ArtikelOpiniTawaran Dialog Sogavare Jalan Baru Bagi Papua

Tawaran Dialog Sogavare Jalan Baru Bagi Papua

Oleh: Yan C. Warinussy

Dalam pertemuan dengan delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG), Menaseh Sogavare sempat mengungkapkan bahwa pihaknya (MSG) mempertimbangkan inisiatif dialog antara Pemerintah Indonesia dan ULMWP. Hal itu terungkap di Honiara, jelang akhir Januari.

“Kami punya ide menempatkan ULMWP dan Indonesia untuk bersama memulai dialog dan kami membutuhkan bimbingan anda (ULMWP). Kami ingin mensponsori itu. Kami akan memungkinkan anda untuk memilih agenda pembicaraan dalam dialog dan tatap muka. Kita akan mencari beberapa moderator untuk memandu dialog ini. Apapun yang datang dari dialog itu, akan membantu kita mengukur pemikiran Pemerintah Indonesia mengenai isu-isu yang menjadi keprihatinan kita”, kata Ketua MSG itu.

Sebagai Peraih Penghargaan Internasional di bidang hak asasi manusia “John Humphrey Freedom Award” saya memandang bahwa pertimbangan MSG melalui Sogavare selaku Chairman-nya adalah sangat proporsional dan sangat progresif.

Baca Juga:  Hilirisasi Industri di Indonesia: Untung atau Buntung bagi Papua?

Ini disebabkan karena sejalan dengan kedudukan Indonesia dan ULMWP sebagai bagian dari MSG adalah untuk pula memastikan tercapainya suasana damai dan penyelesaian secara holistik integral terhadap konflik sosial-politik yang berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sepanjang lebih dari 50 tahun di Tanah Papua hingga saat ini.

Bahwa pertimbangan MSG untuk mendorong ULMWP dan Indonesia duduk dan berbicara dalam dialog tersebut adalah sangat tergantung dari kedua belah pihak tersebut, dan ini akan menjadi langkah politik sekaligus langkah hukum yang krusial, urgen dan damai serta memenuhi standar-standar hukum dan hak asasi manusia yang berlaku universal.

Baca Juga:  Indonesia Berpotensi Kehilangan Kedaulatan Negara Atas Papua

Menurut saya, dukungan politik dari segenap komponen perjuangan hak politik Orang Papua yang telah memberi mandat kepada ULMWP seharusnya tetap memberi kepercayaan dan dukungan terhadap segenap langkah diplomasi mereka dewasa ini yang kian maju dan menghasilkan.

Hal ini kiranya sejalan dengan komunike MSG dan juga PIF pada tahun 2015 lalu yang pada pokoknya memperjuangkan penyelesaian hukum atas berbagai dugaan pelanggaran HAM Berat yang telah berlangsung di Tanah Papua serta mendorong dimulainya langkah politik dan hukum dalam memberi kesempatan kepada Orang Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri melalui mekanisme PBB di Komisi Dekolonisasi.

Permintaan resmi dari Forum Kepulauan Pasifik (Pasific Island Forum/PIF) kepada Pemerintah Indonesia untuk menerima misi pencari fakta mengenai dugaan pelanggaran HAM sudah disampaikan, tapi hingga kini Indonesia tidak menanggapinya sama sekali.

Baca Juga:  Politik Praktis dan Potensi Fragmentasi Relasi Sosial di Paniai

Sehingga pertimbangan dialog diantara ULMWP dan Indonesia oleh Ketua MSG ini menjadi sebuah jalan penting dan progresif yang semestinya dipertimbangkan dan dapat disetujui untuk dijalani oleh kedua pihak tersebut demi masa depan Tanah Papua dan Orang Asli Papua ke depan.

Jika Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak mempertimbangkan bahkan menolak ide dialog tersebut, maka tentu dapat pula berpengaruh pada komitmen kehadirannya sebagai bagian (associate member) dari MSG saat ini.

Peace.

 

Penulis adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, yang juga Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Panglima TNI Didesak Tangkap dan Adili Prajurit Pelaku Penyiksa Warga Sipil...

0
“Oleh sebab itu, LBH - YLBHI mengutuk keras praktek penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap warga Papua. LBH-YLBHI mendesak Komnas HAM secepatnya melakukan penyelidikan dan menuntut para pelaku penyiksaan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mendesak panglima TNI turun tangan melakukan penangkapan para pelaku,” tegasnya dalam rilis yang diterima suarapapua.com, Senin (25/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.