paulus Waterpauw, Bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya, Dandim 1702, Danyon 756/WMS, Kapolres Jayawijaya, Bupati Kabupaten Nduga dan kubu yang bertikai tapi tidak temui titik temu," katanya.

Sehingga, oleh Gubernur Papua masalah tersebut dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama didepan Dirjen Otda Kemendagri, tetapi hal itu juga tidak menemui solusi sehingga dikembalikan ke Pemerintah Papua untuk menyelesaikan masalahnya.

"Kabar terakhir angota DPRD Kabupaten Nduga bernama Eka Tabuni tewas dibunuh di Sentani, Kabupaten Jayapura. Konflik harus segera diselesaikan karena telah menyebar ke daerah lainya," katanya.

Markus Haluk, salah seorang pegiat Ham independen ketika diminta pendapat terkait masalah itu, mengatakan yang pertama adalah warga masyarakat Kabupaten Nduga dan semua pihak yang bertikai harus bisa menahan diri karena aktivitas pemerintahan di Nduga telah macet sejak Maret lalu.

"Kami akan membentuk tim independen yang beranggotakan pelajar dan mahasiswa Nduga untuk usut masalah ini, karena yang saya dengar konflik ini telah merembat ke akar rumput, pelajar dan mahasiswa serta daerah lainya. Pihak yang bertikai juga harus legawa, letakan busur dan panah, mari kita duduk di Honai lalu tuntaskan masalah ini secara adat," kata Sekjen AMTPI itu.

Sementara itu Mama Yosepha Alamong, aktivis perempuan Papua mengaku bersedih dan menangis terkait masalah yang menimpa saudara-saudaranya di Kabupaten Nduga dan mulai merembet hingga ke Sentani, Kabupaten Jayapura.

"Saya sedih dan menangis mendegar masalah ini. Pemerintah jangan tinggal diam dan biarkan orang Papua saling bertikai, cepat tangani masalah ini sebelum jatuh korban yang lebih banyak lagi," katanya.

Sedangkan Pelaksana Ketua Harian Dewan Adat Papua Willem Rumaseb menyampaikan bahwa masalah itu dimulai dari kepentingan legislatif dan eksekutif sehingga konflik yang sudah merembet ke tengah warga Nduga juga harus secepatya diselesaikan juga oleh pihak yang memulai.

"Bupati dan DPRD Nduga, Gubernur Papua dan pihak terkait harus segera ambil sikap cepat selesaikan masalah ini," katanya.

Kabar terakhir yang didapatkan oleh suarapapua.com, sejumlah pelajar dan mahasiswa di Sentani, Kabupaten Jayapura dan di Kota Jayapura mulai membentuk kubu-kubu tersendiri karena konflik berkepenjangan yang telah menewaskan tujuh warga tersebut.

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe kepada harian lokal setempat mengatakan sangat prihatin dengan masalah yang telah memakan korban jiwa dan materi. Dan telah meminta kepada Polda Papua untuk menangkap aktor intelektual yang membuat masalah tersebut.

LINCOLD ALVI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Panglima TNI Didesak Tangkap dan Adili Prajurit Pelaku Penyiksa Warga Sipil...

0
“Oleh sebab itu, LBH - YLBHI mengutuk keras praktek penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap warga Papua. LBH-YLBHI mendesak Komnas HAM secepatnya melakukan penyelidikan dan menuntut para pelaku penyiksaan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mendesak panglima TNI turun tangan melakukan penangkapan para pelaku,” tegasnya dalam rilis yang diterima suarapapua.com, Senin (25/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.