ArsipLaurenzus Kadepa: Pelaku Penembakan Empat Siswa di Paniai TNI dan Polri

Laurenzus Kadepa: Pelaku Penembakan Empat Siswa di Paniai TNI dan Polri

Selasa 2015-02-10 10:30:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Laurenzus Kadepa menegaskan, pelaku penembakan empat siswa di Kabupaten Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014, adalah aparat TNI dan Polri yang sedang bertugas di Paniai.

“Sebelum kami tim DPRP naik investigasi ke Paniai, kami sudah tahu, pelaku penembakan empat siswa di Lapangan Karel Gobay adalah aparat TNI dan Polri,” kata Kadepa, saat menemui ratusan mahasiswa dan pemuda yang demo di Kantor DPRP, Senin (9/2/2015) siang. (Baca: Mahasiswa: “Kami Tra Lupa Janji Jokowi Selesaikan Kasus Paniai Berdarah”).

 

Menurut Kadepa, ia juga mempertanyakan kinerja aparat TNI dan Polri, pasalnya, aparat Kepolisian dengan cepat mampu mengungkap pelaku penembakan di Utikini, Timika, Papua, namun pelaku penembakan di Paniai hingga saat ini belum juga diketahui. (Baca: Pelaku Penembakan Empat Siswa di Paniai Belum Diungkap, FIM Demo ke DPRP).

 

“Kalau di Utikini begitu ada korban penembakan, langsung aparat sebut pelakunya dengan nama jelas, tetapi yang heran kasus Paniai ini sudah hampir dua bulan, tapi pelakunya belum diketahui, kami heran dengan cara-cara ini,” tegasnya.

 

Menurut Kadepa, DPRP saat ini sedang berpikir cara yang paling terbaik untuk mengungkap siapa pelaku penembakan empat siswa di Paniai, yang juga menyebabkan puluhan orang luka-luka. (Baca: Komisi HAM PBB Terima Laporan Kasus Penembakan di Paniai).

 

“Kami akan menyurati Komisi HAM PBB menanyakan hal ini, karena kami lihat pemerintah Indonesia, termasuk aparat keamanan tidak mampu lagi untuk ungkap,” kata Kadepa. (Baca: Korps Pasukan Khas TNI AU Harus Diperiksa Terkait-Insiden Paniai Berdarah).

 

Koordinator aksi, Melianus Duwitau mengatakan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Jayapura, Papua, untuk mengikuti perayaan natal nasional, telah menyatakan kasus Paniai harus diungkap secara tuntas. 

 

“Namun sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kasus Paniai akan diselesaikan, pelakunya memang sudah jelas, aparat TNI dan Polri, karena itu kami tidak heran sulit diungkap,” kata Duwitau, saat berorasi di halaman Kantor DPR Papua. (Baca: Warinussy: TNI dan Polri Telah Melakukan Pelanggaran HAM Berat di Paniai).

 

Menurut Duwitau, warga Paniai yang menjadi saksi pembantaian di Lapangan Karel Gobay, telah menyatakan dengan jelas bahwa pelaku penembakan adalah aparat kepolisian dan TNI. 

 

“Karena tempat kejadian perkara tepat di depan Koramil Paniai Timur dan Polsek Paniai Timur, dan tidak mungkin ada pihak lain yang masuk, jadi aparat TNI dan Polri harus bertanggung jawab,” katanya. (Baca: Jokowi Sesalkan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai).

 

Ditambahkan oleh Mathea Mameyao, anggota DPRP, kasus Paniai sulit diungkap karena pelaku penembakan adalah aparat keamanan, padahal Presiden Jokowi sendiri berjanji mengusut tuntas kasus ini.

 

“Saya kira kasus Paniai ini sulit, karena pelakunya sudah jelas, kita harus cari jalan lain yang lebih independen, agar pelaku penembakan bisa diungkap, minimal bangun komunikasi dengan tim penyelidikan Komnas HAM RI,” tegasnya. (Baca: Pater Nato Gobai: Stop Bunuh Umat Tuhan di Tanah Papua!).

 

Pantauan media ini, ratusan aparat Kepolisian Resorta Kota Jayapura (Polresta), yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Jayapura, Kompol Kiki Kurnia, juga terlihat mengerahkan ratusan aparat keamanan untuk mengamankan jalannya aksi. (Baca: Ini Nama-nama Anggota Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Paniai).

 

Mantan Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, yang kini menjabat sebagai Wakil Direktur Intelkam Polda Papua, juga terlihat berada di tengah-tengah massa aksi untuk memantau jalannya aksi sekitar 100 mahasiswa ini.

 

Baca: #PANIAIBERDARAH

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Aksi ASN Pemprov Papua, Gobai: Penempatan Jabatan Perlu Perdasi

0
“Di sana telah diatur tentang persentase dalam menduduki jabatan yaitu 80% orang asli Papua dan 20% non Papua. Untuk itu, dalam hal yang penting dan mendesak ini, saya meminta kepada penjabat gubernur Papua untuk segera dapat menandatangani dan memberikan penomoran untuk Raperdasi tersebut. Hal ini penting agar tetap menjadi Perdasi Papua tentang perubahan Perdasi Papua nomor 4 tahun 2018,” pintanya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.