Oleh: Zely Ariane
Tuan,
Apa yang pernah Tuan tulis itu adalah juga pertanyaan yang sedang kami cari jawabannya.
Mengapa solidaritas/kepedulian terhadap Papua tidak sebesar kepedulian pada Leste dan Aceh? Kemana sebagian besar para aktivis yang dulu paling depan membela Leste dan Aceh?
Komite-komite solidaritas untuk Papua bukannya tidak ada, Tuan. Walau kecil dan tidak merata, tetapi ada. Setidaknya pernah ada, karena sekarang hampir-hampir sudah tidak ada, walau yang peduli persoalan Papua di dalam tulisan-tulisan bertambah banyak. Tetapi tetap saja, gegap gempita gerakannya, kesungguhan orang-orangnya, tidak mendekati kerja-kerja serupa yang dilakukan untuk Aceh dan Leste dulu.
Ini masalah serius, Tuan. Bukan karena kami jahat sejak dalam pikiran, atau karena ras kita berbeda. Bukan. Tetapi karena masyarakat kami ini sedang menderita kerusakan parah.
Kerusakan ini diakibatkan oleh Orde Baru, sebuah rezim kekuasaan di bawah Soeharto yang berkuasa 33 tahun sejak 1965. Gerakan massa Reformasi 1998 berhasil memaksa dia mundur, tetapi warisan kebudayaan politik dan ekonominya masih bertahan hingga sekarang. Dan daya rusaknya belum berhasil dibendung oleh bangunan politik baru.
Kerusakan paling parah terjadi di level pikiran dan mental, Tuan. Kuasa Orba sudah menghancurkan daya pikir kami terhadap siapa bangsa kami ini.
Masih sedikit yang mengetahui bahwa bangsa kami ini didirikan di atas darah dan tulang-belulang 500 ribu – 1 juta jiwa orang-orang komunis dan nasionalis Indonesia yang dibantai sejak 1965; puluhan ribu lainnya dipenjara belasan tahun tanpa peradilan; anak-anak cucunya hidup dalam stigma dan keharusan untuk ‘bersih lingkungan’ (yaitu bebas dari keterkaitan dengan PKI). Mereka tidak boleh jadi PNS dan TNI/Polri. Mereka hidup, tapi tak punya kehidupan.
Mayoritas rakyat bangsa kami tidak tahu sejarah bangsanya sendiri, apalagi sejarah bangsa Tuan. Sejak 1961 rakyat bangsa Tuan dikenalkan pada wajah tidak baik dari Indonesia kami ini. Ratusan ribu pusara tanpa nama hingga saat ini dijadikan karpet merah darah bagi tegaknya kuasa negara kami. Celakanya, masih sangat sedikit kalangan kami yang mengetahui peta darah itu.
Kami sudah dibodohi begitu lama. Dan sayangnya, setelah reformasi pun, ketika semakin banyak pengetahuan bisa kami akses, masih banyak saja diantara kami yang (memilih) tetap bodoh dan buta sejarah.
Tuan, reformasi belum berhasil membangun nalar kritis dan kemandirian politik mayoritas rakyat Indonesia. Kami belum terbiasa hidup dalam perbedaan, menjadi dewasa oleh pertentangan. Kami masih dipenjara mimpi kestabilan ala kediktatoran.
Walau organisasi-organisasi masyarakat bertumbuhan pasca reformasi, tetapi secara politik, pilihan-pilihan sikap dan putusan politik rakyat masih berdasarkan perintah organisasi/kelompoknya, rumor, prasangka, fitnah, gosip, dan sejenisnya. Nilai-nilai yang ditularkan Orde Baru seperti tak mau diskusi, kebenaran tunggal, pasrah, tak mau diketahui salah, tak mau cari dan berburu kebenaran, masih memasyarakat.
Celakanya, Tuan, ini berlaku untuk semua jenis politik: kanan maupun kiri. Karena itu juga terus dibutuhkan perjuangan demokrasi yang makin tinggi derajatnya dan luas jangkauannya agar rakyat berani berpikir, berani berkontradiksi, berani bersikap dan berburu kebenaran.
Kebodohan jenis ini begitu merusak mental kami. Kami menjadi penakut dibuatnya, saling curiga, gampang diprovokasi, culas, tidak mau pikir panjang, tidak mau pikir rumit, merasa besar dan kepala batu, merasa tahu dan tidak tahu malu. Kami meniru kebudayaan mental para penguasa Orde Baru. Kami pikir semua orang di nusantara ini adalah orang Melayu.
Kebodohan dan kebutaan ini sistematis karena secara politik, kuasa senjata dan tentara masih menjadi penguasa de facto Indonesia. Buktinya, tak satupun jenderal pelanggaran HAM bisa diadili di pengadilan yang adil. Reformasi TNI/Polri yang jadi program banyak LSM baru pasca reformasi, tidak berhasil mengubah watak internal TNI/Polri yang anti terhadap HAM itu.
Gerakan di masa itu memang bisa jatuhkan Soeharto, tapi belum bisa memukul mundur militer dan politik mereka yang menjadi penopang kuasa sistem kediktatoran Soeharto Orde Baru. Ini kekalahan besar reformasi, yang dampaknya masih kami tanggung sampai saat ini, dan membuat hidup masyarakat anda terus terancam di Papua.
Tuan, kerusakan berikutnya, ada di level politik. Reformasi sempat beri ruang perbaikan, tetapi ruang itu hanya sekejap saja dirasa Papua. Gerakan politik-sosial Indonesia disibukkan dengan tantangan baru demokrasi ala reformasi. Banyak yang dikira reformis/demokrat ternyata imannya setipis kulit bawang.
Empat kali pemilu pasca reformasi berhasil mengupas iman demokrasi mereka. Tak ada harapan dari aspek itu. Semua loyo. Sekarang semakin terbukti.
Sementara di tataran gerakan, hampir seluruh lini dimulai dari yang baru, generasi baru juga, karena terserapnya sebagian generasi aktivis ‘senior’ ke dalam arena politik yang mereka sebut ‘good governance’ atau “tata kelola pemerintahan yang baik”; yang ternyata, dengan partisipasi mereka pun hanya hasilkan ‘good career’ atau “cari karir saja”. Bikin malu.
Selepas itu semua, Tuan, sempat ada momen pendek di era Gusdur yang membuka ruang bagi demokrasi yang lebih baik. Waktu itu, Gusdur lah satu-satunya presiden Indonesia yang tidak paranoid pada Bintang Fajar. Namun tak lama, Gusdur segera dimatikan dengan naiknya Megawati, dan Papua memulai era Otsus.
Sejak itu, politik uang di Papua menjadi tuhan baru. Dan ini semua semakin bikin kabur air lagi. Makin bikin kepedulian kami terhadap Papua yang masih tipis ini tambah terpenjara stigma lagi. Kami-kami ini dibuat percaya bahwa problem Papua hanya lah elit Papua yang rakus dan korup, orang-orang yang “tidak tau kerja.”
Oleh sebab itulah, Tuan, ditengah memori sejarah orang-orang Indonesia yang luar biasa rusak dan pendek itu, memori tentang Papua lebih luar biasa rusak, pendek dan kelam lagi.
Generasi pasca reformasi, apalagi generasi millennium (pasca tahun 2000), pengetahuannya hampir-hampir nol tentang adanya ratusan ribu yang mati tanpa pusara di Papua; ribuan yang melawan dan bilang tidak; puluhan ribu yang diam menyimpan kemarahan. Mereka tidak tahu Papua pernah mendeklarasikan Negara sendiri, sekalipun dibilang ‘Boneka’ oleh Soekarno, dan tidak berhenti berjuang dan membangun kedaulatan politik sendiri dengan taruhan nyawa.
Dan celakanya Tuan, di tengah ketidak(mau)tahuan itu, mereka (masih) sanggup dan berani-beraninya berkata: “Papua (harus) tetap sama Indonesia”.
Tuan, beginilah memang Orde Baru sukses hancurkan fondasi kemanusiaan kami semua di Indonesia ini. Kerusakannya terlalu banyak. Sementara kita tak bisa berkejaran dengan waktu untuk membenahi yang lama, sambil kerusakan baru terus muncul.
Tuan, anda berhak dan harus marah pada Indonesia kami ini. Tetapi kami ingin Tuan tahu, bahwa banyak orang-orang yang kami cintai sedang berjuang membuatnya lebih baik saat ini. Sulit, tetapi kami belum berhenti.
Dan kami minta maaf, jika sebagian dari kami ini, masih begitu rendah kepeduliannya pada penindasan dan eksploitasi yang telah terjadi puluhan tahun di tanah Tuan ini. Kami sudah lama tutup mata pada berbagai wujud praktek kolonialisme di tanah surga Tuan ini.
Oleh karena itu, kami tidak punya hak untuk meminta masyarakat Tuan memahami kami; bertahan bersama kami. Tidak Tuan, tidak, keinginan itu terlalu egois.
Merdekalah dari penjajahan kami, karena itu saja syarat agar masyarakat Tuan bisa tumbuh bebas untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kami.
Jadi Tuan, begitu sudah.
Ketika solidaritas kami masih begitu kecil, masyarakat Tuan sudah tunjukkan bagaimana itu perlawanan di tengah berbagai kesulitan dan ancaman, ada maupun tiada bantuan.
Sekarang saatnya kami yang belajar dari perjuangan rakyat bangsa Tuan, merangkainya agar menjadi kekuatan bersama. Kami hanya sanggup bilang: semoga ada kejutan.
Kami percaya, Tuhan akan berkati orang-orang yang terus berjuang untuk Papua yang Merdeka.(*)
Penulis aktif di komunitas Papua Itu Kita di Jakarta dan jurnalis di tabloidjubi.com dan Koran Jubi
