Papua: Antara Surga dan Neraka

Sebuah Refleksi

0
198

Oleh: Avent, OFM

Globalisasi telah merasuki sendi-sendi kehidupan manusia zaman ini. Tidak hanya di kota, globalisasi pun juga telah merembes ke kampung-kampung yang terkenal dengan radikalitas penghayatan nilai budaya dan agamanya. Tameng budaya yang sudah terpancang lama dalam sekejab rubuh oleh tiupan angin yang bernama globalisasi. Beragam dampak kemudian lahir dari dalamnya, tidak saja yang memberikan kesejukan lahir batin tetapi juga yang menegasikan keindahan dan kebaikan yang telah diakui sejak zaman bahola.

Papua tak luput dari terpaan angin badai globalisasi ini. Pulau yang terletak di ujung Timur Indonesia ini justru memiliki ceritera tersendiri – tentu saja menarik untuk dikatakan – terkait globalisasi ini. Betapa tidak menarik, Papua yang distigma sebagai pulau yang dihuni oleh masyarakat yang masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia justru tak luput dari terpaan badai yang ‘mematikan’ ini. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Papua justru menjadi arena di mana globalisasi bermain begitu indah dan leluasa bahkan sangat lihai dalam rangka menarik perhatian dan simpatik masyarakatnya. Dia bermain sangat cantik dan terkadang tersembunyi dalam kebijakan—kebijakan yang seolah untuk kesejahteraan masyarakat. Dia juga bermain bersamaan dengan tensi politik yang kadang-kadang diciptakan untuk kepentingan segelintir orang. Permainan ini disetting begitu indah hingga ‘racun’ yang terkandung di dalamnya sulit terdeteksi.

Permainan ini tentu sangat tepat dalam konteks Papua mengingat bahwa tingkat persiapan dan daya selektif masyarakat terutama yang ada di daerah pedalaman sangat rentan. Kerentanan ini justru menjadi rel yang memuluskan arus globalisasi itu merasuk begitu dalam dan bahkan sanggup meluluh lantahkan tameng budaya dan agama yang telah terpatri begitu mendalam dalam diri masyarakat. Selain itu, gerak globalisasi yang begitu cepat tidak disertai dengan persiapan masyarakat mengakibatkan globalisasi itu begitu gampang menghembuskan nafas beracun yang membuat masyarakat mudah terinfeksi oleh begitu banyak penyakit yang dibawanya. Bisa dimaklumi mengingat bahwa kehadiran globalisasi bagai pencuri di malam hari. Dia tidak peduli apakah masyarakat memiliki kesiapan atau tidak. Dia juga tidak peduli apakah masyarakat sanggup menerimanya, atau juga apakah masyarakat sanggup mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Realitas ketiba-tibaan ini ditambah dengan daya saring masyarakat yang cukup lemah membuat globalisasi kian terasa seperti badai yang melulu lantahkan tembok tebal yang bernama budaya dan agama.

Alhasilnya, badai itu justru melahirkan beragama keprihatinan yang membuat wajah Papua sebagai surga yang jatuh ke bumi tercemar oleh wajah-wajah yang bercorak duniawi. Ada dua wajah yang dapat kami sebutkan dari begitu banyak wajah yang memprihatinkan itu.

 

Pelanggaran HAM

Ceritera tentang pelanggaran HAM sejatinya bukan hanya ceritera kita di zaman ini. Dalam KS PL pun, kisah pelanggaran HAM itu bisa kita temukan. Wujudnya pun beragama. Ada yang berwujud perlakukan penindasan terhadap kaum lemah, rentan, miskin dan tak berdaya, dan ada pula yang berwujud dalam tindakan dan praktek ketidakadilan. Di Indonesia pun ceritera dan ingatan akan begitu banyak pelanggaran HAM di masa lalu masih saja belum berakhir. Di Papua lebih seksi lagi ceriteranya. Pelanggaraan HAM di masa lalu belum terungkap pelakunya, muncul lagi pelanggaran HAM yang baru.

Masih terpatri dalam ingatan kaum pembela HAM dan masyarakat Papua kebanyakan ceritera pedih tak manusiwai yang terjadi di Kabupaten Pania di 2014 yang lalu. Empat orang anak sekolah mati tak berdaya oleh peluru yang menembus tubuh mereka. Ceritera ini belum menemukan titik terang penyelesaian, muncul lagi kasus-kasus serupa di bagian lain pulau Papua. Penembakan masih terus terjadi. Intimidasi dan bentuk-bentuk tekanan lainnya juga masih belum berakhir.

Itu tentang kekerasan fisik. Masih ada begitu banyak kekerasan dalam bentuk yang lain. Salah satu yang masih terus dialami adalah ‘cap’ negatif yanyg masih terus dilabelkan kepada masyarakat Papua hanya karena berbeda, pandangan politiknya, warna kulitnya dan rambutnya yang tak selurus masyarakat suku lain di negara tercinta ini. Cap ini kadang bisa mejadi alasan untuk sebuah tindakan kekerasan.

Bentuk kekerasan lain adalah kebijakan yang mengabaikan nilai-nila lokal. Misalnya dalam bidang pendidikan. Tak diragukan lagi bahwa pendidikan (formal) merupakan jalan terampuh menggapai manusia yang memiliki sumber daya yang mumpuni. Akan tetapi, haruskah dalam rangka mencapai tujuan yang mulia ini, keutamaan-keutamaan lokal yang – tentu saja – sangat mendukung peningkatan SDM ini dikorbankan demi suksesnya program pusat (Jakarta)? Begitu juga dengan Papua. Semua orang mengakui bahwa pendidikan sangat berkorelasi dengan sumber daya manusia. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Papua masih belum terlalu memuaskan. Masih ada sekolah, baik yang di kota maupun di pedalaman yang gurunya kurang kreatif, masuk sekolah hanya pada saat mau terima gaji .

Banyak gedung sekolah yang tidak diperhatikan dan tidak layak, jumlah guru yang relatif sedikit, dan yang paling urgen adalah masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pendidikan menjadi lemah dan bahkan masyarakat menjadi kehilangan dukungannya bagi perkembangan sekolah. Selain itu ada juga kasus korupsi yang dilakukan baik oleh dinas terkait maupun oleh pendidiknya.

Lain lagi dengan ceritera kesehatan. Globalisasi dalam konteks zaman ini, sulit lagi dibendung. Akan tetapi, globalisasi yang sejatinya membawa serta teknologi yang canggih justru tidak berdampak apa-apa bagi semakin terlayaninya kesehatan masyarakat secara baik, terutama yang ada di pelosok dan pedalaman Papua. Globaliasi semakin meraja, kesehatan masyarakat justru semakin kurang dan tidak diperhatikan. Apakah ini akibat dari globalisasi ketidakpedulian sebagaimana dikatakan Paus Fransiskus (individualisme), sampai mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar atau di pelosok sana. Entahlah….

Selain pendidikan dan kesehatan, bentuk pelanggaran HAM yang lain lagi adalah ketidakadilan dalam pembangunan. Sejak Joko Widodo dipilih sebagai presiden, dia telah 4 kali berkunjung ke Papua. Hal ini paling tidak mengindikasikan bahwa presiden memiliki perhatian yang khusus untuk Papua. Dalam setiap kunjunganynya, isu pembangunan selalu menjadi pokok utama dalam pembicaraan. Akan tetapi, betapa pun presiden sebagai pemimpn tertinggi negara ini berulangkali datang mengunjugi Papua, pembangunan yang diharapkan belum terlalu menunjukkan kemajuan yang berarti.

Hal ini tidak terlepas dari tersendatnya perhatian pemerintah daerah. Proyek pelabuhan peti kemas yang diharapkan memperlancar ide tol laut Presiden Jokowi, hingga saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Saling melemparkan tanggung jawab (pusat – daerah) adalah lagu lama yang sering digunakan sebagai argumentasi untuk memaklumi realitas kegagalan itu. Masih begitu banyak program pembangunan serupa yang memiliki nasib yang sama dan kebanyakan berujung pada argumentasi ‘baku lempar kesalahan’.

Efek dari ketidakadilan pembangunan ini adalah kesejahteraan yang diharapkan terasa jauh dari yang diharapkan. Janji kesejahteraan para elit politik (lokal dan nasional) tidak lebih dari semua omongan ‘kabualan’ yang menjadi bumbu pemberi rasa nikmat sesaat saja. Realitas justru mempertontonkan sebuah lakon drama ‘baku tipu’ antar para elit dan penguasa. Banyak kabupaten telah dimekarkan tapi nasib rakyatnya beigtu-begitu saja. Kemiskinan terus dialami oleh kebanyakan rakyat; sementara segelintir orang (para penguasa) terus saja menimbun kekayaan. Banyak masyarakat berteriak dengan suara serak tak berdaya, sementara segelintir orang berdansa dengan penuh sukacita di atas kuasa, jabatan dan kekayaannya. Sangat ironis.

 

Kerusakan alam

Bersamaan dengan masalah pelanggaran HAM, muncul masalah lain yang tidak kalah menakutkan yaitu, rusaknya alam yang melahirkan beragam dampak negatif. Erat dengan telinga kita adalah bencana banjir yang kian mengancam kenyamanan dan keamanan diri kita. Selain itu, pemanasan global yang semakin parah dari hari ke hari. Yang lain lagi adalah marginalisasi masyarakat lokal yang memiliki hak ulayat gara-gara kebijakan pemerintah yang pro investor. Rayuan dengan dalil kesejahteraan seringkali menjadi alat ampuh bagi terbiusnya suara penolakan masyarakat.

Papua tergolong daerah yang rawan dengan masalah kerusakan alam. Betapa tidak, Papua memiliki hutan yang luar biasa banyak, luas dan lebatnya. Luas dan besarnya hutan dengan sendirinya memperlihatkan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Lebih menarik lagi adalah kelebatan hutan itu menyembunyikan begitu banyak kekayaan alam yang bernilai tinggi. Realitas ini mau tidak mau berdampak pada semakin tertariknya segelintir orang yang bersemangat kapitalis.

Dengan menggunakan pendekatan kongkali kong dengan elit setempat, keanekaragaman hutan diubah, sumber daya alam yang tersembunyi di balik ibu bumi digali dan dikuras habis.

Papua yang digambarkan sebagai surga yang jatuh ke bumi, perlahan-lahan kehilangan surganya. Surga yang terwujud dalam keanekaragaman hutan dan kekayaan alam yang melimpah, kebanyakan kini berubah menjadi hamparan perkebunan sawit. Pohon-pohon rimbun tempat burung bersarang perlahan-lahan habis dipalak kaum pencari rente. Alam digali tak teratur demi hasrat meraup keuntungan berlapis-lapis.

Dampaknya jelas, masyarakat bukanya mendapat manfaat tetapi lebih banyak mudaratnya. Masyarakat dipkasa tersingkir dari tempat asalnya. Mereka harus rela atau terpaksa rela meninggalkan tanah tempat mereka dilahirkan, mereka juga harus rela meninggalkan bahkan kehilangan tempat untuk mencari makan; mereka juga terpaksa menerima dampak-dampak negatif dari kehadiran perusahan yakni kerusakan lingkungan yang ada di sekitar mereka, terganggunya relasi yang harmonis, baik dengan alam, sesama dan dengan budaya mereka. Ketidakharmonisan ini melahirkan krisis identitas yang tak berujung.
OTSUS untuk Kesejahteraan Masyarakat???

Realitas sebagaimana telah dipaparkan di atas memperlihatkan secara terang bahwa Otonomi Khusus (OTSUS) yang sudah berumur 14 tahun di Papua kurang memiliki dampak positif bagi lahirnya masyarakat Papua yang sejahtera. Padahal OTSUS diberikan pemerintah pusat bertujuan agar pemerintah daerah bisa mengatur daerahnya secara otonom (walau tidak semua hal).

Dengan memiliki wewenang ini diharapkan kesejahteraan masyarakat yang diimpikan bisa terwujud. Namun, – dasar sebuah mimpi – mimpi tetaplah menjadi mimpi dan (mungkin) akan terus menjadi mimpi. Kesejahteraan tidak lebih dari sebuah rayuan gombal yang sanggup meninabobokan pikiran, kesadaran dan mata begitu banyak masyarakat yang sedang dan akan terus merindukannya. Kemiskinan tetap mereka rasakan, pembangunan juga masih jauh dari yang diharapkan; kesehatan juga demikian apalagi pendidikan yang terkenal sebagai jalan terampuh menuju gerbang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berbeda dengan realitas kebanyakan masyarakat, segelintir orang (para penguasa, pengusaha, para elit lokal maupun interlokal) justru tanpa rasa malu berpesta pora di atas kekayaan yang dimiliki. Masyarakat kadang dijadikan “tender” untuk menggolkan hasrat segelintir orang akan kuasa, jabatan dan kekayaan. Dampaknya, jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Maka, pertanyaannya, apakah OTSUS untuk kesejahteraan masyarakat; TIDAK; dia hanya untuk kepentingan para penguasa dan elit-elit politik.

 

Sumber: Fransikan Papua