Oleh: Ferdinand Petege)*
Bagi sebagian orang, tanah merupakan sumber ekonomi yang senantiasa memberi kecukupan hidup dan menjadi tempat manusia berpijak. Benar adanya anggapan seperti itu sebab perbedaan dalam memberi definisi terhadap suatu objek berdasarkan kaca mata, persepsi, dan sudut pandang masing-masing, tergantung siapa yang memberi pendapat dan cara pandangnya. Perbedaan seperti itu lumrah dan biasa-biasa saja.
Tanah, ketika memahaminya dalam konteks kehidupan Orang Asli Papua, tentu kita akan menemukan, memahami, mengerti perbedaan persepsi tentang tanah seperti pada umumnya orang pahami. Perbedaan itu jelas sekali dipengaruhi oleh budaya orang Papua dengan segenap interaksi dengan berbagai suku yang tersebar di seluruh pelosok negeri burung cenderawasih.
Maksud pandangan berbeda orang Papua terhadap tanah yang akan kita ketahui dalam pembahasaan selanjutnya, tak dapat disangkal, sangat dipengaruhi oleh kehidupan orang Papua yang hidupnya bergantung pada persediaan alam. Tergantung pada persediaan alam bukan berarti hudup orang Papua seperti nomaden yang selalu mencari tempat ketika persediaan alam setempat mulai menipis, tetapi Orang Asli Papua sebelum budaya luar seperti agama, pendidikan mulai memengaruhinya, hidup dari kreatifitas dan kerja keras seperti menanam pohon sagu, petatas, talas, meramu, berburu, menangkap ikan, bahkan segala binatang buas pun dijinakkan dan dipelihara. Luar biasa bukan?
Banyak sumber berupa foto, tulisan yang mempertegas hidup orang Papua yang memperpanjang nafas mereka dengan kerja dan makan diatas ‘Tanah’ Papua. Seperti yang diuraikan dalam buku “Menggugat Freeport,” karya Markus Haluk, salah satu potret hidup masyarakat Papua seperti suku Amugme dan suku Kamoro yang sebelum PT Freeport Indonesia masuk, sangat akrab dengan lingkungan hidup, termasuk tanah, dijadikan sebagai tempar sakral yang senantiasa memberi inspirasi, semangat serta motivasi untuk terus hidup dalam sebuah ekologi yang berkesinambungan antara kebutuhan manusia Papua dan kebutuhan Alam Papua untuk dipelihara, dijaga dari ancama apapun, kapanpun. Serta tanah, oleh orang Papua, dianggap sebagai “Ibu” yang selalu mendasari hajat hidup orang Papua
Meski demikian, ketika sekarang kita lihat, saksikan bak film laga di Bioskop, Tanah kita dengan sangat leluasa terus diambil dan diperluas oleh penguasa dan pengusaha yang didukung dengan legitimasi hukum atas tanah yang sesuai dengan kepentingan pihak penguasa. Banyak lahan pertanian kita diambil, kekayaan kita terus digeruk: kekayaan diatas tanah dan segenap unsur bahan tambang dalam tanah, lahan berburu kita dihancurkan, sungai tempat mancing kita diperburuk akibat limbah perusahaan besar, tempat ibadah yang sakral diperkosa, rumah kita digusur diatas tanah leluhur nenek moyang kita.
Buktinya, setiap hari, PT Freeport mengeruk kekayaan kita dari bumi Amungsa, Nemangkawi Ninggok sebesar 200.000 ton material hingga akhir tahun 2010, Freeport Indonesia memproduksi235.000 ton biji emas per hari dengan proyeksi emas 1,7 juta ons, termasuk tembaga, nikel dan uranium dengan jumlahnya masing-masing. Untuk terus mepertahankan aktivitas tambang, tidak tanggung-tanggung, pihak perusaan terus menambah kekuatan keamanan dengan mendatangkan TNI/Polri yang acapkali menciptakan pelanggaran HAM seperti penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap beberapa masyarakat yang memprotes dan menuntut hak sebagai masyarakat adat, seoalah-olah, lingkungan sosial wilayah Timika adalah Daerah Operasi Militer! Miris, miris sekali!
Meksi luas operasi telah ditetapkan saat Kontrak Karya, ataupun pemberian konsesi usaha, pihak perusahaan terus membentangkan nafsu eksplotasinya hingga mencapai dua atau lebih besar dari yang ditetapkan. Mereka terus memperluas lahan operasi perusahaan sesuka saja. Nasib yang sama juga dialami oleh Masyarakat Merauke oleh MIFE yang sudah mengalihkan lahan kebun, lahan hidup lokal menjadi lahan padi seluas1,2 juta ha yang dengana luas tersebut diperkirakan akan mampu memproduksi 24 ton per hektar pert tahun yang jelas akan menjadi lumbung padi nasional bahkan untuk beberapa negara.
Setelah kita, Rakyat Papua Barat, mengalami perlakuan pemerintah Indonesia yang tidak lebih dari seekor binatang, masih maukah kita masih berharap aman hidup bersama pemerintah Indonesia? Masih berharap suatu saat, pemerintah Indonesia menghargai harkat dan martabat kita sebagai manusia? Masihkan kita terus berharap hidup dari bantuan beras raskin pemerintah Indonesia yang justru membunuh etos dan semangat kerja untuk hidup seperti leluhur kita dahulu?
Hei, kita semestinya mengetahui, rentetan perlakuan biadab pemerintah Indonesia adalah benar-benar bukti penjajahan terhadap kita! Kita rakyat Papua barat terus jauh-menjauh, termarjinal, teralienasi diatas tanah leluhur kita sendiri! Kita tidak mendapat tempat yang layak diatas tanah kita sendiri. Kita, pemilik bumi Papua ini sedang menjadi maklhuk terpojok diatas tanah kita sendiri! Menjadi manusia miskin diatas lumbung emas kita sendiri! Apakah kita masih ingin berkompromi apalagi berkonsolidasi dengan NKRI!? Tidak! Sekali lagi TIDAK!
Oleh karenanya, penulis mewakili seluruh Rakyat Papua Barat, memberikan beberapa solusi kepada DPRP, MRP dan beberapa lembaga lainnya termasuk Pemerintah Indonesia yang semestinya membela hak-hak rakyat Papua harus: Pertama, segera buat relugasi protektif untuk hak atas tanah bagi rakyar Papua. Kedua, hentikan mobilisasi transmigrasi dari luar Papua yang pada umunya miskin. Ketiga, harus menghargai hak atas tanah milik Masyarakat Adat yang telah diatur secara konstitusionnal. Keempat, segera hentikan perluasan wilayah operasi perusahaan sewenang-wenang yang justru memperburuk dimensi lain. Kelima, untuk Rakyat Papua Barat, Mari, Jangan Takut, Kita Rebut kembali Tanah Milik Kita!
)* Penulis adalah mahasiswa fakulitas Hukum Universitas Cenderawasih
