Papua Mengenang Tuan Faleomavaega

0
268

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sepanjang karier vokal bicara soal hak kedaulatan masyarakat adat, kasus pelanggaran hak asasi manusia, di panggung internasional. Pelanggaran HAM di Tanah Papua pun tak lupa ia suarakan.

Komitmennya jelas. Selama menjabat sebagai Anggota Kongres Amerika Serikat, Eni Hunkin Faleomavaega, mengangkat banyak persoalan HAM dari berbagai negara. Terutama kasus pelanggaran HAM berat.

Senator kelahiran Vailoatai Village di Kepulauan Samoa 15 Agustus 1945 yang dibesarkan di Hawaii dan bersekolah di sana hingga meraih gelar sarjana Ilmu Politik sebelum belajar hukum ke Amerika itu wafat pada usia 73 tahun di Provo, Utah, Amerika, Kamis (23/2/2017) lalu.

Dilaporkan Washington Post, saat meninggal di rumahnya ia dikelilingi oleh keluarga dan beberapa teman dekat. Kepergiannya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, juga pemerintah dunia, aktivis kemanusiaan, pegiat HAM, serta berbagai kalangan lain.

Pejuang Free West Papua

Meninggalnya Faleomavaega, tentu saja sebuah kabar duka bagi orang Melanesia, khususnya orang Papua. Memang, ia sangat berarti bagi rakyat Papua. Terutama saat ia menjadi Senator Amerika Serikat.

Yan Christian Warinussy, peraih penghargaan internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 di Canada, menyebut Eni adalah seorang tokoh pejuang HAM bagi orang Papua.

Ya, menurut Warinussy, Eni selama hidupnya cukup berjasa bagi bangsa West Papua.

“Selama maupun hingga jelang akhir masa jabatannya sebagai anggota Kongres Amerika Serikat, almarhum sangat terkenal konsisten dan selalu vokal ketika berbicara soal pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua,” jelasnya kepada suarapapua.com melalui keterangan tertulis dari Manokwari.

Karena itu, direktur eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari turut berbelasungkawa yang sangat mendalam atas kabar berpulangnya tuan Faleomavaega.

Ucapan duka cita ini atas nama seluruh jajaran Badan Pendiri, Badan Pengurus dan Badan Eksekutif LP3BH Manokwari serta segenap pekerja dan pembela HAM di Tanah Papua

Warinussy mengaku kepergian Eni adalah kehilangan bagi LP3BH.

“Saya secara pribadi sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua yang sudah lebih dari 10 tahun bekerjasama dengan beliau dalam mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM negara atas rakyat Papua di level internasional,” ungkapnya.

Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga mengungkapkan rasa duka mendalam.

“Kami sangat berdukacita. Selama ini Eni Faleomavaega tidak pernah lelah memikirkan Papua,” kata Markus Haluk, anggota tim kerja dalam negeri ULMWP.

Markus dan Octovianus Mote, sekretaris jenderal ULMWP bertemu Eni di kantornya. Ketika itu, almarhum menurut Haluk, mengaku sudah tujuh kali operasi jantung. Meski begitu, almarhum menyatakan dirinya masih kuat.

“Beliau katakan akan bicara dan berjuang kuat supaya Papua bisa mendapat hak kedaulatannya. Papua selalu membuat saya kuat sekalipun dalam tubuh saya ini tidak kuat sebagai manusia. Itu komitmen beliau sewaktu kami bertemu,” tutur Haluk mengenang.

Eni kepada Haluk dan Mote berkisah bahwa dulu keluarganya yang bekerja membawa Injil ke Tanah Papua. Jasad dan tulang belulang mereka disemayamkan di Papua. Karena itu, Eni bersama rakyat Samoa Amerika punya kewajiban moral untuk membela hak politik bangsa Papua.

Warinussy mengaku terkesan ketika tuan Eni berkunjung ke Tanah Papua, khususnya di Manokwari dan Biak, November 2007.

Kala itu Eni sudah tahu kalau waktunya untuk datang ke Tanah Papua tak akan bisa menginjakkan kakinya di Jayapura, karena rakyat Papua sudah menantinya dengan sambutan aksi damai.

Otoritas Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru hanya memberinya kesempatan dua jam saja di Biak dan 10 menit di Manokwari.

Meski begitu, Eni tetap bersikeras harus injak Tanah Papua, walau tak ke Jayapura.

Dikawal ketat pasukan pengamanan dari Polri dan TNI di Manokwari melewati jalan Palapa Reremi yang kala itu tak terawat dari Fanindi dalam hingga turun di Reremi Dolog. Selanjutnya menuju Bandara Rendani setelah bertemu Gubernur Papua Barat dan jajarannya di Jalan Siliwangi Manokwari.

Dari bandar udara Rendani, Eni diantar dengan pesawat khusus. Membawanya terbang ke Biak. Selanjutnya kembali ke Jakarta.

Eni kemudian memakai data yang diperolehnya secara faktual dalam waktu 2 jam 10 menit tersebut untuk “menyerang” pemerintah dan militer Indonesia di depan forum sidang-sidang Kongres Amerika Serikat yang menggumuli soal dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Desak Penentuan Nasib Sendiri

Awal April 2012, Eni mengecam pemerintahan di wilayah itu karena tak mau tau tentang masalah tuntutan warga Papua untuk menggelar hak penentuan nasib sendiri.

Sikapnya mengecam pemerintahan di negara-negara Pasifik, sebagaimana dilaporkan ABC edisi 13 April 2012, sekaligus menyampaikan masalah Papua di hadapan sekretaris negara, Condoleezza Rice.

Saat itu ia menyatakan, tanggapan Rice menekankan bahwa kebijakan Amerika tetap untuk tidak mempertanyakan integritas wilayah Indonesia.

Anggota Komite Hubungan Internasional di Kongres Amerika itu juga menegaskan, PBB dan Amerika seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada warga Papua seperti yang telah diberikan kepada warga Timor Leste, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri.

Alasan mendasar baginya, harus ada intervensi internasional. Memang, dia sangat gencar menyuarakan perlunya pengungkapan pelanggaran HAM di Papua dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Jauh sebelumnya, 22 September 2010, Eni sebagai Ketua Sub Komite Asia, Pasifik dan Lingkungan Global di Komite Luar Negeri Kongres AS, memprakarsai dengar pendapat tentang masalah Papua. Ia di forum itu mengungkapkan kritikan tajam terhadap penyalahgunaan kekuasaan militer secara sistematik terhadap rakyat Papua.

Lewat pernyataan yang berjudul “Crimes Against Humanity: When Will Indonesia’s Military Be Held Accountable for Deliebrate and Systematic Abuses in West Papua,” Eni menyebut bahwa rakyat Papua menjadi target genosida gerak lambat.

“Sejak tahun 1969, orang-orang Papua telah dengan sengaja dan sistematis menjadi korban genosida gerak lambat oleh pasukan militer Indonesia,” ujarnya kala itu.

Lanjut Eni, “Namun Indonesia menyatakan bahwa masalah ini adalah ‘masalah internal sedangkan Kementerian Luar Negeri AS ‘mengakui dan menghormati kesatuan teritorial Indonesia.’ Yang benar adalah ini bukan isu kesatuan wilayah dan persoalan internal, dan catatan tentang itu sangat jelas.”

Di bagian lain pidatonya, ia menceritakan bagaimana Kementerian Luar Negeri AS memintanya untuk tak menggunakan kata genosida.

Meski dengan jelas mengungkapkan keprihatinan bahwa ada indikasi yang kuat pemerintah Indonesia melakukan genosida terhadap rakyat Papua, ia merasa kecewa lantaran Kementerian Luar Negeri AS memintanya untuk menghapus kata genosida dalam judul awal pembicaraannya di rapat tersebut.

“Kementerian luar negeri meminta sebuah perubahan dalam judul didasarkan penilaian bahwa genosida adalah istilah hukum,” ujarnya mengutip alasan mereka.

Di forum itu juga ia menceritakan pengalamannya tahun 2007 membawa delegasi kongres ke Indonesia. Eni ketika itu sudah mendapat janji pribadi dari Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla, bahwa ia akan diberi waktu 5 hari mengunjungi Biak, Manokwari dan Jayapura untuk mendukung implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang digulirkan sejak 2001 lalu.

Dalam perjalanan ke Jakarta, ia mendapat pesan bahwa pemerintah Indonesia hanya ijinkan tiga hari di Indonesia.

“Ketika saya tiba pada 25 November 2007, saya diberitahu bahwa saya hanya punya waktu satu hari dan saya tidak diijinkan mengunjungi Jayapura. Dan pada kenyataannya, saya hanya punya waktu dua jam di Biak dan 10 menit di Manokwari. Duta Besar AS Cameron Hume dan saya juga harus mencari jalan menembus barikade militer karena TNI menghalangi rakyat Papua bertemu saya,” ungkapnya.

Dengar pendapat itu menghadirkan beberapa panelis baik dari kalangan akademisi, pemerhati masalah Papua, dan aktivis pemerhati HAM. Diantaranya Pieter Drooglever (Institute of Netherlands History), Sophie Richardson, PhD (Human Rights Watch) dan Henkie Rumbewas (Australia West Papua Association).

Terselenggaranya dengar pendapat itu, Duta Besar RI untuk AS kala itu, Dino Patti Djalal menulis surat untuk mengingatkan agar tidak dijadkan sebagai forum anti Indonesia.

“Saya berharap dengar pendapat itu merupakan upaya yang jujur yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan ekonomi, politik dan sosial yang kompleks di Papua, dari pada meladeni pihak-pihak yang anti Indonesia,” Dino dalam suratnya yang juga dimuat beberapa media nasional.

Dino tulis dalam surat itu bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung secara de facto dan de jure oleh semua anggota PBB.

Perjuangkan Nasib Samoa

Eni bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, dan turut bertempur dalam Perang Vietnam, sampai meraih pangkat kapten. Usai meninggalkan karier ketentaraan pada tahun 1969, ia menjabat sebagai asisten administrasi untuk delegasi Samoa Amerika di Washington sebelum kembali ke pulau kelahirannya pada tahun 1981.

Eni sempat menjadi jaksa di wilayah itu sebelum memutuskan terjun ke politik.

Ia terpilih sebagai wakil gubernur wilayah itu pada tahun 1985, di bawah gubernur Aifili Paulo Lutali. Tahun 1988 bertarung untuk memperebutkan satu-satunya kursi kongres mewakili wilayah Samoa. Berlaga dari Partai Demokrat, ia menang tipis melawan kandidat independen Lia Tufele dengan 51 persen suara.

Akhirnya menjadi tokoh yang sangat populer, memperoleh dukungan bukan hanya dari kalangan Samoa, hingga ia digantikan oleh Aumua Amata pada tahun 2014.

Fili Sagapolutele, koresponden RNZ International di ibukota Samoa, Pago Pago, mengakui bahwa dengan pengalaman 26 tahun di kongres, Faleomavaega memenangkan pemilu dengan mayoritas besar.

“Dia adalah seorang pemimpin yang kuat,” kata Fili.

“Bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga dia memegang gelar adat utama Samoa, dan meskipun sebagian besar waktunya ada di Washington. Eni masih bisa berbicara dalam bahasa Samoa dan lancar menangani masalah dengan cara budaya, dan berbicara kepada satu pemimpin tradisional ke pemimpin tradisional yang lain. Ia mendapatkan respek yang besar,” tuturnya.

Samoa Amerika adalah satu-satunya teritori di AS di mana penduduknya diperlakukan sebagai warga negara, tetapi tak memiliki hak penuh sebagai warga negara. Mereka tak berhak memilih presiden dan perwakilan mereka di Kongres, juga tak memiliki hak suara dalam proses legislasi.

Politisi Partai Demokrat itu selama 26 tahun “bekerja” di Kongres AS, bergabung dalam Dewan Komite Urusan Luar Negeri dan Komite Sumber Daya Alam. Dewan dan komite ini memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah AS.

Dalam hal legislasi, Eni berhasil mendorong lebih banyak dana dikucurkan ke wilayah Samoa, terutama untuk jalan, sekolah, dan infrastruktur lainnya. Juga, berhasil melawan kesepakatan yang akan mengancam industri tuna Samoa.

Hanya, ia gagal dalam memperjuangkan hal yang lebih besar bagi rakyat Samoa. Dalam Kongres, Eni usulkan undang-undang yang akan mengizinkan penduduk wilayah itu untuk memiiki hak suara dalam pemilihan presiden jika mereka adalah anggota aktif militer.

Jelang akhir masa jabatannya, ia juga perjuangkan otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan Samoa.

Meski perjuangannya gagal, orang Samoa, juga rakyat Papua, menaruh hormat atas jasa besar tuan Faleomavaega selama ini.

Seperti di Samoa, bangsa Papua pun tentu saja berkabung seraya menyampaikan terima kasih sekaligus ucapan selamat jalan kepada Sang Pencipta.

Seluruh jasa dan abdinya bagi tanah dan rakyat Papua, kata Warinussy, akan senantiasa dikenang dan menjadi motivasi bagi aktivis serta advokat dan pembela HAM yang terus memperjuangkan penegakkan hukum dan perlindungan HAM bagi Rakyat Papua.

Rest in peace, tuan Faleomavaega.

Pewarta: Mary Monireng