JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Benyamin Gurik, ketua Forum Pemuda Peduli Pembangunan (FPPP) Papua menegaskan agar aparat penegak hukum di Indonesia, terutama di Papua dapat bekerja dengan profesional.
Hal itu disampaikan untuk menanggapi beberapa kasus yang ditujukan pada gubernur Papua. Benyamin membeberkan, dalam kurun waktu satu tahun ada banyak kasus yang ditujukan pada gubernur. Kasus-kasus tersebut kemudian tenggelam begitu saja karena kasus-kasus yang diangkat hanya mencari-cari alasan untuk menjebak seorang Lukas Enembe.
“Ada kasus pembangunan jalan Kemiri – Depapre, kasus Bank Papua, kasus Tolikara yang diumumkan pada HUT Brimob oleh Kapolda Papua bahwa gubernur menjadi tersangka. Tetapi hilang begitu saja setelah dibantah oleh Kejaksaan. Dan sekarang muncul lagi disprindik yang beredar terkait dana beasiswa tahun 2016 untuk mahasiswa di luar negeri,” beber Gurik tidak lama ini di Waena.
Menurut Gurik, beberapa kasus yang dikaitkan ke gubernur Papua tersebut karena aparat penegak hukum kerja tidak profesional.
“Kami pemuda Papua merasa bahwa aparat penegak hukum makin hari makin tidak bekerja secara profesional. Padahal aparat penegak hukum adalah benteng terakhir untuk memperoleh keadilan,” katanya.
Lanjut dia, “Kalau aparat penegak hukum bermain-main dan masuk ke ranah politik di tahun politik seperti begini, kita akan memberikan mosi tidak percaya kepada pihak penegak hukum kalau masih memakai cara-cara seperti ini untuk mengkait-kaitkan kasus dengan gubernur,” tegas Gurik.
Dikatakan Gurik, soal disprindik yang beredar terkait pemanggilan terhadap gubernur (Papua) dari Bareskrim, pada prinsipnya pihaknya mendukung. Tetapi yang disayangkan adalah sejumlah kasus yang dikaitkan ke gubernur terkesan mengada-ada.
“Kami mendukung penegakan hukum, apalagi kalau terbukti, kita mendukung proses penyelesaian secara hukum. Tetapi kita melihat untuk kasus ini ada kejanggalan sekali. Gubernur ini kan dia tidak urus beasiswa, dia urus satu Papua. Ada banyak SKPD yang dia urus. Yang susun program dan laksanakan orang lain, lalu yang dipanggil itu gubernur. Ini maksudnya apa?,” tanya Gurik tegas.
Sudin Retob, ketua GEMA MA Papua dan juga anggota Pemuda Peduli Pembangunan Provinsi Papua menambahkan, pihaknya mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
“Kami mengapresiasi semangat pihak penegakan hukum untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi tanpa tebang pilih dan tanpa intrik-intrik politik di dalamnya. Dan itu kami mendukung,” katanya.
Namun, kata Retob, yang disayangkan adalah kasus terakhir yang dikaitkan kepada gubernur Enembe terkesan mengada-ada dan ada muatan politik dibalik pemanggilan itu.
“Kami sangat menyayangkan sprindik yang dikeluarkan oleh kepolisian, ini kok melalui tim sukses tertentu yang kemudian viral dulu di media sosial. Ini kita baca bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalam, tidak murni dilakukan oleh pihak penegak hukum,” katanya.
Menurutnya, rentetan kasus yang dikaitkan kepada gubernur Papua, namun tenggelam begitu saja itu adalah cara penyelesaian kasus-kasus korupsi yang tidak sehat dan tidak beretika.
“Kami merasa bahwa ini merupakan sebuah cara yang tidak bagus dalam menangani kasus-kasus korupsi. Kami pemuda menyampaika hari ini bahwa pihak kepolisian juga segera melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang menyebarkan sprindik ini tanpa hak, karena ini menyebarkan dan memfitnah di sosial media dan itu menjadi konsumsi publik,” ujar Retob.
Lanjut Retob, “Ini bicara soal harga diri kepala daerah, dan belum terbukti secara hukum, sprindik itu sudah disebarkan. Ini ada apa? Dan sangat disayangkan, sprindik itu berada di tim sukses tertentu,” katanya.
Irji Matdoan, ketua BKPRMI Papua dan anggota FPPP Papua menambahkan, pihaknya menyayangkan kasus dugaan korupsi beasiswa yang sampai kepada Bareskrim Polri.
Sebenarnya, sebelum sampai di Polri, kata Matdoan, ada yang namanya di tingkatan Polda itu ada Reskrim. Apakah kemudian itu langsung ditangani oleh Bareskrim atau ini ada usulan dari Polda Papua kepada Breskrim Polri?
Sebab, kata dia, menyangkut beasiswa itu ada OPD terkait yang mengurusnya. Bukan gubernur. Sehingga pihaknya melihat bahwa ada dinas pendidikan, ada biro Otsus yang baru disahkan kemarin, ada biro SDM yang seharusnya dipanggil sebab OPD tersebutlah yang menangani beasiswa.
Kalau ada dugaan korupsi harusnya yang dipanggil adalah kepala dinas atau kepala bironya. Bukan gubernur. Mereka itu yang pengguna anggaran.
“Jadi, setidaknya dinas-dinas itu yang dipanggil. Ya, sesegera mungkin dugaan korupsi ini harus dibuka secara transparan supaya masyarakat bisa menilai. Tetapi kami juga melihat ini murni upaya untuk menurunkan elektabilitas, mencemarkan nama baik dan upaya lain dari lawan politiknya,” kata Irji.
Ada Upaya Kriminalisasi Gubernur Papua
Benyamin Gurik menegaskan kepada aparat keamanan agar tidak bikin orang Papua makin tidak percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sebab, menurut hematnya, kasus-kasus yang dikaitkan kepada gubernur Papua tersebut hanya untuk kriminalisasi gubernur.
“Kami meminta upaya untuk kriminalisasi gubernur ini adalah kasus terakhir. Ini sudah tidak bisa ditolelir. Karena semua upaya ini dilakukan untuk menurunkan kredibilitas dan mencemarkan nama baik seorang gubernur, padahal hari ini Enembe melakukan banyak gebrakan yang berpihak pada orang Papua dan itu menjadi bahan perbincangan di masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, seluruh orang Papua sedang mengikuti dengan baik penegakkan hukum yanng bekerja di Indonesia. Maka pihaknya berharap agar kasus pemanggilan terhadap Enembe baru-baru ini adalah yang terakhir.
Karena, menurut hemat Gurik, pemeriksaan terhadap gubernur tidak dilakukan dengan penelurusan yang baik. Juga dengan sprindik yang beredar, viral dulu di sosmed, lalu sampai ke media-media resmi.
“Itu kami sangat sayangkan. Kami harap ini kasus terakhir. Sebab kesabaran orang Papua itu ada batasnya,” tegas Gurik.
Menurutnya, tokoh seperti Lukas ini sudah mendapatkan simpati luas dari masyarakat.
“Kesabaran orang Papua ada batasnya, jadi jangan terus lakukan politisasi kasus. Buat apa percaya penegak hukum kalau modelnya seperti ini? Kami harap ini kasus yang terakhir. Jangan mencederai nama baik penegak hukum di Papua. Aparat penegak hukum tolong kerja dengan profesional,” pungkasnya.
Gurik yakin bahwa kasus yang baru-baru ini dikaitkan dengan gubernur Papua dari Bareskrim Polri adalah bentuk ketakutan yang ditunjukkan lawan politik untuk menjatuhkan gubernur Papua.
Ia menyebutkan, hal ini bermula dari saat penutupan sidang anggaran perubahan, gubernur menyampaikan bahwa telah kantongi dukungan dan rekomendasi dari 10 parpol untuk maju sebagai calon gubernur di Papua pada 2018 nanti.
“Dan setelah beberapa hari, muncul surat disprindik yang beredar di sosial media. Surat itu beredar dan viral dulu di media sosial dari tangan tim sukses kandidat tertentu, kemudian surat itu sampai ke media resmi. Artinya ada keanehan di mana surat itu beredar luas lebih dulu di media sosial. Banyak media juga menulis berdasarkan surat yang beredar di sosial media,” kataya.
Enembe Simbol Orang Papua
Renaldy Tokoro dari Pemuda Tabi Beta for LukasEnembe mengungkaplan, pihaknya yakin dan percaya bahwa cara-cara yang sedang dilakukan dengan kaitkan gubernur dengan beberapa kasus adalah murni untuk menurunkan elektabilitas Enembe. Namun, pihaknya tetap yakin bahwa Enembe akan tetap memimpin Papua ke depan.
“Cara-cara basi seperti ini dilakukan untuk mengganggu atau menurunkan elektabilitas dari Lukas Enembe, kami masih percaya bahwa Lukas akan tetap menjadi gubernur di periode berikut,” ungkapnya.
Menurut hemat Tokoro, dari beberapa kasus yang dikaitkan dengan gubernur Papua, terkesan untuk mengacauka situasi dan kondisi di Tanah Papua.
“Kalau pake cara-cara begini ini bukan cara orang Papua, kalau ada orang yang datang dengan niat tidak baik untuk kacaukan Tanah Papua, kami harap hentikan. Tanah ini sudah diberkati. Lukas Enembe itu simbol dari orang Papua, jangan ada yang ganggu,” tegasnya.
Pihaknya mendukung dan menghargai proses yang dilakukan oleh penegak hukum, tetapi pihaknya tidak akan tinggal diam apabila upaya-upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara yang tidak etis.
“Ini kami lihat hanya dilakukan untuk menjatuhkan dan mencemarkan nama baik serta kriminalisasikan Lukas yang kami percaya sebagai simbol orang Papua yang sedang bangun Papua,” katanya.
Dikatakan, kondisi yang sedang diciptakan ini sedang mengarah ke kondisi yang kurang bagus. Ini dilakukan setelah mereka tahu Enembe plmau maju dan sebenarnya ini ketakutan yang ditimbulkan dengan cara-cara yang tidak baik.
“Tetapi apapun caranya kami percaya Enembe akan tetap pimpin Papua ke depan,” pungkasya.
Benyamin Gurik menambakan, msayarakat Papua hari ini kami sedang mempersiapkan diri untuk menuju pemilukada gubernur tahun 2018.
“Maka situasi keamanan di Papua menjelang pilgub perlu kita jaga bersama, karena isu-isu sekecil apa pun bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
Pewarta: Arnold Belau
