Media di Papua dan Indonesia Jangan Jadi Alat Penguasa

1
3867

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Media-media di Indonesia dan media lokal di Papua jangan jadi alat penguasa yang kerja hanya mencari keuntungan dan membantu negara kolonial Indonesia menutupi apa yang sedang terjadi di dunia internasional.

Hal tersebut ditegaskan Ones Suhuniap, sekertaris umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat menanggapi media-media di Indonesia yang sedang menutupi dinamika yang terjadi di sidang umum tahunan PBB 2016.

“Media itu harus terbuka, independen dan objektif memberitakan setiap peristiwa yang selama ini terjadi di Papua, Indonesia maupun di dunia internasional. Saya melihat Indonesia sedang menutupi apa yang terjadi di sidang tahunan PBB sejak 22-24 September 2016,” tegas Suhun kepada suarapapua.com dari Jayapura, Senin (26/9/2016).

Kata dia, Kolonial Indonesia kerja keras untuk menutupi dinamika politik dan Isu HAM serta desakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua yang digaungkan oleh 6 negara di Pasifik dalam sidang tahunan PBB beberapa hari kemarin senyap dari pemberitaan media massa di Indonesia dan di Papua.

Baca Juga:  Pilot Philip Mehrtens Akan Dibebaskan TPNPB Setelah Disandera Setahun

“Enam negara di Pasifik yang tergabung dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua, antara lain Solomon Islands, Vanuatu, Tonga, Republik Kepulauan Marshall, Nauru dan Tavalu sudah desak Indonesia di PBB untuk isu HAM dan penentuan nasib sendiri bagi West Papua. Tetapi informasi ini tidak disiarkan oleh media-media di Indonesia dan di Papua,” paparnya.

ads

Ones mengatakan, di sidang umum PBB, enam negara ini mengangkat isu West Papua tentang pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri (self-determination) bagi rakyat Papua.

Baca Juga:  Proteksi OAP, FOPERA Desak KPU RI Menerbitkan PKPU Khusus Pelaksanaan Pemilu di Tanah Papua

Menurutnya, untuk menutupi situasi ini, pemerintah kolonial sedang kampanye tentang pemilihan kepala daerah tahun 2017. Contohnya, kata dia, hari ini di kota Jayapura, KPU jalan kasih pengumuman kepada rakyat sebagai warga negara Indonesia, agar segera mendaftarkan diri ke RT/RW agar bisa terdaftar sebagai pemilih, kemudian segera urus e-KTP di setiap jalan dan sudut Kota Jayapura.

Heranya lagi, menurut Ones, media lokal, nasional baik media cetak maupun elektronik tidak pernah publikasikan situasi sidang tahunan PBB.

Hanya media lokal seperti Jubi dan Suara Papua yang menurut Ones, mengupdate situasi dan dinamika yang terjadi di PBB. Serta memberitakan setiap peristiwa dengan benar.

Baca Juga:  Komisi HAM PBB Minta Indonesia Izinkan Akses Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal di Papua

“Sedangkan media lain yang merupakan milik kolonial di Papua seperti Cenderawasih Pos dan media-media di Indonesia bungkam dan diam seribu bahasa. Padahal sidang umum PBB penting untuk diketahui oleh dunia. Ini seharusnya media harus independen. Media-media gagal tapi memutar balik fakta itu jagonya,” tegas Ones.

Ia juga mengatakan, jika media terus tutupi situasi ini apa yang akan terjadi apabila suatu saat ada resolusi di PBB? Rakyat Indonesia yang ada di Papua mau dikemanakan? Harusnya publik tahu.

“Seharusnya terbuka supaya rakyat Indonesia di Papua harus tau tentang perjuangan orang Papua yang menuntut hak penentuan nasib sendiri yang saat ini dikonsumsi oleh 193 negara anggota PBB,” katanya.

Pewarta: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaKementerian Perhubungan Kunjungi Yahukimo
Artikel berikutnyaFPK Mendorong Peningkatan Layanan Kesehatan di Jayawijaya