BeritaHeadlineBesok KNPB Lapago Siap Duduki Kantor DPRD Jayawijaya

Besok KNPB Lapago Siap Duduki Kantor DPRD Jayawijaya

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah lapago menyatakan siap lakukan mobilisasi umum untuk menduduki kantor DPRD Jayawijaya pada 10 Desember 2016 mendatang untuk menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua selama 55 tahun di atas tanah Papua. 

“Tidak ada yang halangi dengan alasan apapun. Kami akan tutup wamena kota tanggal 10, aparat ko seluruh rakyat kita akan tutup kantor DPR. Tidak ada yang bikin kegiatan tambahan. Hari HAM sedunia adalah hari internasional, jangan bikin kegiatan lokal-lokal,” tegas Simon Dabi ketua KNPB Wiayah Lapago tiru Ronny Hisage, wartawan Jubi yang ada di lapangan saat dihubungi media ini pada Kamis (1/12/2016) dari Wamena, Papua.

Baca Juga:  Jawaban Anggota DPRP Saat Terima Aspirasi FMRPAM di Gapura Uncen

Kata Rony, Simeon Dabby dalam orasinya telah menegaskan suapya kegiatan HUT kota tersebut tidak mengganggu rencanan aksi yang akan dilakukan masyarakat sipil wamena memperingati hari HAM sedunia, bahkan memintah agar HUT kota wamena tidak dirayakan

“HUT Kota Wamena tidak jadi. Tanggal 10 adalah hari HAM dan kami sebagai korban pelanggaran HAM akan peringati itu. Hari ini mobilisasi umum segerah lakukan, kita akan tutup wamena kota,” kata Rony menirukan penegasan Simeon Daby.

Ia menyebutkan, KNPB telah menunjuk beberapa koordinator di beberapa titik di kabupaten jayawijaya untuk melakukan mobilisasi masa pada hari HAM sedunia. KNPB siap jadi jaminan untuk itu.

Baca Juga:  Beredar Seruan dan Himbauan Lagi, ULMWP: Itu Hoax!

“Hari ini ditempat ini kami sebagai media rakyat akan memediasi seluruh rakyat, dai Yali, Hubula, Lanny, Mee, pesisir yang ada kami akan mediasi. Kami siap jadi jaminan, aparat ko mau bikin bagimanapun kami siap jadi jaminan berapa banyak orang paun siap,” tegasnya.

Lanjut dia, “Saya minta supaya KNPB sector Yahukimo yang berdomosili di Wamena jadi koordinator aksi masa di wilayah selatan Jayawijaya, sementara di wilayah timur Jayawijaya meliputi Nduga dan Lanny Jaya dikoordinir KNPB sektor Nduga, di arah Barat wilayah Tolikara, Mamberamo tengah dan Yalimo di Koordinir KNPB Yalimo,” ujarnya.

“Tanggal 10 kita masuk dengan atribut pakean adat. Jangan takut juga pake atribut Papua merdeka. Kami KNPB Yalimo siap memediasi rakyat untuk menentukan nasib sendiri, apapun resiko itu kami suda mengambil keputusan dan itu makanan kami sehari-hari, kami ada untuk itu” Ujar Wene Helakombo Ketua KNPB Yalimo.

Baca Juga:  Jokowi Didesak Pecat Aparat TNI yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Warga Papua

Gerson Tebay, koordinator untuk masyarakat dari Meepago di Wamena kepada juga mengatakan semua masyarakat Meepago yang ada di Wamena diminta agar turut bepartisipasi pada tanggal 10 mendatang.

“Semua suku dari Meepago yang ada di wamena saya minta besok tanggal 10  kita turun jalan sama-sama, ko pak guru ka, ko PNS ka itu ko stop. Ko jangan terikat dengan sistem colonial,” kata Gerson.

Pewarta: Arnold Belau

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.