Pelayanan Kartu Papua Sehat di RSUD Dok II Harus Dibenahi

0
3256

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pada Minggu, 27 Agustus 2017, di RSUD Dok II Jayapura, terjadi sebuah kericuhan antara keluarga pasien berinisial Alm. AM yang sudah meninggal pada pukul 01.10 WIT dini hari dengan petugas kamar mayat Dok II Jayapura. Hal tersebut terjadi karena sistem pengelolaan Kartu Papua Sehat (KPS) yang lamban.

Kericuhan ini bermula dari keluarga pasien yang tidak terima pelayanan KPS dan persyaratannya yang dianggap berbelit-belit. Keluarga pasien mengeluhkan ketidakkonsistenan petugas kamar jenazah yang awalnya sudah berjanji mengirimkan jazad Alm. AM dari Jayapura ke Wamena hari ini dengan penerbangan Trigana Air Service flight ketiga.

Baca Juga:  Freeport Indonesia Dukung Pengentasan Penyakit TB di Kabupaten Mimika

Namun janji tersebut tidak terealisasi lantaran bendahara KPS RSUD Dok II tidak ada di tempat. Dengan alasan bendahara KPS sedang berada di luar Jayapura karena acara keluarga.

“Kami ini dari pagi hingga siang ini, masih tunggu-tunggu kepastian penerbangan, dari tadi petugas ini bilang kalau peti jenazah bisa berangkat hari ini flight ketiga sekarang ini tiba-tiba tidak jadi berangkat,” ungkap Paskalis Itlay dengan nada kesal kepada media ini kemarin (27/8/2017).

Hal sama juga diungkapkan Kristianus salah seorang keluarga Alm. AM, mengaku sistem pelayanan KPS saat ini mesti diubah.

ads
Baca Juga:  Freeport Indonesia Dukung Pengentasan Penyakit TB di Kabupaten Mimika

Menurut dia, jika bendahara KPS tidak berada di tempat, seharusnya ada petugas lain yang bisa standby untuk melayani kebutuhan pasien, terutama melayani penerbangan jenazah dan pengurusan karantina, dan lain-lain.

“Ini kan kasihan kami mau berangkat ke Wamena, tapi harus menunggu dan bahkan batal berangkat hanya karena bendahara KPSnya tidak ada. Ini sangat disesalkan. Bendahara seperti itu harus diganti, ini rumah sakit besar, bukan rumah sakit kecil atau perusahaan pribadi jadi bawa-bawa uang rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga:  Freeport Indonesia Dukung Pengentasan Penyakit TB di Kabupaten Mimika

Sementara itu, Yusuf, salah satu mahasiswa Uncen menilai program KPS tentunya sangat membantu orang Papua khususnya mereka yang tidak mampu. Namun dalam pengelolaannya perlu diatur baik, terutama sistemnya.

“Kami melihat bendahara harus ke bandara untuk bayar cash biaya pengiriman jenazah dari Cargo. Padahal bisa lewat ATM atau lainnya, sehingga jenazah atau keluarga tidak perlu menunggu lama di bandara hingga tunda-tunda flight. Juga perlu penambahan staf untuk mengelola KPS,” harap Yusuf.

 

Pewarta: CR-2/SP
Editor: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaPemkab Paniai Mulai Salurkan Dana Desa
Artikel berikutnyaKemanusiaan yang Adil dan Beradab, Utopia Bagi Papua