JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Bertempat di aula susteran Maranatha, Waena Jayapura, pada 15 Juli 2016, Sekretariat Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua telah melaunching buku Memoria Passionis Papua yang merupakan potret Hak Asasi Manusia (HAM) Papua yang tahun 2014 dan tahun 2015.
Banyak peserta memberikan argumen dan memberikan masukkan tentang buku Memoria Pasinonis Papua, juga bertanya tentang judul bukunya yang setiap tahunnya sama dan tidak pernah dirubah.
Direktris SKPKC, Yuliana Langowuyo, dalam kesempatan tersbut mengatakan, dua buku yang dilaunching tersebut adalah buku yang menulis tentang catatan ketidakadilan dari berbagai aspek yang terjadi di Papua. Melalui buku tersebut, SKPKC ingin sampaikan bahwa ketidakadilan masih saja terus terjadi di tanah Papua.
“Selama ketidakadilan Sosial ,Hak Asasi Manusia masih terus terjadi, maka kemungkinan besar Memoria Passionis Papua terbit setiap tahun,” kata Direktris SKPKC Fransiskan Papua, di Susteran Maranatha Waena, Jayapura, Papua.
Menurutnya, situasi yang aman, damai dan tentram diidam-idamkan semua orang, tidak perlu hidup menderita lagi dan tidak terus menjadi beban ingatan, dan hal-hal seperti ini tidak perlu di tulis lagi.
“Tetapi itu kan sesuatu yg mustahil selama kita masih hidup didunia ini bisa saja terjadi. Usulan dari teman-teman saat diskusi tadi itu apakah bisa, tidak ditulis atau ganti judul, selain dari itu mungkin bisa . tetapi Memoria Passionis Papua menjadi ciri khas catatan tersendiri, karena itu catatan kronologis kejadian,” jelasnya.
Kata Yuliana, SKCPC keuskupan Jayapura bisa saja membuat satu publikasi atau terbitan yang melihat situali penegakkan Hak asasi Manusia dari perspektif lainnya misalnya, perspektif gereja dan lain.
“Lalu pertama kali terbit Memoria Passionis Papua tahun 2000 dari kronologi tahun 1999 sampe sekarang sudah 15 tahun berarti 15 kali,” ungkapnya.
Terkait pengambilan data, Yuliana mengatakan, pihaknya mengambil sumber dari beberapa media yang dapat dipercaya dan beberapa data lapangan terkait masalah HAM di Papua.
“Kami hanya memilih sumber yang dapat dipercaya dengan dua narasumber yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Kabid Humas Polda) Papua Patrige Renwarin, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa kedepan pihaknya menginginkan diskusi-diskusi yang lebih lagi, pasalnya dengan melakukan diskusi-diskusi kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua sedikitnya bisa ditekan.
Dalam kegiatan tersebut, SKPKC mengundang beberapa NGO, LSM dan juga kalangan mahasiswa-mahasiswa yang adalah agen perubahan di tanah Papua. Untuk diketahui, selama 15 tahun terakhir, SKPKC meluncurkan buku Memoria Pasionis Papua. Dan teah diterbitkan 15 buku Memoria Pasionis Papua.
Pewarta : Otopina Surabut
Editor: Arnold Belau