Oleh: Teddy Wakum
Semangat perjuangan orang Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia melalui jalur diplomasi, terus menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang luar biasa. Sejak tahun 2013 hinga tahun 2016, isu Papua telah menang di Kawasan Pasifik Selatan yaitu Vanuatu, Salomon, Kanaki, PNG dan Fiji. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya dukungan masyarakat, pihak Gereja, dan LSM yang terus ikut serta dalam mengkampanyekan masalah pelanggaran HAM dan Hak untuk menentukan nasib sendiri, tidak hanya itu saja, isu yang diangkat juga antara lain adalah berkaitan dengan Genosida, dan daerah dekolonisasi.
Beberapa dari negara-negara kawasan Pasifik selatan yang tergabung dalam Melanesian Sperheard Group (MSG) dan secara tegas mendukung perjuangan Papua Barat agar mendapat keanggotaan penuh di MSG yaitu Vanuatu (pendukung tradisional Kemerdekaan Papua), Kepulauan Salomon, dan New Kaledonia.[1] sementara Fiji dan PNG melalui pemerintahan kedua negara masih tetap menyatakan bahwa mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.[2] Untuk Fiji sendiri, mayoritas penduduk, dewan gereja, LSM dan tokoh oposisi mendukung perjuangan kemerdekaan Papua, begitu juga dengan PNG.
Banyaknya Fraksi-fraksi perjuangan untuk Papua Barat dengan haluan Politik pembebasan yang berbeda seperti International Parlement for West Papua (IPWP), West Papua National Coalition Liberation (WPNCL), West Papua National Authority (WPNA), Negara Federal Republik Papua Barat (NFRB) dan Komite National Papua Barat (KNPB), kini telah bersatu di bawah payung The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
ULMWP didirikan pada tanggal 7 Desember 2014 di Vanuatu atas dukungan Dewan Gereja Pacific dan Pemerintah Vanuatu. ULMWP yang merupakan tindakan lanjut dari rekomendasi pertemuan para pemimpin MSG Port Moresby tahun 2013. ULMWP sendiri adalah badan kordinasi dari semua fraksi-fraksi perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat. ULMWP dibentuk dengan tujuan mendukung semua upaya-upaya internasional agar West Papua memiliki kedaulatan penuh. Selain itu juga dengan hadirnya ULMWP sekaligus mendorong dan memaksa Indonesia agar duduk setara dan berdialog untuk masa depan Papua, sebab sejak tahun 2001 hingga 2013, Indonesia selalu tidak menangapi keinginan orang Papua untuk berdialog dengan Indonesia
Setelah dibentuk ULMWP langsung berjuang untuk mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.[3] Setelah hanya mendapatkan status sebagai Obsever (pengamat) di MSG, ULMWP tidak puas dan berhenti.[4] Teritung mulai tahun 2015-2016 ULMWP dengan giat berjuang untuk mendapatkan keanggotaan panuh. Sebuah perjuangan yang mengesankan adalah perjuangan ULMWP sangat berhasil, karena secara terang-terangan Vanuatu, Kep. Salomon dan New Kaledonia dapat dipastikan 100% mendukung ULMWP menjadi anggota penuh.
Vanuatu tidak hanya mendukung ULMWP menjadi anggota penuh, tetapi Vanuatu juga memastikan bahwa mereka akan berjuang untuk keluarkan Indonesia dari anngota Asosiasi di MSG yang telah didapat pada tahun 2015. Selain itu ada tanggapan Perdana menteri Kepulauan Salomon yang juga ketua MSG memberi tanggapan bahwa Indonesia tidak menghormati MSG, Indonesia bergabung di MSG untuk mengamankan kepentinganya.[5] Sementara itu pemerintah PNG dan Fiji telah memastikan bahwa akan mendukung Indonesia menjadi anggota penuh MSG meskipun mendapat banyak protes dari pihak masyarakat dan Gereja terkait langkah yang telah diambil oleh kedua negara tersebut.
Strategi lain yang terus dimainkan oleh para diplomat perjuangan Papua di pengasingan, melalui International Parlement for West Papua ( IPWP ), yang dimotori oleh Benny Wenda telah melakukan pertemuan selama 2 hari yaitu 2-3 May 2016 di Parlemen London, Inggris. Pertemuan tersbut dihadiri oleh Perdana Menteri Tonga, Samuela ‘Akilisi Pohiva; Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone; Utusan Khusus (Special Envoy) Solomon Islands untuk West Papua di MSG, Rex Horoi; Menteri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu; Gubernur Provinsi Oro, PNG, Gary Jufa; Tuan Harries dari Pentregarth, Kerajaan Inggris, house of lords, RT. Hon Jeremy Corbyn MP, pemimpin oposisi Inggris yang juga pemimpin Partai Buruh di Inggris; Benny Wenda, juru bicara internasional dari ULMWP, Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, dan beberapa lainnya dari Parlemen Inggris.
Padapertemuan tersebut melahirkan Deklarasi WESTMINSTER. Isi dari Deklarasi tersebut adalah :
- Menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di West Papua tidak bisa diterima.
- Peringatkan bahwa tanpa aksi internasional Orang West Papua sedang menuju pada resiko kepunahan.
- Menyatakan kembali hak orang asli West Papua untuk mendentukan nasibnya sendiri.
- Mendeklarasikan Aksi Pemilihan bebas (act of free choice) tahun 1969 sebagai tindakan kotor yang melanggar prinsip” act of free choice.
- Memanggil sebuah pengawasan internasional terhadap suara West Papua untuk menentukan nasib sendirisesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV).
Pertemuan tersbut langsung menjadi perhatian Internasional karena banyak Surat kabar Internasional, salah satunya The Guardian megekpos berita tentang pertemuan tersebut. Selain itu media-media di kawasan Pasifik, Australia dan New Zealand juga tidak ketinggalan bertu tersebut. Selain itu Perjuangan West Papua telah mendapat hati di benua Afrika, dan dalam waktu dekat, dapat dipastikan akan mendapat dukungan PAN Afrika.[6]
Berita-berita tentang perjuangan West Papua di Indonesia tidak begitu bergema. Indonesia telah mengontrol dan memperketat pemberitaan terhadap perjuangan West Papua. Media-media Indonesia sangat tidak independen dalam pemberitaan. Orang Indonesia sendiri yang kebiasaanya hanya mengkonsusmsi berita-berita media yang telah dikontrol dan digunakan oleh Indonesia sebagai propaganda telah berhasil mengarahkan pandangan masyarakat agar melihat fenomena perjuangan kemerdekaan Papua Barat sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi yang pasti, pemerintah Indonesia sudah memiliki strategi lain guna melawan balik perjuangan ULMWP dan IPWP.
Jika kita melihat strategi diplomasi yang digunakan oleh para diplomat Papua Merdeka untuk meraih perhatian adalah diplomasi publik . Diplomasi publik merupakan bentuk diplomasi yang menekankan pada keyakinan akan pendapat umum dunia. Dengan memfokuskan pada pendapat umum pada suatu isu, maka perhatian dan pendapat tersebut dapat dijadikan sebuah acuan tindakan dan kebijakan, agar kemudian terbangun suatu citra yang memungkinkan kelompok/negara tersebut mendapat dukungan dan mempermudah kerjasama dan mencapai tujuannya. Diplomasi publik merupakan bentuk diplomasi yang berubah dan berkembang seiring dengan berkembangnya dunia hubungan internasional yang semakin kompleks.
Indonesia menjadi sorotan Internasional karena terus disibukkan dengan masalah pelanggaran HAM yang terus-menerus dan belum kunjung selesai, masalah ekonomi, sertamasalah-masalah sosial lainya. Kesempatan ini akan terus dipakai oleh para Diplomat-Diplomat Papua untuk mejadi pelicin perjuangan Papua menuju kemerdekaan selain Free Choice 1969 yang belum final karena diklaim penuh dengan kecurangan.
Penulis adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Yogyakarta.
Referensi:
[1] Dukungan Perjuangan Bangsa Papua di Pasifik (Bagian I)
http://suarapapua.com/read/2015/10/23/2916/dukungan-perjuangan-bangsa-papua-di-pasifik-bagian-i”. Diakses Pada 2Mei 2016
[2] Pacific churches warn about Indonesian conditional aid. “http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/300351/pacific-churches-warn-about-indonesian-conditional-aid”. Diakses Pada 2Mei 2016.
[3] https://www.ulmwp.org/about-ulmwp. Diakses pada 1 Juni 2016
[4] Neles Tebay, Papua now on Pacific radar, “http://www.thejakartapost.com/news/2015/09/29/papua-now-pacific-radar.html”. Diakses Pada 2Mei 2016
[5] http://pmpresssecretariat.com/2016/05/17/full-msg-membership-ulmwp-justifiable-pm/. Diakses pada 1 juni 2016.
[6] http://icrowdnewswire.com/2016/05/02/west-papuans-turn-africa-support-freedom-bid/. Diakses pada 1 Juni 2016
