Mahasiswa Tolak JWW Obral Tanah dan Izinkan TNI AU Bangun Lanud

0
926

YOGYAKARTA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Papua dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Anak Panah (FKMAP) wilayah Yogyakarta menolak dengan tegas tindakan bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo (JWW) memberi tanah bagi pendirian pangkalan udara militer (Lanud) Angkatan Udara (TNI AU). Upaya obral tanah tersebut ditengarai tengah dibicarakan dalam pertemuan antara bupati JWW dengan Pangkops AU II, Marsda TNI Yadi Sutandika.

Marsda TNI Yadi Indrayadi Sutandika mengaku telah melakukan pertemuan dengan bupati Jayawijaya, JWW, bersama forum koordinasi pimpinan daerah Jayawijaya di ruang kerja bupati, Jumat (21/7/2017) lalu.

“Ada niatan dari pemerintah daerah mewakili rakyat akan memberikan lahan kepada kami sebagai tempat kami mendirikan pangkalan TNI AU, yang bisa meningkatkan frekuensi penerbangan dukungan, yang bisa membantu pembangunan di Wamena dan kabupaten pemekaran lainnya,” kata Yadi, dilansir tabloidjubi.com edisi 22 Juli 2017.

Yadi juga menjelaskan, selain Lanud tipe C di Wamena, TNI AU juga akan membantu dalam mencoba menjembatani investor-investor yang bisa membantu kelancaran pembangunan atau penanganan ekonomi di pegunungan tengah Papua.

Kata dia, bantuan itu berupa penyediaan jasa angkutan udara guna meningkatkan frekuensi kargo, sehingga bisa mengangkut berbagai kebutuhan material dan kebutuhan lainnya.

FKMAP membeberkan enam hasil keputusan antara pucuk pimpinan kabupaten Jayawijaya bersama pimpinan TNI AU. Pertama, JWW setujui TNI AU bangun pangkalan dan Lanud tipe C di Wamena. Kedua, JWW berikan tanah kosong milik rakyat kepada pihak TNI AU.

Ketiga, komitmen kedua pihak untuk membuka kran investasi bagi investor. Keempat, perluasan bandar udara yang ada saat ini. Kelima, kerjasama pengamanan Jayawijaya dengan pihak militer. Keenam, upaya penambahan personil militer untuk menyukseskan pembangunan Lanud.

Hasil keputusan itu, lanjut FKMAP, sangat menyakiti hati rakyat Jayawijaya, rakyat pegunungan tengah Papua dan rakyat Papua pada umumnya yang selama ini menjadi target dan korban dari rentetan operasi militer aparat keamanan Indonesia.

Dijelaskan, ingatan penderitaan akan penyiksaan, pembunuhan, penganiayaan yang dilakukan TNI atas rakyat Papua selama ini masih ada di hati dan ingatan rakyat. Upaya penambahan personil dan pembangunan Lanud saat ini justru menambah trauma, luka dan sakit hati rakyat. Apalagi keadilan dalam subjek hukum Indonesia tak kunjung datang bagi rakyat Papua korban pelanggaran HAM.

“Pemda, dalam hal ini Bupati dan Sekda gagal bangun Jayawijaya tanpa militer. Mereka beri ruang bagi kaum kapitalis, dalam hal ini investor-investor untuk menjajah ekonomi. Mereka rampas tanah rakyat dan berikan ke militer karena bupati tidak punya tanah, tanah milik rakyat,” jelas Yusup Kossay, koordinator FKMAP dalam penjelasannya.

“Kami tolak penambahan militer dan keberadaan militer di Jayawijaya. Mengecam tindakan bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo dalam hal pembangunan pangkalan TNI AU Tipe C, dan pengambilan lahan masyarakat adat untuk kebutuhan ini,” lanjut FKMAP dalam keterangannya.

FKMAP juga menyatakan sikap menolak pembangunan Mako Brimob di Yahukimo dan menolak kontrak karya Freeport yang awal kedatangannya tanpa sepengetahuan masyarakat adat pemilik hak atas tanah Amungsa.

Untuk diketahui, ketika Papua menjadi daerah target operasi militer, terutama antara kurun waktu tahun 1977-1979, telah terjadi pembantaian besar-besaran di daerah pegunungan tengah Papua, terutama di lembah Wamena, Jayawijaya dan sekitarnya. Lebih dari 5 ribu orang Papua diduga dibantai, kampung-kampung dijatuhi bom, dan penduduknya ditembaki dengan senjata dari udara. Trauma tersebut masih ada di hati rakyat Papua.

Baca laporan resmi tentang pembantaian rakyat Papua oleh militer Indonesia, dibantu Amerika Serikat dan Australia pada 1977-1978, di sini: The Neglected Genocide.

 

Pewarta: Bastian Tebai