Oleh: Soleman Itlay
Pembangunan negara yang sedang berkembang dilakukan dengan begitu cepat, kegiatan pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu solusi dalam upaya mensejahterakan bangsa guna memutuskan berbagai mata rantai sosial masyarakat.
Dari beberapa pembangunan tersebut yang nampak berkembang adalah pekerjaan fisik berupa pembangunan gedung apartemen, usaha perhotelan, perkantoran, ruko dan termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sedangkan pembangunan di bidang lain seperti perekonomian seperti usaha kecil sampai menengah masyarakat pun tidak kalah saingnya dan terus berkembang pesat. Di tengah kemajuan tersebut banyak juga persoalan daerah yang masih diselimuti masyarakat seperti harga bahan pokok yang kurang stabil.
Persoalan tersebut sesungguhnya menjadi tanggung jawab moral bangsa Indonesia melalui istansi negara serta terlebih khusus pada masing-masing wilayah administrasi pemeritahan yang telah dibentuk, guna memajukan daerah demi kemajuan bangsa ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Mewujudkan hal itu sangat diperlukan konsep pembangunan ataupun kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, yang mampu menjangkau ketertinggalan satu daerah, dengan lain dengan kebijakan pemerintah yang dapat menghubungkan setiap daerah serta mampu meminimalisir kekhawatiran sosial masyarakat.
Sejak Papua dianeksasikan ke Indonesia, empat puluh enam tahun sejak diberlakukannya penentuan pendapat rakyat (Pepera) di Irian Jaya pada 1969, kini Papua, cukup membawa perubahan di Tanah Papua terutama di bidang pembangunan fisik. Namun banyak persoalan yang dinilai belum beres di Papua adalah terkait proyek pembangunan fisik yang dikemas pemerintah dengan anggaran yang cukup besar, seperti pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara kota atau kabupaten yang belum optimal.
Padahal harapan pemerintah mendorong pembangunan jalan dan jembatan tersebut amat baik bahkan terlebih memiliki nilai positif bagi masyarakat, dimana dapat mempermudah akses perekonomian masyarakat antar kota dan kabupaten. Pembangunan jalan tersebut sebenarnya baik sekali, karena hal ini akan membantu masyarakat, dimana kekhawatiran masyarakat terhadap lonjakan harga bahan pokok yang cukup mahal di Papua pada umumnya dan pegunungan tengah pada khususnya dapat teratasi. Hanya saja pembangunan jalan dan jembatan yang diharapkan semua pihak tersebut masih jauh dari dua kata: belum beres!.
Tujuan paling mendasar pembangunan jalan ialah menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang juga merupakan aspek penting dalam perkembangan suatu daerah. Tanpa jalan secara otomatis memutus semua akses perkembangan di daerah tersebut, sehingga mengakibatkan daerah tersebut terpencil dan perkembangannya dapat tertinggal oleh daerah-daerah lain. Adanya pembangunan jalan tentunya dapat membantu bangsa pada suatu daerah, salah satu aspek yang sangat berpengaruh adalah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi jalan.
Sayangnya, pembangunan seperti jalan trans yang diharapkan sebagai solusi stabilitas ekonomi masyarakat dimaksud, diperhambat dengan kepentingan ekonomi berbasis privasi dan kelompok yang ujung-ujungnya menghambat pembangunan daerah, menyusahkan masyarakat, dan merugikan keuangan negara ataupun daerah setempat.
Secara otomatis harapan pemerintah dan semua pihak yang mengharapakan memajukan daerah disamping membantu masyarakat itu menambah kegelisahan berlipat ganda yang berkepanjangan termasuk menghambat pembangunan di bidang lainnya. Dengan demikian, proyek-proyek pembangunan strategis yang sampai saat ini belum selesai harus dievaluasi dan diatur secara baik demi kepentingan bersama (Bonum Commune).
Dewasa ini masyarakat semakin dibantu seiring dengan adanya beragam produk kebijakan pemerintah pusat sampai daerah yang terkenal dengan kebijakan berganti kebijakan akibat pemimpin berganti pemimpin. Pada dasarnaya semua itu baik adanya untuk menunjang harapan masyarakat yang terasa tak tersentuh layanan pemerintah. Namun beberapa hal yang menurut hemat saya perlu dipikirkan pemerintah pusat sampai daerah saat ini adalah persoalan ekonomi masyarakat di kawasan pegunungan tengah Papua. Penting sekali pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi yang teratur, tersusun, tersistem dan berkelanjutan yang bersifaf solusif pula.
Pembangunan Jalan Trans Jayapura – Wamena yang dimulai sejak 1997 yang sampai saat ini tak kunjung selesai menjadi alternatif upaya pemerintah guna mendorong ekonomi masyarakat pegunungan tengah yang sering merasa gelisah atas lonjakan harga yang mengherankan. Pembangunan Jalan Trans Jayapura – Wamena ini kurang lebih memakan biaya yang cukup besar dengan berjalannya waktu. Setidaknya dengan kucuran anggaran yang besar dan waktu yang cukup lama ini dapat memberikan sebuah perubahan ekonomi wilayah pegunungan tengah, tetapi sampai saat ini pembangunannya masih dalam tahan proses pengerjaan.
Pembangunan ini terkesan terlalu larut dalam proses pelaksanaan juga dalam penyelesaian, akibatnya rata-rata masyarakat di wilayah pegunungan tengah menanggung kegelisahan semata-mata tak ada ujung penyelesaian harga ekonomi yang sedang berlaku.
Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan pada beberapa tahun terakhir ini, dimana Indonesia mengalami masalah besar terkait bahan bakar minyak (BBM) yang menuai pro kontra di publik. Pengaruh BBM ini juga turut mempengaruhi stabilitas ekonomi Papua termasuk wilayah pegunungan tengah. Pasca pemerintah menaikan harga BBM dan memberikan subsidi kepada masyarakat di beberapa wilayah di Papua seperti Jayapura sekitar terlihat tidak terlalu naik misalnya supermi yang sebelumnya Rp2.000 menjadi Rp2.500; artinya bahwa perubahanya tidak terlalu signifikan. Beda dengan wilayah pegunungan tengah, sekali naik tetap naik untuk selamanya, misalnya di Wamena, harga air vit botol sedang yang awalnya Rp8.000, setelah harga BBM naik menjadi Rp12.000.
Pada umumnya di wilayah pegunungan tengah dikenal dengan harga bahan pokok yang lebih mahal ketimbang daerah lain di Papua. Bagi masyarakat kelas bawah yang sumber pendapatannya berasal dari hasil bertani atau berkebun, benar-benar merasa berat dengan mahalnya harga bahan pokok tersebut, bahkan sampai saat ini pun beberapa kampung dapat mengungkapkan hal yang serupa.
Jangankan membiayai anak untuk bersekolah, membeli bahan makanan di kios saja jauh dari kata tidak bisa atau tidak mampu. Palingan orang yang sering berkunjung ataupun bekerja di beberapa pemekaran kabupaten daerah otonom baru tahu persis betapa mahalnya harga bahan pokok di kawasan pegunungan tengah Papua.
Hampir semua kabupaten di wilayah pegunungan tengah dominan menggunakan sarana transportasi udara, belum ada akses jalan yang dapat menghubungkan pelabuhan dan bandar udara terdekat. Akibatnya, paling banyak 28 kabupaten di pegunungan tengah mengalami kenaikan harga bahan pokok yang bisa dikatakan paling mahal yang berujung pada kegelisahan struktural bagi masyarakat umum di pegunungan tengah, Papua.
Hal tersebut memiliki dampak yang besar terlebih pada kaum masyarakat pribumi yang bermukim di kawasan pegunungan tengah Papua. Mereka (masyarakat) sampai saat ini merasa tidak nyaman dengan dinamika sosial ekonomi yang tak kunjung baik ini.
Persoalan ini semata-mata tidak dialami oleh masyarakat lokal Papua, tetapi juga saudara-saudari kita non Papua yang telah lama tinggal dan mengabdi di daerah pegunungan tengah Papua. Kondisi ekonomi tersebut sesungguhnya pantas terjadi, karena akses pendistribusian bahan pokok dari Jayapura, Timika, Merauke ke wilayah pegunungan tengah dilakukan melalui satu jalur yakni transportasi udara. Memang ada beberapa kabupaten yang kini berusaha dapat menghubungkan akses jalan darat diantaranya: jalan Oksibil – Boven Digoel, Timika – Lani Jaya, Timika – Wamena, Nduga – Timika dan lain-lain. Tetapi pada umumnya pembangunan akses jalan tersebut rata-rata senasip dengan jalan trans tua Jayapura – Wamena.
Memang patut menghargai jasa dan usaha keras para kontraktor dan konsultan yang tengah mengerjakan pembangunan Jalan Trans Jayapura – Wamena dengan letak geografis pegunungan termasuk intensitas suhu yang rata-rata 80Cº itu cukup parah, sehingga berpengaruh pada produktivitas pelaksanaan pada pekerjaan. Tetapi persoalannya bukan itu, yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan Jalan Trans Jayapura – Wamena tersebut dapat rampung secepat mungkin agar persoalan perekonomian di wialayah pegunungan tengah juga ikut diatasi pula. Soalnya pembangunan jalan trans dimaksud bukan lagi pekerjaan yang baru direncanakan dan dilaksanakan, tetapi cukup lama digagas oleh pemerintah pusat dan daerah.
Pembanguna yang termasuk program prioritas pemerintah ini, terkesan berjalan tanpa pengawasan oleh pihak-pihak terkait. Kurang adanya pengawasan pada proyek ini dapat dilihat pada produktivitas kerja yang cukup memakan waktu sampai puluhan tahun. Tetapi sekali lagi bukan masalah teknis itu yang mau dipersoalkan, lebih dari itu, yakni bagaimana proyek pembangunan Jalan Trans Jayapura – Wamena segera rampung, sehingga dapat membawa angin segar bagi aktivitas perekonomian masyarakat di pegunungan tengah Papua. Jangan sampai kelak ada cerita lagi, Jalan Wamena – Timika yang baru dimulai itu selesai baru proyek pembangunan Jayapura – Wamena yang sudah lama dimulai itu tak kunjung rampung.
Penulis yakin, pemerintah punya langkah-langkah dan solusi yang jauh lebih baik dalam rangka mengatasi persoalan ekonomi di pegunungan tengah Papua dengan berbagai program dan pendekatan yang dilakukan. Namun hemat saya, pembangunan Jalan Trans Jayapura – Wamena ini sebuah solusi yang tepat sasaran, percaya atau tidak hal ini sungguh akan membantu semua pihak terutama masyarakat lokal di wilayah itu.
Pemerintah termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut kiranya dapat memberikan hal terbaik untuk masyarakat kecil yang kini tidak hanya menderita karena kelaparan dan kesusahan, tetapi juga oleh karena mahalnya harga bahan pokok di pegunugan tengah, Papua.
Berdasarkan tulisan diatas, maka penulis menawarkan beberapa langkah-langkah kepada pihak terkait tentang pembangunan jalan trans Jayapura – Wamena. Adapun beberapa tawaran tersebut adalah sebagai berikut:
- Mendorong pembangunan di bidang infrastruktur yang dipacu pada Cluster yang didukung sarana transportasi yang dapat menghubungkan kawasan sekitar, pertumbuhan kepada outlet-outlet, dengan memadukan sistem transportasi antar moda, tetapi lebih difokuskan pada darat dan udara.
- Mengevaluasi produktivitas pekerjaan dari awal sampai proses pengerjaan saat ini demi mempercepat proses pembangunan jalan trans Jayapura – Wamena dalam upaya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat yang signifikan demi upaya menurunkan harga bahan pokok yang amat lonjak di pegunungan tengah Papua.
- Menetapkan satu kebijakan pemerintah baik dari gubernur dan para bupati yang terkait, yang mampu menjamin kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga roda ekonomi di pegunungan tengah dalam hal ini harga kebutuhan bahan pokok tidak melenceng dari peraturan khusus tersebut.
Penulis adalah anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Efrem Jayapura, Papua.
