Lagi, Pemerintahan Jokowi Bikin Pembohongan Publik

0
334

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kembali melakukan pembohongan publik mengenai penuntasan proyek pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Merauke, sebagaimana diberitakan detik.com edisi Sabtu (18/2/2017).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim, pembangunan jalan Trans Papua-Papua Barat mencapai sekitar 4.384 km, tinggal 16 persen lagi atau 602 km sudah tuntas tersambung tahun 2019, sehingga orang bisa bepergian dengan menumpang mobil dari Jayapura ke Merauke atau tujuan Manokwari dan Sorong.

“Sekarang itu jalan antar kabupaten sudah terkoneksi. Jadi, nanti sudah bisa naik mobil dari Jayapura ke Merauke. Dari Jayapura sampai di Sorong,” ujar Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR, Ahmad Ghani Gazali di Merauke, Papua, Sabtu (18/2/2017) lalu.

Ia bahkan membantah tuduhan berbagai pihak terhadap pembangunan Jalan Trans Papua. Kata Ghani, pemerintah tidak melakukan pembohongan publik.

Untuk membuktikan, pihaknya turunkan Tim Ekspedisi Trans Papua.

Klaim tersebut disesalkan Natalius Pigai, komisioner Komnas HAM RI. Ia menyatakan kecewa dengan pemberitaan di media online tersebut.

“Saya sangat kecewa membaca pemberitaan bahwa “Jalan Jayapura ke Merauke bisa dilalui dengan mobil” sebagaimana diberitakan media online detik.com,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang dikirim ke suarapapua.com, malam ini.

Hal ini menurutnya menunjukkan citra pemerintah semakin hancur di mata rakyatnya sendiri.

“Saya menduga pemerintah ini tidak kredibel dan tidak berintegritas, selalu melakukan pembohongan publik hanya sekedar demi sebuah pencitraan,” kata Natalius.

Jika kecenderungan demikian terus dilakukan, ia menyebut pemerintah kita tak benar satu.

“Pemerintah ini memang kita menduga diisi oleh pemimpin-pemimpin yang amnesia dan paranoia, lupa ingatan dan ketakutan. Baru saja saya kritik, namun mulai ulangi lagi,” ujarnya.

Awal pekan lalu Natalius mempertanyakan statemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal proyek pembangunan Jalan Trans Papua, sebagaimana dilansir Kompas.com edisi 10 Februari 2016 dengan judul “Membela Gunung dan Bukit, Pembangunan Jalan Trans Papua”.

“Empat hari lalu pimpinan Kementerian PU yang paling bertanggungjawab, menghadap saya dan minta maaf atas kesalahan sekaligus berjanji akan perbaiki secepatnya termasuk jalan Merauke ke Boven Digoel,” jelas mantan ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Yogyakarta tahun 1997 ini.

Kata Natalius, dalam pertemuan dengannya pimpinan PU tak mampu menunjukkan fakta-fakta riil. “Juga, tidak mampu menjawab lima item permintaan saya untuk pembangunan insfrastruktur terpadu di Papua,” lanjutnya.

Lima permintaan tersebut, pertama: penerbitan instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua. Kedua, percepatan penyelesaian jalan dan jembatan yang rusak di Papua. Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang ada.

Keempat, pembangunan jalan dan jembatan yang baru. Kelima, pemberdayaan putra asli Papua sebagai kepala balai dan prioritaskan kontraktor utama bagi putra Papua mulai tahun anggaran 2017.

Permintaan Natalius tak terlalu rumit demi kepentingan rakyat di Tanah Papua.

“Saya bicara untuk semua warga suku yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat. Pemerintah jangan berulah lagi, jangan bohongi rakyat Papua dan Indonesia lagi,” tegasnya.

Sebagai komisoner Komnas HAM ia mengaku sangat konsisten memperjuangkan keadilan dan pemerataan pembangunan di negeri ini.

“Segala daya upaya telah saya pertaruhkan agar rakyat Papua juga merasakan sentuhan pembangunan dan pemerataan pembangunan insfrastruktur sebagai salah satu urat nadi pembangunan dan potret kemajuan bangsa dan negara,” ungkap Natalius.

 

Pewarta: Mary Monireng