Tambah DOB di Papua, GNPK-RI: Kuras Uang Negara!

0
397

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua menilai maraknya usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua tidak bertujuan menyelamatkan rakyat kecil. Justru sebaliknya, kepentingan segelintir pihak yang terkesan hendak memenuhi ambisi jabatan dan kekayaan semata.

Jackson Ikomouw, ketua GNPK-RI Provinsi Papua, menyatakan, jika memang demi rakyat kecil, pemerintah seharusnya fokus benahi kabupaten dan kota yang sudah dimekarkan beberapa tahun lalu. Bukan justru mekarkan DOB lagi.

Sebab, kata dia, dampak dari pemekaran DOB tersebut, sisi lain, akan melahirkan “raja” baru dan berpeluang terjadi penyelewengan anggaran negara, seperti halnya di daerah pemekaran sebelumnya.

- Event -
Festival Film Papua

“Semakin banyak pemekaran DOB di Papua, akan semakin meningkat pula tingkat korupsi,” ujarnya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (8/10/2016).

Karena itu, pemerintah pusat diminta tak serta merta mekarkan sebuah daerah. “Hanya menambah masalah bila pengusulan pemekaran DOB baru di Provinsi Papua itu disahkan. Lebih baik, berkas pengusulan pemekaran itu ditolak saja. Untuk apa pemekaran terus, sementara rakyatnya tidak sejahtera. Itu hanya kepentingan segelintir orang saja,” tegas Ikomouw.

Sorotan selama ini, lanjut dia, Papua gudang para koruptor. Dana Otonomi Khusus tak memberikan kontribusi kepada publik. Uang negara dikuras habis, tanpa bukti dan tindakan sesuai perencanaan program pembangunan. Sejumlah laporan keuangan dari kabupaten/kota di Papua tentunya sangat simpang siur.

“Publik di Indonesia pasti tahu bahwa sejumlah pejabat di Papua nginap di “hotel gratis” karena kasus Tipikor. Ini merupakan bukti bahwa banyaknya pemekaran di Provinsi Papua pasti akan bertambah angka korupsi,” ungkapnya.

Sebagai upaya pencegahan Tipikor, ia berharap, pemekaran DOB di Provinsi Papua sementara dihentikan sambil benahi dulu daerah-daerah yang dimekarkan beberapa tahun lalu.

“Uang negara habis karena pemekaran daerah. Habis karena koruptor kuras dengan cara licik. Sementara utang negara kita semakin nunggak. Rakyat menderita, anak cucu bangsa tentu akan menjadi beban di kemudian hari,” tutur Jackson.

Ikomouw menganggap pihak yang minta pemekaran itu kelompok dirugikan karena uang-uang dihabiskan untuk calon sebagai kepala daerah. Akibat tidak menang di pilkada, solusinya adalah minta pemekaran. Itu cerita klasik.

“Ya, supaya sambung asap, minta pemekaran. Supaya mau korupsi, pergi minta pemekaran. Bikin malu kelompok aktivis pemekaran itu. Stop pemekaran di Provinsi Papua,” tegasnya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan kasus Bupati Dogiyai. “Ini pelajaran bagi “pengemis pemekaran”. Bupati Dogiyai tersandung indikasi penyalahgunaan dana Bansos. Padahal, Dogiyai itu kabupaten yang usianya masih muda. Terus, banyak kasus Tipikor lainnya.”

Jackson juga menduga banyak rekayasa dalam memperjuangkan pemekaran DOB di Tanah Papua. “Indikasi bahwa syarat-syarat yang diusulkan untuk minta pemekaran itu sangat simpang siur. Seperti, jumlah data penduduk, peta wilayah, sumberdaya alam, dan data lainnya. Itu semua perlu dicek kebenarannya, karena banyak pembohongan di sana, direkayasa supaya bisa memenuhi syarat,” ungkapnya.

Sekali lagi, pemerintah pusat diharapkan tidak gegabah dalam mengambil kebijakan, tidak asal mekarkan. “Lebih baik benahi kabupaten dan kota yang sudah dimekarkan. Usulan daerah baru itu dihentikan,” tegas Ikomouw.

Pewarta: Mary Monireng