JAYAPURA, SUARAPAPUA.com – Vanuatu terpilih sebagai salah satu Wakil Presiden Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-72 pada akhir bulan lalu.
Kementerian Luar Negeri Vanuatu, seperti yang diberitakan Dailypost kemarin (23/07), merilis Vanuatu menjadi salah satu dari 11 negara anggota PBB yang terpilih untuk masa jabatan 4 tahun dimulia dari bulan April 2018.
“Vanuatu bersama dengan China dan Bangladesh akan mewakili Grup Asia Pasifik di Komisi yang beranggotakan sebanyak 47 orang, ” kata Odo Tevi, Dubes Vanuatu untuk PBB.
Vanuatu akan bertugas di samping Presiden Majelis Umum terpilih Majelis Umum, HE Mr Miroslav Lajčák, untuk membantu pemilihan ketua umum Majelis Umum, Menetapkan agenda Majelis Umum dan mengawasi peraturan, protokol dan etiket selama sesi 72.
Sementara itu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyambut dan mengapresiasi posisi Vanuatu sebagai suatu kebanggaan bagi negara-negara yang dianggap kecil di mata Indonesia dan Dunia selama ini.
“Kita yakin dengan Vanuatu menjadi pemain utama di internasional, isu-isu yang ada di Melanesia, Pasifik dan Asia, dimana persoalan West Papua juga dapat diangkat di PBB” kata Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB kepada media ini.
Tentu saja, menurut Victor, ada mekanisme yang harus diback up oleh para diplomat United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) karena Vanuatu adalah 1 dari 8 negara di Pasifik yang mendukung perjuangan bangsa Papua.
KNPB memandang Vanuatu layak menerima posisi sebagai asisten Presiden Majelis Umum PBB karena negara ini menunjukkan “moral dignity” yang besar dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran.
Hal yang sama, dicontohkan Victor, adalah Uskup John Ribat yang diangkat menjadi Kardinal setelah berkunjung ke West Papua bersama 23 Uskup lainnya pada 8 April 2016.
“Apa yang dialami Vanuatu hari ini sama persis dengan Uskup PNG, John Ribat yang diangkat menjadi Kardinal setelah berkunjung ke West Papua dan bersuara tentang penderitaan bangsa Papua disaat Para Uskup di Papua memilih diam” Katanya
Vanuatu akan berperan membentuk agenda global dan tantangan seperti terorisme internasional, perdamaian dan keamanan internasional, diplomasi pencegahan, migrasi internasional, isu-isu HAM internasional Dan untuk memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Pewarta: Lea Tabuni
Editor: Arnold Belau
