KEEROM, SUARAPAPUA.com— Terkait Tuntuntan Masyarakat dari tiga sub suku di Arso, Kab. Keerom, Papua pada tanggal 8 Juni lalu, masyarakat menolak cara bupati Keerom menyelesaikan masalah dengan Menawarkan dana Satu Milyar kepada para Korban sawit.
Berbagai aksi sudah dilakukan dan kini masyarakat adat berhadapan dengan satu tawaran baru dari pemerintah kabupaten Keerom yang menawarkan dana senilai satu milyar kepada para korban sawit di Arso.
“Dana ini merupakan dana pemberian gubernur untuk membuka palang palang perkebunan sawit di lokasi inti I- IV,” kata bupati Watae dalam tatap muka dengan masyarakat pada Senin (12/6/2017) lalu di Keerom.
Namun upaya pemberian dana tersebut ditolak masyarakat adat dari tiga suku di Arso dengan alasan masyarakat tidak meminta uang. Menurut masyarakat, uang tersebut hanya untuk alihkan tuntutan masyarakat tanpa melihat pokok persoalan.
Ferdinan Tuamis, sekertaris Tim kerja dari Tiga Sub suku seperti Marab, Abrab dan Manem di Arso mengatakan, masyarakat bukan datang meminta uang kepada pemerintah. Melainkan meminta kepastian penyelesaian sengketa tanah yang sudah dipakai oleh pemerintah dan pihak perusahan selama kurang lebih 35 tahun sejak tahun 19 oktober 1982.
“Hal yang paling mendasar itu adalah kami minta kembalikan tanah adat kami. Bukan ganti rugi tanah,” tegas Ferdianan.
Soal ganti rugi tanah, kata dia, sebenarnya nilainya lain lagi, masyarakat hanya meminta bagian masyarakat adat pemilik hak ulayat yang selama 35 tahun disepakati dalam MoU saat pelepasan tanah yang tidak secara baik.
“Kalau bapak bupati ngotot membayar uang satu milyar dengan alasan uang buka palang perkebunan inti yang sudah dipalang pada tanggal 27 april 2016 lalu, ini tidak benar,” katanya kepada bupati di kantor Bupati Keerom.
Pertemuan penyelesaiaan kasus sawit Arso yang digelar melibatkan semua komponen pemerintah seperti pihak Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten keerom, SKPD terkait, Pihak TNI/Polri, dan dari pihak masyarakat adat sendiri.
Menurut Michael Fatagur Ketua Keret yang juga hadir dalam pertemuan tersebut masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan rayuan-rayuan.
“Kami sudah sangat dewasa dengan teknik pemerintah yang sengaja meredam persoalan kami ini. Uang satu milyar itu tidak akan menyelesaikan masalah ini, sebab kami sudah belajar banyak dari tipu dan tipu selama ini kami rasakan,” katanya.
Ketua Keret marga Fatagur menolak uang buka palang sambil mengangkat segumpal tanah yang diambil secara simbolis dengan upacara adat sewaktu penarika tanah adat di perkebuana inti III, yang mejadai tanah ulayat milik keret marga Fatagur.
“Hari ini saya berdiri di hadapan bapak bupati dengan memegang tanah yang sudah mengering di dalam plastik yang saya sudah simpan selama setahun lebih, dan saya bukan datang mengemis uang, namun jati diri saya sebagai anak yang dilahirkan di tanah saya sendiri itu yang saya ingin minta di kembalikan,” tutur Maichel.
Sebelumnya, bupati keerom sendiri telah membentuk tim pasilitasi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat yang bertujauan untuk menyiapkan data-data terkait sengketa tanah 50 Ha dengan mendata setiap wilayah yang dipakai oleh pihak perusahan dan pihak pemerintah daerah sendri di area yang menjadi sengketa.
Menurut buapti keerom luasan yang dipakai oleh PTPN II itu seluas 12.000,10 Ha dan yang sisahnya ada beberapa perusahaan lain seperti PT. Tanda Sawit Papua dan lain-lain.
Dalam rapat terbuka dengan masyarakat adat bupati keerom Celsius Watae meminta masyarakat kembali ke para-para adat untuk memikrikan baik-baik dengan dana satu milyar yang ditawarkan pemerintah Provinsi kepada masyarakat adat korban sawit.
Pewarta: Harun Rumbarar
Editor: Arnold Belau
