Natalius Pigai: Orang Istana Presiden Jokowi Bertanggungjawab Atas Bentrok di Intan Jaya

3
0

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Bentrok antar kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 dan 3 yang bertarung dalam Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua, terus berlanjut hingga Sabtu 25 Februari 2017. Korban tewas dikabarkan bertambah menjadi empat orang dan korban yang luka-luka akibat terkena panah mencapai ratusan orang.

Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM RI menyatakan, orang istana presiden Jokowi dan partai pendukung adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas ratusan orang terkena panah dan empat orang yang tewas di Intan Jaya, Papua.

“Orang istana presiden Jokowi dan partai pendukung harus bertanggungjawab atas bentrokan yang terjadi di Intan Jaya. Apalagi ada korban nyawa empat orang,” tegas Pigai kepada suarapapua.com pada Minggu (26/2/2017) dari Jakarta.

- Event -
Festival Film Papua

Pigai menjelaskan, konsentrasi massa juga masih terus berlanjut di Sugapa. Terutama di Pastoran Bilogai, ratusan massa masih berkumpul. Di kediaman Bupati petahana Natalis Tabuni, karena massa terus berupaya menerobos. Rumah-rumah banyak kosong, karena pada takut, kalau tidak dibakar lalu dijarah.

“Peristiwa ini pertama kali saya menyampaikan kepada pimpinan kepolisian dan telah direspons dengan mengirimkan keamanan tambahan serta Kapolda dan Pangdam telah ke Sugapa tanpa Gubernur, sangat disesalkan,” katanya.

Kata Pigai, bentrok antar pendukung saat rekapitulasi perhitungan suara berlangsung Kamis lalu.

“Rekapitulasi belum final tapi mereka sudah anarkis, mungkin mereka sudah tahu berapa suara masing-masing sesuai rekapitulasi di tingkat distrik. Sehingga salah satu orang yang bekerja di Istana Presiden Jokowi berinisial MT memprovokasi massa pendukung dengan mengeluarkan kata-kata rasis dan mengejek suku lawan yang kebetulan minoritas dan memaksa suku mayoritas harus ditetapkan sebagai Bupati tanpa melihat hasil,” ungkap Pigai.

Menurutnya, pemaksaan kehendak dan mengejek suku lain yg dikeluarkan pendukung itulah yang memancing massa pendukung kandidat Petahana yang kebetulan berasal dari suku minoritas yang diduga Menang namun karena menjelekkan suku mereka maka masa melakukan perlawanan balik.

Kata Pigai, masyarakat Intan Jaya memilik budaya perang dan telah berlangsung. Ada beberapa keanehan dalam peristiwa ini: sebut Pigai, pertama; Orang Intan Jaya kalau berperang selalu ada penentuan tempat dan pembatasan waktu perang. Namun konflik di Pilkada ini perang berlangsung siang dan malam selama 4 hari berturut-turut.

Kedua, Orang Intan Jaya kalau berperang sangat pantang memanah dan membunuh perempuan, anak dan orang tua. Namun dalam konflik ini dari 600 orang korban ini tidak sedikit Perempuan, anak dan orang tua yang menjadi korban.

Ketiga, Selama bertahun-tahun tidak pernah ada perang antar suku Dani dan Suku Moni di Intan Jaya karena mereka adalah bersaudara dan kawin mawin selama ratusan tahun, kalaupun perang hanya antar kelompok dan antar kampung, namun bukan suku sebagaimana hari ini terjadi.

Keempat, konflik antar Suku Moni dan Dani akan makin besar karena peristiwa besar di Puncak Papua dan Peristiwa-peristiwa di Timika selalu konflik antar 3 suku yaitu: Suku Dani dan Damal di Puncak Papua, Suku Moni dan Dani di Timika.

Pigai menyebutkan, dari informasi yang ia peroleh, ada informasi mobilisasi suku Damal dari Beoga Puncak dalam jumlah besar bergabung dengan Moni melawan kaum minoritas suku Dani pasti membahayakan. Calon bupati nomor 2 adalah pasangan kombinasi Bupati Suku Moni dan Wakil Bupati Suku Damal.

Kelima, hadirnya orang istana Presiden Jokowi berinisial MT yang diduga oleh Kepolisian Daerah sebagai oknum provokator yang bertanggungjawab atas peristiwa ini, selain itu Pasangan nomor 2 yang didukung oleh partai-partai pendukung Jokowi diduga massa sebagai intervensi Pemerintah.

“Bulan Oktober tahun lalu, saya telah menemui Ketua Umum PKB, Pimpinan PDIP, PKPI baik Ketua umum dan sekjen dan Golkar yang memiliki otoritas menentukan calon supaya untuk 1 periode ini 2017-2022 mereka harus dukung calon tunggal karena akan berbahaya dan bisa perang besar antar suku di Intan Jaya. Meskipun saya mendatangi mereka satu Persatu, namun tidak pernah mendengar masukan saya yang berpuluh-puluh tahun menangani masalah papua,” katanya.

Dikatakan, Hari ini, kata Pigai, 600 orang tidak berdosa terkena tembakan anak panah, empat orang tidak berdosa mati sia-sia. Dari hemat Pigai, ia melihat ada ketidakberesan negeri ini terhadap orang Papua, orang Papua telah terancam hidup di negeri ini. 600 orang bukan jumlah yang sedikit, sudah masuk sebuah kejahatan kemanusiaan terbesar yang ada dibawah kepemimpinan Jokowi.

Ia juga heran dan mempertanyakan sikap pemerintah provinnsi Papua, dimana pemerintah provinsi papua juga tidak mau tahu dan tidak pernah urus kasus setiap kasus yang diderita di papua padahal sesuai UU nomor 12 tahun 2007 adalah gubernur Penangungjawab keamanan daerah. Setiap kasus hanya Kepolian yang selalu berusaha amankan tanpa didukung oleh Pemda Papua.

Maka itu ia mendesak agar KPUD Kab. Intan Jaya menunda pleno dan dipindahkan ke tempat lain. Selain itu, ia juga meminta agar tidak dilakukan Pilkada ulang.

“Sebagai komisoner Komnas HAM, saya minta: Pertama, pleno KPU ditunda dan dipindakan ke tempat yang aman. Kedua, Jangan melakukan pemilihan ulang Karena daerah tidak kondusif dan akan berbahaya lagi, sehingga menetapkan perhitungan berdasarkan hasil pilkada saat ini baik rekap PPD maupun Rekap C1 Plano dan ketiga, Presiden harus memerintahkan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan secara adil, termasuk proses hukum bagi provokator dan pengganggu pesta demokrasi di Intan Jaya ini,” tegasnya.

Kapolda Papua, Paulus Waterpau beberapa waktu lalu menyatakan, pihak kepolisian daerah Papua sudah mengetahui dan mengantongi nama oknum yang menjadi provokator saat pleno rekapitulasi suara dilakukan di kantor KPUD Kab. Intan Jaya.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan bentrokan antar kedua kubu terjadi karena ada oknum yang menyuruh dan memprovoksi masyarakat. Pihak Polda Papua sudah mengantongi identitas oknum yang menjadi provokator tersebut. Selain itu, Menurutnya rapat pleno penetapan harus ditunda karena situasi keamanan tidak kondusif.

“Namanya sudah kita punyai. Inisialnya MT. Dia mengaku-mengaku dari pusat,” kata Paulus Waterpauw kepada wartawan di Jayapura pada Jumat (24/2/2017).

Selain itu, usai Kapolda Papua usai mengujungi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, bentrokan antara massa paslon 02 dan paslon 03 dipicu karena bupati petahana, Natalius Tabuni membawa senjata api untuk mengancam warga. Namun, menurut Waterpauw informasi itu belum dipastikan, karena harus dibuktikan lebih dahulu.

“Sudah ada laporan, siapa saja warga sipil yang pegang senjata, termasuk Bupati petahana Jika memang memiliki senjata akan diperiksa,” katanya.

 

REDAKSI