ArsipAda 175 Temuan BPK RI di Yahukimo, DPRD: Harus Ditindaklanjuti!

Ada 175 Temuan BPK RI di Yahukimo, DPRD: Harus Ditindaklanjuti!

Sabtu 2015-10-24 17:13:36

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yahukimo tahun anggaran 2015, terdapat 175 item temuan BPK RI, yang diminta segera ditindaklanjuti.

Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, Esau Miran mengatakan, pihaknya mempertanyakan temuan BPK RI dalam LPKJ Bupati Ones Pahabol yang diserahkan pada pertengahan September lalu.

“Kami dari Fraksi Nasdem DPRD Yahukimo mempertanyakan 175 item temuan BPK RI itu dalam LKPJ Bupati Yahukimo, sejauh mana tindaklanjutnya,” ujar Esau Miran, Sabtu (24/10/2015) di Jayapura.

Sekretaris Fraksi Nasional Demokrat di DPRD Yahukimo ini menegaskan, temuan BPK RI tersebut harus segera ditindaklanjuti untuk kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat Yahukimo.

“Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk harus segera menindaklanjuti dengan melakukan pembenahan, sebab apabila hal itu tidak dilakukan, maka tentu saja akan rugi masyarakat Yahukimo,” tegasnya.

Temuan BPK RI sebagaimana tertera dalam salinan LKPJ Bupati Yahukimo yang diterima pihak Legislatif, kata Esau, ternyata tanpa melalui mekanisme.

“LKPJ dari Bupati itu hanya serahkan ke BPK RI tanpa dibacakan dan dibahas dalam sidang terhormat. Anggota DPRD tidak ketahui hal tersebut,” tutur Esau.

Esau menduga alasan LKPJ Bupati Yahukimo tak disidangkan di hadapan wakil rakyat, kemungkinan karena hingga kini ketua definitif dan perangkatnya belum terpilih dan dilantik.

“Mungkin itu alasan utama yang dipakai, sehingga LKPJ langsung diserahkan tanpa ada pertanggungjawaban ke rakyat melalui DPRD. Ini sudah tidak sesuai aturan dan mekanisme,” ujar mantan jurnalis Cenderawasih Pos ini.

Ia juga memaparkan hasil monitoring di lapangan, saat ini tak ada pembangunan fisik, meski nilai APBD tahun ini cukup besar. “Realisasi di lapangan berbeda dengan laporan dalam LKPJ,” ujar Esau.

MARY

Terkini

Populer Minggu Ini:

PMKRI Kecam Tindakan Biadap Oknum Anggota TNI Siksa Warga Sipil di...

0
“Kami minta kepada TNI dan Polri yang bertugas di Tanah Papua agar tidak boleh bertindak semena-mena terhadap manusia khususnya manusia Papua, sebab manusia Papua juga sama seperti manusia lainnya yang punya hak asasi manusia yang ada di muka bumi ini,” ujar Yasman Yaleget.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.