Tanah PapuaLa PagoDiskusi Film Samenage, Negeri Dibalik Kabut, Bangun Muda-Mudi Ajak Membaca

Diskusi Film Samenage, Negeri Dibalik Kabut, Bangun Muda-Mudi Ajak Membaca

WAMENA, SUARAPAPUA.com — “Samenage, Negeri Dibalik Kabut”. Itulah sebuah judul film yang diputar Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP), Sabtu 30 April 2016 di Rumah Bina komplek Misi Wamena, Jayawijaya, Papua.

Film ini bukanlah sebuah film dokumenter yang lengkap dengan sutradara dan kameraman, namun hanyalah karya anak-anak di Wamena dari YTHP yang ingin menggerakkan hati Pemerintah Daerah Yahukimo dan Papua akan kondisi pendidikan di daerah yang selalu ditutupi kabut.

Film yang diputar di ruangan nan kecil Ruma Bina milik Gereja Katolik itu, bercerita mengenai buruknya kondisi pendidikan di Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo, Papua. Di sana, guru-guru PNS tinggal di ibukota Kabupaten Yahukimo dan Wamena. Akibatnya, anak-anak berjumlah 142 siswa tak mendapatkan proses belajar mengajar yang baik.

Acara pemutaran film diawali dengan menyanyi bersama lagu miliknya budayawan Papua, Arnold Clemens Ap dengan judul “Nyanyian Sunyi”. Lagu ini dinyanyikan untuk mengenang kepergian Direktur YTPH, Fredy Buntaran yang memiliki ide pembuatan film ini.

Usai lagu ini, film berdurasi 30 menit yang dinanti-nantikan simpatisan pendidikan, pemerhati, berbagai aktivis, wartawan, masyarakat dan movie maker yang hadir, diputar Frengky Lokobal yang adalah editor film muda dari Wamena. Semua dengan tenang menyaksikan setiap komentar guru-guru sukarela, para orang tua murid, masyarakat, pihak gereja dan pihak Pemerintah Yahukimo dan Provinsi Papua.

Ada kondisi memprihatinkan yang muncul dari film itu. Di distrik Samenage ada 3 Sekolah Dasar (SD), sayangnya hampir semua tenaga pengajar yang berstatus PNS tak di tempat tugas. Dari pengakuan sejumlah orang tua murid, para PNS itu tak pernah datang ke tempat tugas. Mereka lebih memilih tinggal di kota, baik itu di ibukota Yahukimo maupun Wamena.

Baca Juga:  Pagi Ini Jalan Trans Tiom-Wamena Dipalang Caleg PPP

Untuk SD Samenage, ada tiga guru, satu guru PNS dan duanya relawan. Sekitar lima guru tak pernah ke tempat tugas, alias tinggal di kota makan gaji buta. Sementara, dua sekolah lainnya masing-masing hanya satu guru PNS yang bertahan mengajar.

Bapak Manu Esema, orang tua murid juga mengakui buruknya pendidikan di Samenage. Kata Manu, guru-guru masa tahun 1990-an pengabdiannya masih terasa, berbeda dengan guru-guru tahun 2000-an yang sulit diprediksi semangat pengabdiannya lantaran tak punya hati dan konsisten menjalankan tugasnya.

Dalam film itu juga terlihat jelas bahwa anak-anak kelas enam masih sulit melafalkan abjad dengan benar. Mereka tampak kaku atau sulit mengucapkan huruf A, B, C, dan seterusnya. Sulit pula membedakan A besar a kecil yang diajar oleh guru sukarela. Sementara, untuk mencapai sekolah dari rumah mereka di Honai, harus naik gunung, turun gunung, bahkan mereka berjalan di atas kayu lapuk dan melewati jembatan agar tiba di sekolah.

Merince Esema, seorang siswi menuturkan, karena jarak dari rumah ke sekolah jauh, mereka harus memulai proses belajar mengajar jam 9:30 atau jam 10:40 WIT. Ini setelah melewati perjalanan yang jauh, naik turun gunung, berjalan kaki mulai jam 6 pagi.

Usai film itu diputar, agenda berikutnya diskusi dipandu Ence Floriano dari YTHP. Ence menjelaskan mengenai tujuan mendokumentasikan kondisi pelayanan pendidikan dalam sebuah film pendek itu.

Ence bilang, film itu sengaja mereka buat, karena proses advokasi layanan publik yang mereka pernah lakukan, tetapi tidak pernah ditanggapi pemerintah daerah, seperti tahun 2013 ada 54 orang yang meninggal dunia karena kondisi kesehatan yang buruk dan tidak adanya petugas, namun Pemerintah Yahukimo tidak mengubrisnya dengan alasan tidak ada bukti.

Baca Juga:  Pemerintah Dituding Aktor Perampas Tanah Adat Papua

“Film ini menjadi kekesalan kami dengan data-data yang selama ini kami himpun, tapi tidak pernah ditanggapi pemerintah daerah, padahal data sudah kami kasih. Jadi, nanti kami akan serahkan film ke mereka (Pemda Yahukimo) dan Provinsi Papua, bila perlu Presiden,” tuturnya.

Ence juga menjelaskan soal tenaga pengajar yang pernah pihaknya siapkan tidak berkeinginan ke sana, karena daerah terpencil. Seperti tiadanya alat penerang, jaringan telepon dan transportasi.

Kondisi yang menimpa anak-anak di Samenage, ternyata terjadi pula di Wamena, yaitu distrik Musatfak. Dimana, para guru walaupun jaraknya sangat dengan kota Wamena, tetap tinggal saja di kota dan tidak pergi mengajar, akhirnya anak-anak di sana jadi korban.

“Untuk itu, kami di distrik Musatfak baru-baru ini sudah sepakat dengan pemerintah distrik dan masyarakat untuk memboikot ujian SD nanti,” tegas Ardy Alua, salah satu pemuda distrik Musatfak.

Senada diungkapkan Laorens Elosak. Menurutnya, kondisi ini sebenarnya bukan potret dari Samenage, tetapi Pegunungan Tengah Papua pada umumnya. Wamena saja kondisinya memprihatinkan, apalagi di daerah pinggiran.

Mengangkat fakta miris ini, ia berharap, dengan film ini pemerintah Kabupaten Yahukimo, Jayawijaya dan Papua, akan tergugah hatinya.

“Saya harap, diskusi dan pemutaran film ini agak sederhana, kalau boleh pemutaran film ini diputar lebih luas dan pada tempat yang besar dengan adakan dialog,” kata Elosak.

Baca Juga:  Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

Ia bahkan menyarankan supaya kondisi ini bisa diatasi, setidaknya dana-dana desa atau Prospek yang turun ke kampung-kampung tidak dihabiskan dalam pembangunan fisik, tetapi disepakati bersama untuk dialihkan ke pembangunan manusia, termasuk kesehatan.

Pantauan suarapapua.com, diskusinya semakin menarik dan banyak pikiran mengenai perbaikan pendidikan dan layanan kesehatan yang dibicarakan.

Seperti, Dorkas Kossay, salah satu dari sekian pemuda yang ke Samenage pada tahun 2013, mengakui, kondisi sebagaimana ditayangkan melalui film itu memang sudah dilihatnya. Karena itu, ia meminta sekolah Inpres baiknya dialihkan ke yayasan pendidikan gereja yang mau menjalankan meski banyak kendala. Dengan begitu, anak-anak di sana tidak menjadi korban.

Termasuk, mereka meminta jika memberikan dana bantuan berupa beasiswa kepada mahasiswa untuk memperhatikan dengan baik, supaya dana yang disalurkan itu tidak sia-sia. “Contoh untuk dokter, harus kasih beasiswa, tetapi harus kembali ke Papua untuk melayani, termasuk yang mau kuliah pendidikan,” ujar Kossay.

Frengki Making, salah satu movie maker dari Jayapura yang turut menyaksikan film tersebut menyambut baik materi diskusi karena sangat bagus untuk ke depan. Hanya saja, perlu tindak lanjut dari apa yang telah dibicarakan.

“Saya juga setuju kalau anggaran desa dipakai untuk mengontrak tenaga guru, karena pastinya juga akan hasilnya ke daerah itu,” kata Making.

Inti dari pemutaran film dan diskusi itu menghasilkan kesadaran pada muda-mudi untuk mengajak anak-anak di berbagai komunitas untuk membaca, menulis dan menghitung, termasuk meningkatkan advokasi layanan publik pada pemerintah di Samenage, masing-masing daerah dan pegunungan serta Papua pada umumnya.

Editor: Mary

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.