Komnas HAM Kecam Tragedi Manokwari

1
297

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kecam tragedi di Manokwari, Papua Barat, Rabu (26/10/2016) malam. Setidaknya tujuh orang warga sipil menjadi korban dalam peristiwa berdarah tersebut.

“Sebagai Komisioner Komnas HAM, saya mengecam keras peristiwa penikaman, penembakan, penganiayaan dan pembunuhan di Manokwari, hari Rabu malam, yang menelan korban tujuh orang warga Papua tidak berdosa antara lain 2 meninggal dan lainnya luka-luka dan kondisi kritis,” kata Natalius Pigai, komisioner Komnas HAM.

Ia menyebut dalam tragedi yang terjadi seminggu setelah presiden Joko Widodo kunjungi Papua, satu anak Papua bernama Vigal Pauspaus asal Fakfak tertembak hingga isi perut terburai.

- Event -
Festival Film Papua

Informasi yang diterima Natalius, aparat juga melepaskan tembakan yang mengakibatkan tewasnya salah satu warga sipil, Onesimus Rumayom (40), juga beberapa orang luka parah dan dirawat di rumah sakit Angkatan Laut Manokwari.

Korban penembakan lainnya, Erik Inggabouw (18), dikabarkan tertembak di leher. Selain itu, Tinus Urbinas (38) terkena tembakan di tangan.

“Kami minta proses hukum terhadap pelaku harus dilaksanakan secara transparan dan objektif,” ujar Pigai.

Salah satu faktor utama pelanggaran HAM terus menerus terjadi di Tanah Papua, menurut dia, “Karena sampai saat ini Presiden Joko Widodo tidak pernah singgung satu katapun tentang kondisi HAM Papua.”

Presiden sebenarnya merespon seluruh kasus pelanggaran HAM mulai dari pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria, hingga kebebasan berekspresi. Jokowi menyampaikan sejumlah pesan penanganan masalah HAM di hadapan menteri kabinet kerja, pemimpin lembaga negara seperti Komnas HAM, gubernur, walikota, sampai pegiat HAM, di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

“Namun sangat disayangkan, tidak satu katapun tentang kondisi HAM di Papua yang disampaikan. Ini menunjukkan bahwa Presiden sengaja membiarkan pelanggaran HAM di Papua dan dapat dikategorikan sebagai pembiaran (by ommision). Apalagi selama dua tahun kepemimpinan Jokowi, ada berbagai catatan kelam tentang HAM di Papua,” ungkap Natalius.

Kejadian terakhir, kata Natalius, orang-orang tak berdosa di Manokwari bercucuran darah di atas tanah leluhur mereka.

Tak hanya itu. Beberapa waktu lalu 60 orang anak Indonesia di Kabupaten Nduga, provinsi Papua meninggal secara misterius.

“Sejak dua tahun lalu di pemerintahan Jokowi, Indonesia bahkan dunia diguncang pelanggaran HAM Berat dengan menewaskan 4 orang siswa dan 17 anak dibawah umur pada 8 Desember 2014,” bebernya.

Ada pula kekerasan negara yang juga menewaskan dalam jumlah banyak, seperti kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga pelakunya aparat Brimob pada 20 Maret 2015.

Kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, ‎menewaskan 1 orang. Juga, 11 lainnya luka-luka di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015.

Natalius juga menyebutkan kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015 menewaskan 2 orang dan 6 lainnya luka-luka, bahkan 18 orang meninggal di Jayanti, Timika.

“Kita juga menyaksikan dalam bulan April dan Mei 2, orang Papua ditahan. Pada bulan Juli dan Agustus, lebih dari 2 ribu orang ditangkap dan ditahan. Hampir setiap minggu orang-orang Papua meninggal karena kekerasan negara. Ada tangisan, rintihan, ratapan dan penderitaan saban hari tanpa henti,” ungkapnya.

Dari hasil pantauan situasi HAM di Papua, ia menyebutkan, lebih dari 5.000 orang ditangkap, dianiaya dan disiksa bahkan dibunuh dibawah kepemimpinan Jokowi.

Komisioner Komnas HAM RI membeberkan, “Hanya dalam dua tahun Jokowi kami menduga telah lakukan “Kejahatan Paripurna di Papua”. Semua ini adalah memori buruk dan ingatan akan trauma dan tragedi yang justru menambah ketidakharmonisan Jakarta dan Papua bahkan mengancam labilitas integrasi politik.”

Karena itu, Natalius menyarankan kepala negara memiliki kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan, mengambil langkah konkrit untuk melakukan perbaikan secara signifikan untuk menciptakan Tanah Papua damai, dialog perdamaian, desekuritisasi, dan melaksanakan pembangunan berbasis HAM.

Pewarta: Mary Monireng