Dukung PICWP Bahas Masalah Papua di PBB, Rakyat Papua Aksi Damai di 13 Kota

2
2109
Ribuan rakyat Papua yang dimediasi oleh KNPB Pusat, KNPB Sentani dan KNPB Port Numbay untuk berikan dukungan kepada PICWP untuk bahas masalah Papua di PBB, Senin 19/9/2016. (Arnold Belau - SP)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dalam rangka mendukung persoalan politik dan pelanggaran HAM di Papua Barat dibahas oleh negara-negara anggota Pacific Islands Coalitions for West Papua (PICWP) di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari tanggal 16-25 September 2016, KNPB memediasi rakyat Papua melakukan dukungan dalam bentuk aksi dan doa di 10 kota di Papua Barat dan tiga kota di Indonesia, Senin (19/9/2016).

Agus Kossay, ketua I KNPB Pusat, dalam di hadapan ribuan rakyat Papua yang padati halaman asrama Rusunawa Uncen, mengatakan, saat ini Indonesia sedang kehilangan kendali atas Papua. Karena, meskipun Indonesia terus berusaha untuk mempertahankan Papua dengan segala daya yang dimiliknya, tetapi keinginan rakyat Papua hari ini menyatakan bahwa rakyat Papua ingin menentukan nasibnya sendiri.

Ribuan Rayat Papua dimediasi KNPB wilayah Yahukimo. (Dok KNPB)
Ribuan Rayat Papua dimediasi KNPB wilayah Yahukimo. (Dok. KNPB)

“Indonesia sudah mulai goyang. Jadi, sekarang Indonesia mulai obrak-abrik perjuangan rakyat Papua dengan cara-cara kuno. Karena KNPB dan rakyat Papua main musik terus. Sampai bawa masalah Papua ini akan diangkat oleh negara-negara anggota Pacific Islands Coalitions for West Papua (PICWP) di sidang Majelis Umum tahunan PBB,” ujar Kossay disambut tepuk tangan meriah dari ribuan rakyat Papua, Senin (19/9/2016) di Rusunawa Uncen, Waena, Papua.

Kossay juga mengatakan, enam negara di kepulauan Pasifik sudah nyatakan sikap untuk bicara masalah Papua Barat di sidang umum tahunan PBB. Antara lain, Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Kepulauan Marshall, Kanaky dan Nauru.

“Secara resmi kami rakyat Papua barat mendukung proses yang sedang berlangsung di PBB. Kami juga mendukung PICWP untuk bicarakan persoalan Papua di PBB. Selain itu, kami menyatakan mendukung proses referendum di West Papua,” tegasnya.

Pangkrasia Yem, ketua PRD wilayah Anim Ha, mengatakan, rakyat Papua dari Sorong – Merauke harus waspada. Karena perjuangan rakyat Papua saat ini tidak main-main. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan makin jadi-jadi.

“Maka, saya minta rakyat Papua agar jaga diri. Jaga keluarga dan jaga Papua. Karena aksi-aksi yang terjadi akhir-akhir ini, mulai dari penembakan, penangkapan dan tabrak lari adalah operasi terselubung yang dilakukan oleh negara Indonesia. Sekali lagi saya pesan agar rakyat Papua waspada dan waspada,” harapnya.

Pamflet dukungan rakyat Papua kepada PICWP (Arnold Belau - SP)
Pamflet dukungan rakyat Papua kepada PICWP (Arnold Belau – SP)

Mecky Yeimo, sekretaris I KNPB Pusat, mengatakan, di tahun-tahun 1940-an, rakyat Papua sudah menjalin hubungan yang baik dengan saudara-saudara sebangsanya di Pasifik Selatan. Namun setelah ada perjanjian Canbera dan juga setelah Indonesia menduduki Papua, hubungan persahabatan dan kekerabatan itu sudah tidak ada lagi.

“Sejak 1962 sampai sekarang tidak ada. Dan saat ini kita sedang mencoba untuk membangun kembali hubungan kita dengan saudara-saudara kita di bagian Pasifik,” terangnya.

Baca: Selain PICWP, Berharap Dukungan Negara Lain di PBB

Berikut isu yang diangkat dalam demo serentak yang dilakukan di 13 Kota. 10 kota di Papua dan tiga kota di luar Papua. Berikut pernyataan sikap rakyat Papua:

Pertama, rakyat West Papua mendukung penuh anggota negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Koalisi Pasifik untuk Papua Barat. Diantaranya, Nauru, Tonga, Republik Marshall, Vanuatu, dan Solomon Island, sekaligus untuk memfasilitasi ULMWP untuk kampanye isu hak penentuan nasib sendiri di sekretariat majelis umum PBB saat ini.

Kedua, rakyat Papua mendukung penuh negara-negara Pasifik dalam Koalisi Pasifik untuk Papua Barat akan membawa masalah Papua ke PBB.

Ketiga, kami rakyat Papua mendukung penuh PIF dengan harapan para pemimpin negara-negara anggoa PIF memperhatikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua barat sesuai dengan resolusi umum PBB Nomor 1514 dan 1541

Keempat, mendesak PBB segera kirim tim pemantau hak penentuan nasib sendiri sesuai dengan deklarasi Westminster (International Supervised Vote For West Papua pada 3 Mei 2016 di London). Karena pelaksanaan PEPERA tahun 1969 cacat hukum dan moral serta melanggar prinsip-prinsip act of free choice dalam perjanjian New York tahun 1961.

Baca: Polisi Bubarkan Secara Paksa Aksi Rakyat Papua di Yahukimo

Ones Suhun, sekretaris umum KNPB Pusat kepada suarapapua.com mengatakan, pada 19 September 2016, kurang lebih ada 13 KNPB wilayah yang memediasi rakyat Papua melakukan aksi doa dan aksi mimbar bebas sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing wilayah.

Massa rakyat Papua barat yang demo damai di Manokwari. (Dok KNPB)
Massa rakyat Papua Barat yang demo damai di Manokwari. (Dok. KNPB)

Suhun mencontohkan, misalnya kalau di Sorong, mereka (KNPB dan rakyat Papua) lakukan doa di makam ketua KNPB Sorong Raya yang ditembak dan dibuang ke laut, Martinus Yohame. Di Merauke diwarnai dengan penangkapan puluhan aktivis. Di Yahukimo juga diwarnai dengan pembubaran paksa dan penangkapan.

“Kalau di daerah lain, semua berjalan aman. Ada yang dilakukan dalam bentuk doa. Seperti yang dilakukan di Asmat, Biak, Konsulat Gorontalo, Konsulat Manado, Konsulat Makassar dan Nabire. Ada yang turun jalan, seperti di Manokwari, Jayapura dan Timika,” jelasnya.

Baca: KNPB: Dalam Tiga Hari Polisi Indonesia Tangkap 75 Orang Papua

Jadi, lanjut dia, “Kota-kota yang menggelar aksi bersamaan pada hari ini adalah Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak, Timika, Biak, Merauke, Yahukimo, Asmat, Nabire, Konsulat Gorontalo, Konsulat Manado dan Konsulat Manado.”

Pewarta: Arnold Belau