JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Andreas Harsono, jurnalis dan peneliti Human Right Watch (HRW) di Indonesia mengatakan, pernyataan dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua harus dilihat sebagai sebuah pernyataan politik.
Dalam deklarasi FRI-West Papua, kata Andreas, mereka kritik berbagai kegagalan negara Indonesia, antara lain, manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969, degradasi lingkungan hidup, pelanggaran hak sipil dan politik maupun hak ekonomi dan kultural warga Papua Barat.
“Saya kira tak ada yang salah dari pernyataan (deklarasi FRI-West Papua) tersebut. Mereka para pemuda yang berpikiran maju dan berani. Ia adalah kritik yang sering dilontarkan oleh berbagai organisasi lingkungan hidup, organisasi hak asasi manusia maupun akademisi dari Indonesia maupun luar Indonesia. Dari Kontras sampai Human Rights Watch, dari Walhi sampai Greenpeace, bicara persoalan sama,” jelas Harsono kepada suarapapua.com dari Jakarta, Selasa (29/11/2016) malam.
Baca: Ini Isi Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
Menurut Andreas, hal yang menohok dari pernyataan mereka (FRI-West Papua) adalah kata “penjajahan” Papua Barat oleh Republik Indonesia. Mereka menilai Indonesia menjadikan Papua Barat sebagai wilayah jajahan dan mereka mendukung hak menentukan nasib sendiri buat bangsa Papua Barat.
“Persoalan ini bukan persoalan sederhana karena Papua Barat beda dengan Timor Timur. Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada November 1969 ada 84 negara mendukung Papua Barat dimasukkan ke wilayah Indonesia –30 negara abstain—dan tak satu pun negara menolak. Timor Timur tak pernah secara sah jadi milik negara Indonesia dalam sidang PBB sehingga ia diadakan referendum pada 1999,” ungkapnya.
Andreas memandang pernyataan tersebut seharusnya membangunkan warga Indonesia untuk melihat kembali berbagai policy pemerintah Indonesia sejak 1960-an terhadap Papua Barat, dari masalah migrasi sampai eksloitasi sumber daya alam, dari pemerintahan sampai pembangunan masyarakat sipil.
“Ada berbagai kesulitan namun saya kira juga ada kemajuan … walau belum memuaskan warga Papua Barat,” pungkasnya.
Baca: Media di Jakarta dan Organisasi Sipil di Indonesia Dihimbau Simak Argmentasi FRI-West Papua
Jefry Wenda, ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Pusat mengatakan, Front Rakyat Indonesia untuk west Papua (FRI- West Papua) yang secara terang-terangan mendukung perjuangan rakyat papua untuk menentukan nasib sendiri merupakan satu kemajuan bagi perjuangan rakyat papua yang telah lama memperjuangkan pembebasan bangsa, dari kolonialisme di papua.
“Sikap solidaritas FRI-West Papua menunjukan kepada dunia internasional dan nasional bahwa sebagian rakyat Indonesia yang berbnagsa indonesia telah dewasa, beradap, adil dan cerdas dalam melihat penyelesaian persoalan kebangsaan,” jelas Wenda.
Baca: AMP: Kami Sambut Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
Sementara itu, juru bicara FRI West Papua, Surya Anta menegaskan, dengan dilakukannya deklarasi terbukan dari rakyat Indonesia untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua, pihaknya ingin menunjukkan pada dunia dan rakyat Papua bahwa ada rakyat Indonesia yang juga melawan kolonialisme dan militerisme Indonesia kepada rakyat West Papua.
“Kami hendak menunjukkan pada dunia dan rakyat Papua, bahwa ada rakyat Indonesia yang melawan Kolonialisme dan militerisme NKRI terhadap bangsa West Papua. Kami hendak membebaskan diri kami, bahwa kami bukan bagian dari barisan penjajah,” tegas Surya.
Baca: Surya Anta: Kami Dalam Barisan Solidaritas Tegas Pendukung Bangsa West Papua
Lanjut dia, “Sekecil apapun kontribusi kami bagi pembebasan nasional West Papua, setidaknya, kami sudah menegaskan kami berada dalam barisan solidaritas yang tegas. Barisan pendukung bangsa West Papua,” ungkapnya.
Pewarta: Arnold Belau
