BeritaUsai Sidang APBD 2017, DPRD Yahukimo Sikapi Berbagai Masalah

Usai Sidang APBD 2017, DPRD Yahukimo Sikapi Berbagai Masalah

YAHUKIMO, SUARAPAPUA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo merespons keluhan masyarakat setempat terhadap sejumlah masalah, baik bidang pendidikan, kesehatan, juga temuan adanya ilegal loging dan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mari Mirin, ketua DPRD Kabupaten Yahukimo pada penutupan sidang anggaran tahun 2016 dan pembukaan sidang anggaran 2017, Senin (13/2/2017), mengatakan, pihak legislatif akan segera “bergerak” menyikapi berbagai persoalan dengan tentunya akan dibahas bersama sekaligus membentuk tim atau panitia khusus (Pansus).

“Legislatif ada untuk rakyat. Kami akan fokus lihat persoalan kesehatan, pendidikan, harga BBM dan ilegal loging antar wilayah,” katanya.

Sikap DPRD, ujarnya, sudah jelas. Tidak akan kompromi sepanjang dugaan tersebut terbukti benar terjadi karena dampaknya kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

“Setelah sidang ini kami tutup, kami akan fokus dengan tugas legislatif. Antara lain, melihat persoalan kesehatan, pendidikan, dan harga BBM. Selain itu, DPRD akan sikapi pengambilan kekayaan oleh daerah lain,” ujar Mirin.

Baca Juga:  Inilah Hasil Kunker MRP Papua Pegunungan Saat Pencoblosan di Jayawijaya

Dalam rangka itu, pihaknya akan bentuk tim yang selanjutnya turun ke lapangan melihat berbagai persoalan di kabupaten Yahukimo.

“Ada data laporan bahwa daerah-daerah lain masuk ambil kekayaan kita secara sembarang, tanpa kata permisi. Itu pencuri. Kami akan lakukan penjagaan ketat. Dalam waktu dekat ini kami akan bentuk tim,” jelasnya saat ditanya suarapapua.com di ruang kerjanya.

Bidang kesehatan, ketua DPRD bersama anggota dewan akan memantau langsung rumah sakit setempat karena pada tahun 2016 banyak pasien meninggal dunia. Kata dia, jika terbukti pelayanannya kurang maksimal, akan ada tindakan tegas.

Hal lain, wakil rakyat juga berjanji melakukan koordinasi menyangkut tapal batas wilayah Yahukimo dengan Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Merauke. Sebab, menurut Mirin, hutan yang ada kian rusak akibat penebangan liar oleh pihak luar Yahukimo.

Baca Juga:  Ini Alasan Lampu PLTD Lanny Jaya Tidak Menyala Selama Lima Bulan

Soal BBM, ia pun membenarkan harganya melebihi batas sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo belum lama ini. “DPRD siap selidiki,” tegasnya.

“Jadi, dalam waktu dekat ini kami akan membentuk tim. Khusus kepala dinas kesehatan, dokter, kami akan pertimbangkan. Saya sendiri tidak senang karena dokter salah kasih obat, bahkan salah suntik hingga berakibat meninggal dunia. Sekali lagi kami akan bertindak tegas. Solusinya datangkan dokter-dokter baru,” ujar Mirin.

Dugaan buruknya pelayanan medis, imbuh dia, dikeluhkan warga selama ini apalagi angka kematian meningkat. Kondisi tersebut, ketua DPRD akui bukan tanpa fakta. “Saya tidak asal bicara, tapi ini sesuai bukti nyata. Dan, saya sendiri pernah rasakan,” katanya menceritakan pengalaman.

Baca Juga:  Komisioner KPU Yahukimo Nyatakan Siap Selenggarakan Pemilu 2024

Sementara itu, Abock Busup, bupati kabupaten Yahukimo menyampaikan terima kasih atas kerja keras legislatif yang telah membahas sidang anggaran tahun 2017 sekaligus menutup sidang tahun 2016.

“Dana tahun 2017 ini sebenarnya kita mengalami penurunan, karena banyak utang kepada negara di tahun sebelumnya. Meski begi kita tetap naikan gaji pegawai dan intensif pegawai muda. Ya, mudah-mudahan bulan depan sudah berjalan,” kata Busup pada penutupan sidang paripurna kedua.

Bupati membandingkan, tahun 2016 anggarannya satu triliun lima ratus lebih, kini total satu triliun empat ratus lebih. “Ini yang saya sampaikan bahwa kami mengalami penurunan angka APBD tahun 2017,” imbuhnya.

Pewarta: Ardi Bayage

Editor: Mary Monireng

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kapendam Cenderawasih: Potongan Video Masih Ditelusuri

0
"Apabila benar itu pelakunya prajurit TNI, maka prajurit tersebut akan ditindak tegas dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena TNI seperti lembaga atau institusi lainnya yang juga menjunjung tinggi Hukum dan HAM," tegasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.