PANIAI, SUARAPAPUA.com — Pertikaian yang terjadi antara warga dogiyai dan aparat keamanan di Kabupaten Dogiyai, saat aparat keamanan melakukan sweeping beberapa pekan lalu dalam rangka menertibkan keadaan daerah jelang pilkada, belum surut hingga kini.
Melihat itu, Laurenzus Kadepa, Anggota Komisi I DPR Papua, menghimbau kepada kedua belah pihak untuk duduk bersama mencari solusi terbaik demi mengembalikan suasana yang aman dan tentram.
Namun, jika tetap digubris dan kisruh terus berlanjut, dia katakan, dalam waktu dekat dia bersama anggota DPRP lainnya akan membentuk tim untuk menyuarakan masalah tersebut.
“Saya sudah hubungi kawan-kawan DPRP lain soal keadaan di Dogiyai. Jadi kalau dalam beberapa waktu kedepan keadaan terus tegang, kami akan bentuk tim yang bertujuan meminimalisir masalah ini hingga benar-benar tuntas,” kata Kadepa (21/1/2017), kepada Suara Papua.
Dikatakan demikian karena, menurutnya, masalah seperti ini, khususnya di daerah Dogiyai setiap jelang pilkada pertikaian selalu terjadi. Maka pertikaian ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada solusi yang diambil secepat mungkin.
“Masalah di Dogiyai bukan baru. Sejak Kabupaten Dogiyai di mekarkan banyak sekali peristiwa ringan sampai berat ( pertumpahan darah ) terjadi. Maka seharusnya dicegah sejak awal sebelum terjadi pertikaian,” beber dia.
Dia menilai, pertikaian itu terjadi hingga menelan korban luka dan meninggal, akibat aparat keamanan saat menjalankan sweping sangat berlebihan diluar dari aturan yang telah dibuat negara dalam UU.
“Tugas kepolisian di negara kita sudah diatur menurut aturan dan UU yang intinya bukan untuk meresakan rakyat, atau menakuti, apa lagi intimidasi dan pemukulan, penembakan serta model kekerasan lainnya,” imbuhnya.
Sehingga pihak keamanan, menurut Kadepa, harusnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dalam menjalankan tugas pengamanan.
“Mari kita menjaga negara ini baik dengan tidak melakukan tindakan berlebihan diluar aturan yang akhirnya berujung pada pelanggaran HAM,” ucap dia.
Lanjut dia, “Maka, pisau, parang dan sekop yang dibawa tak perlu disita, karena itu adalah budaya masyarakat gunung saat pergi berkebun. Bukan dibawa untuk melakukan hal-hal yang merugikan sesama.”
Kemudian, terkait semua itu, dia katakan sudah menghubungi Kapolda Papua agar juga melihat persoalan ini.
Pewarta: Stevanus Yogi
