FPKB : Kami Minta Pangkalan Pendidikan, Bukan Pangkalan Militer

0
484

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Forum  Peduli Kawasa Byak (FPKB) dan Dewan Adat Byak di Tanah Tabi melakukan aksi damai ke beberapa instansi di Jayapura dalam rangka menolak pembangunan pangkalan militer di kawasan pulau Byak.

Aksi tersebut dilakukan di Kota Jayapura, Papua pada hari ini, Selasa (23/8/2016) dengan menggelar aksi di beberapa kantor, antara lain; MRP, DPR Papua, kantor sinode GKI di Tanah Papua dan kantor gubernur. 

Jhon Mandibo, Ketua Foruk Peduli Kawasan Byak mengatakan, masyarakat Byak tidak meminta Jakarta untuk bangun pangkalan militer di Byak. Yang diminta oleh masyarakat adalah pangkalan pendidikan.

“Kami sangat menolak, mengkritisi dan menyikapi dengan tegas pernyataan Jokowi dan DPR RI yang mana ingin memperluas pembangunan pangkalan militer di Indonesia Timur, Papua (MARITIM) tepatnya di pulau Byak. Kami melihat proses yang terjadi di Papua ini yang perlu diprioritaskan adalah Pangkalan SDM, pendidikan dan Kesehatan, bukan pangkalan militer,” katanya.

Kata dia, pendidikan dan kesehatan itu kebutuhan Dasar Masyarakat Papua, bukan pemerintah pusat mendukung adanya pembangunan pangkalan militer di Papua.

“Kami mahasiswa yang juga anak  adat  pemilik tanah leluhur di pulau kami Byak tidak meminta pangkalan militer di Byak. Kami meminta pangkalan pendidikan bukan pangkalan militer dan mesin-mesin membunuh manusia yang diutamakan di tanah kami,” ujar Mandibodi kantor MRP, pada Selasa (23/08/2016) siang.

Sementara itu, Yason Arwam, Ketua Dewan Adat Byak Papua perwakilan Mamta mengungkapkan keprihatinannya terhadap tanah adat masyarakat Byak yang sudah menjadi tanah milik militer  pada umumnya Byak Numfor dan Supiori.

“Saat ini di Byak sudah ada tambahan tiga marga lagi. Marga ini menjadi marga yang memiliki tanah lebih besar dari pada kami, yaitu marga AU, AD, dan AL di pulau kami ini,” ungkapnya.

Dikatakan, saat ini sudah banyak tanah adat yang diambil oleh militer baik TNI angkatan darat (AD), TNI angkatan Laut (AL) dan TNI angkatan Uadara (AU).

“Mereka (TNI) dengan seenaknya mendiami tanah adat kami dengan membeli dengan harga murah, bahkan banyak masyarakat kami yang jadi korban akibat perampasan secara paksa oleh Militer,” ujarnya.

Setelah melakukan orasi dan penyampaian maksud dari FPKB, massa diterima oleh wakil ketua II MRP Papua, Engelberta Kotorok. Ia  mengatakan aspirasi dari forum peduli kawasa Byak akan diteruskan ke berbagai pihak yang memilik andil bersama-sama.

“Kami sudah menerima aspirasi kalian saat ini. Nanti kami akan duduk bersama pimpinan kami dan kami akan putuskan apa dan langkah yang akan kami ambil guna menyikapi tututan saudara-saudara pada hari ii,” katanya.

Dari pantauan media ini, puluhan massa aksi melakukan aksi pada hari ini ke beberapa kantor pemerintah dan gereja. Antara lain, kantor MRP Papua, Kantor Sinode GKI Di tanah Papua, kantor DPR-Papua dan terakhir di Kantor Gubernur Provinsi Papua.

Pewarta: Harun Rumbarar

Editor: Arnold Belau