JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Menanggapi isu dialog Jakarta – Papua yang sedang menghangat, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat dengan tegas menyatakan menolak dialog Jakarta – Papua yang diwacanakan akan dilakukan dengan ULMP.
Penolakan keras ini muncul setelah presiden Jokowi mempercayakan Pater Dr. Nele Tebay, Pr sebagai koordinator Jaringan Damai Papua untuk mempersiapkan dialog antara Jakarta dan Papua setelah beberapa tokoh Papua bertemu dengan presiden Joko Widodo di istana presiden beberapa waktu lalu.
Victor Yeimo, ketua umum KNPB Pusat kepada suarapapua.com mengatakan, rapat pimpinan KNPB ke-7 KNPB telah membahas tentang isu dialog Jakarta-Papua.
“Menanggapi itu, kami sepakat untuk menolak segala upaya dialog dengan kolonial dalam kerangka NKRI, sebagaimana konsep yang diupayakan Jaringan Damai Papua (JDP),” tegasnya kepada suarapapua.com di Jayapura, Rabu (30/8/2017).
Kata Yeimo, pihaknya menegaskan, bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak berjuang untuk dialog, sebagaiman yang disiapkan oleh JDP. Tetapi, katanya, pihaknya tetap konsisten untuk menyelesaikan persoalan Papua dan Jakarta lewat mekanisme internasional yaitu perjuangan menentukan nasib sendiri dengan referendum.
Menurut Yeimo, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan Papua selain lewat referendum yang menurutnya lebih demokratis, adil dan final.
“Kami menyampaikan bahwa ULMWP tidak berjuang untuk dialog, tetapi mendorong hak penentuan nasib sendiri. Kami menolak kompromi sepihak yang mengatasnamakan konflik dan perjuangan bangsa Papua. Kami mendesak Jakarta dan semua pihak untuk mendorong penyelesaian persoalan West Papua melalui referendum yang adil, demokratis dan final,” tegasnya.
Melkias Beanal, ketua I KNPB wilayah Mnukwar kepada suarapapua.com menambahkan, Orang Papua dipaksa masuk dalam bingkai NKRI dibawa tekanan Militer Indonesia pada
tahun 1969. Kata dia, orang Papua sadar dan paham ketika mendapat pintu masuk ke NKRI sehingga dengan sadar juga sedang berjuang untuk keluar dari pintu Keluar
Referendum.
“Dibawah pimpinan Presiden Kolonial siapapun di NKRI Orang Papua tidak akan meneri tawaran apapun keculi referendum sesuai dengan Indonesia yang merasa paham nilai
demokrasi. Kami Rakyat west Papua merasa 14 Tokoh orang Papua yang ketemu dengan presiden Indonesia dan membentuk tim untuk dialog Jakarta – Papua perlu sadar bahwa
orang papua sama dengan manusia lain di Dunia,” tegas Beanal.
Menurut Beanal, 14 Tokoh Papua dari Papua meminta dialog Jakarta – Papua adalah memupuk pelanggaran HAM dan menambah luka di hati rakyat Papua Barat Massa lalu serta akan menyuburkan pelanggaran baru untuk pemusnahan etnis Melanesia di tanah Papua.
“Sehingga Kami rakyat west Papua di Manokwari, melalui media Rakyat west Papua, KNPB Mnukwar menolak dialog dalam bentuk apa pun dan segera memberikan kesempatan
kepada orang Papua dari Sorong sampai Merauke untuk menentukan masa depan Papua orang Papua sendiri melalui referendum sebagai solusi demokratis,” tegasnya.
Pewarta: Arnold Belau
