Pemerintah Klaim Telah Kerjakan 86 Persen Jalan Trans Papua

401

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN) XVIII Papua membangun jalan baru trans Papua sepanjang 113 kilometer pada tahun anggaran 2017.

Osman H Marbun, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XVIII Papua, mengatakan, jalan trans Papua panjangnya 3.259 kilometer di Papua sudah ditangani lebih kurang 86 persen di akhir tahun 2016.

“Tahun 2017 ini, kita rencana menyelesaikan pembangunan pembukaan jalan baru sepanjang 113 kilometer,” ungkap Osman Marbun kepada wartawan seperti dikutip Suara Papua dari papuatoday.com.

Osman mengatakan, sampai pertengahan tahun 2017, BBPJN XVIII Papua telah menyelesaikan pembangunan pembukaan jalan trans Papua itu sepanjang 50,3 kilometer dari yang ditargetkan sampai akhir tahun.

“Ada target 113 kilometer jalan untuk kita buka. Sekarang sudah selesai setengahnya. Kita harap bisa selesai tahun ini dari sisa pekerjaan 467 kilometer jalan yang akan dibuka. Jika selesai tahun depan, maka tinggal 353 kilometer ruas jalan lagi,”terangnya.

Ruas jalan trans Papua sepanjang 113 kilometer yang tengah dibangun BBPJN XVIII Papua ini, berada diperbatasan Papua Barat-Nabire kemudian Enarotali-Wagete ke Timika, Enarotali sampai ke Wamena, yakni Enarotali-Sugapa-Bioga-Ilaga-Sinak-Illu-Mulia-Wamena.

Kemudian dari Wamena ke Jayapura lagi. Selajutnya, dari Wamena ke Mumugu sudah tembus dan tinggal penurunan perbaikan grade. Juga ruas jalan dari Dekai ke Oksibil Pegunungan Bintang, ada dari Oksibil kearah Waropko.

“Itu untuk segmen-segmen yang kita mau tangani sepanjang 467 kilometer,”katanya.

Osman mengungkapkan, jika dari panjang total trans Papua 3.259 kilometer yang sudah terbuka sepanjang 2.905 kilometer sampai akhir tahun 2017 dan jika pembukaan jalan baru sepanjang 113 kilometer sudah tuntas pembangunannya, sehingga progresnya mencapai 89 persen.

Saat ini, progress pembangunannya telah mencapai 86 persen. Bahkan Osman mengungkapkan, jika dalam pembangunan jalan trans Papua itu, pihaknya menghadapi kendala geografis dan tofografi yang sulit sehingga menyulitkan mobilisasi peralatan, belum adanya akses darat sehingga transportasi dan mobilisasinya lewat udara, baik bahan bakar minyak maupun logistik lainnya.

Selain itu, di wilayah pegunungan, kendala utama adalah cuaca sangat ekstrim dan mudah berubaj. Belum lagi, hujan dan suhu dingin sehingga menghambat pekerjaan. Dari sisi keamanan, diakui Osman, karena pengaruh pilkada beberapa waktu lalu maka sedikit banyak berpengaruh terhadap pembangunan pembukaan jalan trans Papua terhadap konflik sosial akibat pilkada.

Sedangkan, soal kendala hak ulayat, BBPJN XVIII Papua terbantu oleh pemerintah daerah setempat, untuk penyelesaian hak ulayat, pertama dengan jaminan kepala daerah bahwa tanah adat diselesaikan secara adat oleh pemerintah daerah setempat dan ganti rugi yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan kerjasama kita dengan pemerintah daerah dalam bentuk MoU.

Ia mencontohkan pembangunan jembatan Holtekamp Kota Jayapura, disepakati pemerintah daerah mengganti rugi tanah ulayat, pembangunan fisiknya kita tangani, tujuannya untuk mempercepat pembangunan. Yang jelas, Osman Marbun menegaskan jika pembangunan inrfastruktur di Papua, termasuk jalan trans Papua ini, menjadi prioritas bagi pemerintahan Presiden RI, Ir Joko Widodo.

“Bahkan, Presiden Jokowi langsung dimonitor oleh perkembangan pembangunannya. Pak presiden itu, sudah 6 kali datang ke Papua. Ini menunjukkan keseriusan bapak Presiden Jokowi dengan program nawacitanya yang membangun dari daerah pinggiran dan dibuktikan secara nyata, bukan proyek infrastruktur jalan saja, perbatasan diperbaiki, pasar pasar dibangun. Semuanya bertujuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat,”bebernya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Papua bertujuan untuk meningkatkan konektivitas jalan, supaya mobilisasi masyarakat dan barang serta jasa yang dibutuhkan masyarakat dan menekan kemahalan harga barang yang terjadi, terutama di pegunungan Papua.

Presiden Jokowi juga baru-baru ini, mengeluarkan kebijakan BBM satu harga di Papua.
Osman menambahkan, jika total anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2017 mencapai Rp 4 triliun, yang digunakan untuk menangani jalan sepanjang 2.905 kilometer.

“Dimana dari 2.905 kilometer itu, termasuk sepanjang 113 kilometer jalan baru yang dibangun tahun 2017, sisanya pemeliharaan. Bukan semua untuk membangun baru dana Rp 4 triliun itu, tapi ada untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk peningkatan jalan dengan pengaspalan, misalnya Jayapura-Sentani jika ada kerusakan diperbaiki,” imbuhnya.

Sumber: papuatoday.com

SHARE