JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan menggerakkan mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) untuk memprotes penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam. Mereka akan melakukan demonstrasi dan long march dari Tugu Tani menuju Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD).
AMP dan FRI West Papua nilai, pelaksanaan Pepera tidak demokratis karena tidak berlandaskan asas one man one vote.
“Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1.025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat,” tulis Frans Nawipa, ketua AMP komite kota Jakarta.
Pelaksanaan Pepera terjadi juga dibawah paksaan. Kebebasan untuk memilih tidak ada, karena menurut para saksi dan data-data yang ada, para pemilih diintimidasi. Demonstrasi-demonstrasi menuntut kemerdekaan West Papua saat itu dibungkam dengan senjata. Ditengarai, banyak pelanggaran HAM terjadi saat itu.
“Musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan Pepera yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi secara sistematis,” beber Nawipa.
Pendeta Socratez Sofyan Yoman, ketua umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, dalam artikelnya pernah menyambung lidah rakyat Papua dengan menegaskan bahwa Pepera 1969 di Papua bagi bangsa Papua adalah sejarah palsu dan cacat hukum.
Yoman antara lain membuktikan argumennya dengan membeberkan isi Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969. Dimana isinya adalah upaya memenangkan Pepera dengan menghalalkan segala cara.
Yoman juga membeberkan beberapa surat lain, diantaranya Surat Rahasia dari Komando Militer Wilayah XVII Tjenderawasih, Kolonel Infantri Soemarto-NRP.16716, kepada Kamando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969, Nomor: R-24/1969, Status Surat Rahasia, Perihal: Pengamanan PEPERA di Merauke, dengan isi yang kira-kira senada.
Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawasi Pepera, Fernando Ortiz Sanz juga menyatakan saat melaporkan hasil Pepera.
“Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi,” tulis Yoman menutip kata-kata Ortiz Sanz.
“Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercayai. Sesuai dengan penjelasan resmi, alasan pokok pemberontakan Rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena, tanpa ragu-ragu penduduk Irian barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka,” lanjut Ortiz Sanz dalam laporan resmi hasil Pepera 1969.
Wakil pemerintah Ghana, Mr. Akwei dan wakil pemerintah Gabon, Mr. Davin, memprotes keras proses pelaksanaan Pepera yang tidak demokratis tersebut, hingga sidang PBB pembahasan hasil Pepera sempat tertunda.
Profesor sejarah, J.P. Drooglever, dalam bukunya “Tindakan Pilihan Bebas” juga mengungkapkan proses pelaksanaan Pepera yang tidak demokratis tersebut.
“Menurut pendapat para pengamat Barat dan orang-orang Papua yang bersuara mengenai hal ini, tindakan Pilihan Bebas berakhir dengan kepalsuan, sementara sekelompok pemilih yang berada di bawah tekanan luar biasa tampaknya memilih secara mutlak untuk mendukung Indonesia,” tulis pendeta Yoman, mengutip tulisan Drooglever dalam bukunya halaman 783.
Pewarta: Bastian Tebai
