AWPA Terus Dorong PIF Angkat Isu HAM Papua Barat

0
645

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com —Asosiasi Papua Barat Australia (AWPA) telah menulis sebuah surat terbuka terhadap pemimpin-pemimpin Pacific Islands Forum (PIF). Dalam surat tersebut AWPA meminta agar negara-negara anggota PIF terus angkat dan bicara soal situasi HAM di Papua Barat. 

Joe Collins dari AWPA dalam surat elektronik yang diterima suarapapua.com mengatakan, AWPA mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin negara-negara anggota PIF karena telah mengangkat isu HAM di Papua pada tahun 2015 dan 2016.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada pemimpin-pemimpin PIF yang telah mendiskusikan dan mengangkat isu tentang situasi HAM di Papua Barat dalam komunike resmi di rapat-rapat PIF di Port Moresby pada tahun 2015 dan di Pohnpei pada tahun 2016. Hal ini membuat kami bersemangat, karena pemimpin-pemimpin PIF setuju bahwa isu Papua Barat harus tetap di dalam agenda PIF,” ungkapnya dalam surel yang diterima suarapapua.com pada Selasa (29/8/2017).

Collins mengatakan, AWPA mendorong pemimpin-pemimpin PIF untuk terus mengangkat isu tentang situasi HAM di Papua Barat dalam komunikasi dengan pemerintah Indonesia. Juga mendorong agar terus menekan Jakarta untuk mengizinkan misi pencari fakta PIF untuk datang ke Papua Barat.

Kata Collins, Presiden Indonesia telah menyatakan bahwa Papua Bara terbuka (untuk dunia) dan otoritas Indonesia mengatakan bahwa situasi HAM di Papua Barat telah membaik. Jika ini benar, mengapa Indonesia tidak membolehkan misi pencari fakta PIF untuk mengunjungi Papua Barat?

Menurutnya, karena terus berlangsungnya penahanan dan penangkapan orang-orang Papua yang terlibat dalam demonstrasi damai di Papua Barat, sehingga AWPA meminta pemimpin-pemimpin PIF untuk mendorong Jakarta untuk mengizinkan kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk perlindungan dan peningkatan penghormatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi ke Papua Barat untuk menginvestigasi situasi yang terjadi di lapangan.

“Kami mencatat bahwa sejumlah besar wilayah tak berpemerintahan sendiri dan organisasi telah menjadi bagian dari PIF dengan berbagai status. AWPA percaya bahwa akan sangat menguntungkan jika Papua Barat juga memiliki status resmi di dalam PIF, melalui organisasi payung ULMWP,” ungkap Collins.

Lanjut dia, “Rakyat Papua Barat telah meminta dialog dengan Jakarta bertahun-tahun dan AWPA percaya bahwa PIF dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membantu kami memfasilitasi dialog antara perwakilan kepemimpinan Papua Barat dan pemerintah Indonesia.”

Dikatakan, AWPA juga mendorong PIF untuk mendukung dimasukkannya kembali Papua Barat dalam Komite Dekolonisasi PBB. Komite Khusus untuk dekolonisasi telah mengunjungi Kaledonia Baru pada Maret 2014 dan AWPA mendorong pemimpin-pemimpin PIF untuk meminta Komite itu untuk juga mengunjungi Papua Barat dalam sebuah misi pencarian fakta demi menginvestigasi bagaimana situasi rakyat Papua Barat di bawah kekuasaan Indonesia.

“Fakta bahwa apa yang disebut Pepera pada tahun 1969 adalah kebohongan belaka telah diterima dan PBB memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat Papua Barat atas terjadinya peristiwa menyedihkan itu,” pungkasnya.

 

Pewarta: Arnold Belau