Tanah PapuaEnembe: Siapkan Infrastruktur yang Baik Untuk Rakyat Adalah Tugas Pemerintah

Enembe: Siapkan Infrastruktur yang Baik Untuk Rakyat Adalah Tugas Pemerintah

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta para kepala daerah di Provinsi Papua untuk terus berkonsentrasi dalam membangun konektivitas atar wilayah, baik antar wilayah di dalam kabupaten/kota yang dipimpinnya maupun antar Kabupaten/Kota.

Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas tersebut akan mendorong menggeliatnya ekonomi wilayah/kawasan.Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas tersebut akan mendorong menggeliatnya ekonomi wilayah/kawasan.

Enembe mengatakan, dengan terbangunnya konetivitas akan lebih memudahkan dalam menentukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti pembangunan pasar, pelabuhan atau tempat pelelangan ikan bahkan kawasan industri seperti yang baru- baru ini disampaikan Joko Widodo dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan Pelabuhan Deparpe di Kabupaten Jayapura.

“Bapak presiden sudah mencanangkan pembangunan pelabuhan depapre akan terkoneksi dengan kawasan industri yang jaraknya kurang lebih 20 kilometer dari pelabuhan. Tentunya infrastrukturnya harus kita bangun seperti jalan dan sebagainya sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi di kawasan tersebut,” ujar Enembe dalam siaran pers yang diterima media ini di Jayapura, Papua, Kamis (5/5/2016).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah ini penting untuk pergerakan ekonomi masyarakat. Apalagi jika infrastruktur tersebut untuk membuka keterisolasian suatu kawasan yang merupakan sumber-sumber produksi, seperti perkebunan, persawahan, perikanan sehingga terkoneksi ke pelabuhan maupun ke pusat-pusat pertumbuhan atau perdagangan lainnya.

Baca Juga:  Panglima TNI Bentuk Koops Habema Tangani Papua

“Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan menggerakkan ekonomi rakyat seperti Pasar Mama Mama yang kemarin dikunjungi presiden dan pembangunan infrasruktur yang diarahkan untuk membuka konektivitas antar wilayah sangat penting dan menjadi  prioritas pemerintah provinsi dan pemerintah daerah,” tulisanya.

Dikatakan, hal ini penting karena akan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, karena dari pusat pusat produksi dapat terkoneksi langsung dengan pusat pusat pertumbuhan atau perdagangan di daerah atau kawasan tersebut.

“Ini sangat sejalan dengan program nawacita bapak Presiden. Apalagi di Papua tentunya dengan dukungan infrastruktur yang baik akan dapat menekan harga di beberapa tempat seperti di daerah pegunungan. Ini yang menjadi perhatian kita selama ini,” ujar Gubernur

Gubernur mengutarakan, pada raker gubernur dengan para bupati beberapa waktulalu juga menyinggung perkembangan kegiatan di bidang infrastruktur di masing-masing daerah. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom, dana otonomi khusus yang diterima oleh Kabupaten Lanny Jaya untuk bidang infrastruktur dialokasikan untuk pembukaan ruas jalan baru, peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan dan jembatan gantung.

Baca Juga:  Satgas ODC Tembak Dua Pasukan Elit TPNPB di Yahukimo

“Dana Otsus yang dialokasikan untuk bidang infrastruktur dari tahun 2013 hingga 2015 totalnya sebesar Rp. 93.270.000.000 juga dialokasikan untuk pembangunan perumahan untuk penduduk, PLTS terpusat, pengadaan dan pemasangan solar sell, mikrohidro, Air Bersih (intake), pembangunan BTS untuk mendukung jangkauan signal dan lapangan terbang yang fungsional,” ungkapnya.

Dengan keberhasilan membangun konektivitas antar distrik di wilayahnya serta konektivitas dengan beberapa kabupaten tetangga seperti kabupaten Tolikara di sebelah utara, kabupaten Puncak di Barat, Kabupaten Nduga di Selatan dan Jayawijaya di Timur, Bupati Befa optimistis bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Lanny Jaya yang berpenduduk 173.212 jiwa “no isolasi” baik antar distrik maupun dengan kabupaten terdekat.

Dijelaskan, pembangunan infratsruktur yang didukung oleh dana otsus di Kabupaten Puncak juga menunjukkan arah penyiapan infratsruktur yang bagus. Pemda Puncak pada tahun 2013 mengalokasikan Rp. 32.599.478.653 dana otsus untuk bidang infrastruktur, kemudian tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 53.472.852.918 dan tahun 2015 sebesar Rp. 46.763.236.000.

Dana ini diprioritaskan untuk membangun sarana prasaran perhubungan seperti pelebaran landasan pacu (runway) bandar udara Beoga, peningkatan struktur Runway Bandara Ilaga, peningkatan landasan pacu Bandar Udara Wangbe.

Baca Juga:  AJI, PWI, AWP dan Advokat Kecam Tindakan Polisi Terhadap Empat Jurnalis di Nabire

Dana infratsruktur otsus di Kabupaten Puncak juga dialokasikan untuk pembangunan saluran drainase, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, normalisasi sungai. Pembanguna Perumahan untuk penduduk juga menjadi prioritas bidang ini disamping tentunya pembangunan jalan dan jembatan untuk membangun dan mempermudah konektifitas antar distrik dan kabulaten terdekat.

Gubernur Lukas Enembe sangat optimis dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan sangat membantu dalam membangun konektivitas antar wilayah sehingga sinergi pembangunan akan semakin mudah di lakukan.

“Seperti yang sering saya sampaikan bahwa target hingga tahun 2018 infrastruktur jalan diseluruh Kabupaten di Papua akan saling terkoneksi atau sudah saling terhubung. Tentunya pada tahun 2018 kita akan mulai merasakan harga-harga kebutuhan pokok turun tajam, karena mobilitas barang dan jasa serta manusia semakin lancar dan mudah. Sekarang saja dengan peningkatan kualitas beberapa bandar udara mobilitas masyarakat sudah semakin lancar,” katanya.

Lanjut dia, “ Saya optimis dengan target 2018. Tentunya harus ada sinergi dan kesungguhan kita bersama, provinsi dan pemerintah daerah, untuk mewujudkannya, karena itulah tugas kita sebagai pelayan masyarakat untuk menyiapkan infrastruktur yang baik untuk rakyat” tutup gubenur.

 

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mahasiswa Yahukimo di Yogyakarta Desak Aparat Hentikan Penangkapan Warga Sipil

0
"Sikap ini murni dari kami mahasiswa Yahukimo di Yogyakarta dan tidak ada unsur kepaksaan dari siapa pun. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan aparat di Yahukimo ini sangat brutal terhadap warga sipil di Yahukimo. Oleh sebab itu pernyataan ini benar-benar ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo, pihak Polres Yahukimo dan Kodim 1715.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.