Senator Papua Barat: Jakarta Tidak Serius Urus Perkembangan Transportasi di Papua dan Papua Barat

1
434

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Marvin Sadipun Komber, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Papua Barat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memerhatikan dan urus perkembangan transportasi di dua provinsi yang ada di Tanah Papua.

Komber mengatakan, pemerintah pusat di Jakarta tidak serius dalam penanganan perkembangan transportasi di Papua. Terutama transportasi udara. Terutama, kata Komber, dalam hal jalur tranportasi internasional dari Papua. Hal itu disampaikan kepada Suara Papua, Selasa (25/7/2017).

Komber melayangkan kritik soal transportasi itu usai menjalankan masa reses di Papua Barat. Komber mengkritisi pemerintah pusat yang tidak serius terhadap perkembangan transportasi di timur Indonesia.

“Kenapa harus menunggu kesediaan Jepang, Sang Hai atau Hongkong? Bukankah ada Biak dan Jayapura yang juga strategis untuk tempat transit sebelum ke USA. Bahkan dulu ada rute penerbangan Jakarta – Biak – Honolulu AS,” kata Komber mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengabaikan potensi yang ada di dalam negeri tersebut.

Menurut Komber, sesungguhnya bila pemerintah berkeinginan baik untuk mengurus dan mengelolah jalur transportasi nasional dan internasional dengan serius, pemerintah mestinya berpikir untuk aktifkan kembali bandara Frans Kaisiepo, Biak, yang sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, namun belakangan ditutup kembali pemerintah Indonesia.

“Kenapa tidak diaktifkan kembali saja? Kita punya fasilitas Bandara Frans Kasiepo di Biak yang panjang landasannya sudah sangat memadai. Belum lagi fasilitas penunjang lainnya yang tersedia di sana. Termasuk potensi pariwisata,” tegas Komber yang juga Wakil Ketua Kelompok Fraksi DPD di MPR RI.

Menurut hemat Komber, ketika Bandara Biak atau Jayapura dibuka lagi untuk penerbangan internasional, maka Indonesia akan memegang peranan strategis dalam penerbangan di kawasan Pasifik. Untuk itu, Komber yang juga alumnus Uncen ini berharap pemerintah membuka lagi jalur penerbangan Internasional di Papua.

“Untuk hal ini pemerintah pusat tidak perlu menunggu kesediaan negara lainnya karena Biak dan atau Jayapura pasti siap untuk menjadi pintu gerbang di Pasifik,” pungkasnya.

Pada 2016 lalu, Indonesia telah masuk dalam kategori 1 Federal Aviation Administration (FAA) setelah sebelumnya turun ke kategori 2 pada 2007. Dengan begitu, kini maskapai asal Indonesia bisa terbang ke kota-kota di Amerika Serikat (AS).

Namun begitu, maskapai Indonesia tidak bisa langsung terbang ke AS‎. Selain karena belum adanya jenis pesawat yang mampu terbang langsung, pasar Indonesia-AS juga kurang potensial.

Tengku Burhanudin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penerbangan Sipil Indonesia (Inaca), menjelaskan, salah satu cara jika ingin terbang ke AS yaitu dengan transit di salah satu kota di luar negeri yang memiliki pasar penerbangan ke AS cukup potensial.

“Sekarang kan Garuda Indonesia sedang kaji pasar, kemungkinan itu Indonesia-Narita (Jepang)-Los Angeles,” kata Tengku saat berbincang dengan wartawan, Senin 22 Agustus 2016 silam.

Dijelaskan Tengku, Narita International Airport saat ini menjadi salah satu bandara tersibuk ke dua di‎ Jepang setelah Bandara Haneda. Bandara ini juga menjadi hub beberapa maskapai untuk terbang ke beberapa kota di penjuru dunia, seperti di AS. Untuk transit di Narita, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus mengajukan izin ke otoritas penerbangan Jepang, sebelum selanjutnya juga harus mengajukan perizinan ke AS.

“Ini kan mau ambil market di Jepang, jadi Garuda harus ajukan ke Kementerian Perhubungan, nanti pemerintah yang akan bantu ajukan izin ke Jepang dan juga dari AS,” jelasnya.

Sebelum terbang ke AS, nantinya FAA akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap maskapai asal Indonesia yang akan mengangkut penumpang‎. “Jadi tahapannya tidak langsung dapat kategori 1, terus bisa langsung terbang ke sana, ada tahapannya,” kata dia.

Selain Narita, Jepang, sebenarnya ada beberapa negara lain yang bisa menjadi transit Garuda Indonesia, seperti Hongkong dan Amsterdam, Belanda.

 

Pewarta: Arnold Belau

  • sunshine

    Jangan cuma sibuk menyalahkan Jakarta, ingat semua provinsi sudah otonomi, gubernurnya asli Papua kan? Harusnya bisa berinovasi membangun papua, kulihat beliau bisa berobat dan jalan2 ke Singapore tapi masyarakatnya masih banyak yg belum pakai baju. Mulai dr gubernur, sampai ke kepala suku harusnya bersatu tekat untuk bangun papua. Tapi dipemerintahan Papua (dr paling atas sampai ke desa (orang Papua sendiri ) korupsinya tinggi. Mana pemuda2 Papua yang unggul2 seperti Anda harus berinisiatif dan kreatif untuk mengawasi pembangunan dan turut andil inisiatif. jgn tau cuma menyalahkan saja. 1 lagi, gak akan maju Papua bila rakyatnya masih jadi peminum alkohol berat. Alkohol, narkoba, freesex adalah alat penghancur suatu bangsa dimana-mana itu.