2 Jam Komisi C Ketemu Dinas Pendidikan Yahukimo

0
339

YAHUKIMO, SUARAPAPUA.com — Menindaklanjuti aspirasi dari berbagai kalangan tentang kondisi pendidikan akhir-akhir ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo mendatangi Dinas Pendidikan pada Rabu (30/8/2017) lalu di Dekai.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, ketua Komisi C Tinus Meage menyampaikan tujuan kehadirannya yakni ada aspirasi yang diterima terutama mengenai situasi pendidikan di kabupaten ini.

“Jadi, bapak kepala dinas dan staf agar dapat menjelaskan terkait pendidikan selama ini,” kata Tinus mengawali.

Nelson Kabak, kepala dinas pendidikan kabupaten Yahukimo, mengakui banyak hambatan dan kekurangan yang selama ini dihadapinya.

“Beberapa diantaranya adalah data pokok pendidikan (Dapodik), tunjangan khusus yang belum terproses, ujian nasional tahun ini 5 sekolah yang tidak berlangsung, dan bantuan dana operasional (BOS) yang belum diproses,” kata Nelson.

Soal Dapodik, ujar dia, memang harus dilaporkan dengan data yang akurat. Dinas harus turun ke lapangan untuk selanjutnya laporkan ke tingkat atas.

“Hanya kita belum turun ke satuan sekolah karena dana tidak disiapkan, begitu juga dengan ujian nasional, dan beberapa hal lain,” ujarnya.

Diakui, Dapodik di satuan pendidikan yang ada jika tidak diperbaharui, maka dampaknya pada anak didik yang mau ujian terhambat. “Untuk perbaharui, orang dinas harus turun ambil data di lapangan. Hanya itu itu masalah dana,” beber Nelson.

Hal lain, pihak dinas juga mendapat laporan dari BPK bahwa harus buat pertanggungjawaban atas dana Rp38 Miliar yang dikucurkan pemerintah pusat.

“Saya baru ditanya tentang dana BOS yang jumlahnya 38 miliar. Saya sampaikan, untuk dana ini, biar tim yang turun ke lapangan saja, untuk lihat dari dekat realisasinya, masa kepemimpinan saya pakai berapa dan masa kepala dinas sebelumnya berapa supaya semua terperinci,” tuturnya.

Lanjut Nelson, dana tersebut diperuntukan bagi anak SD 4 ratus pertahun 2 semester dan SMP 750.000, dan SMA 1.200.000 rupiah. “Ini yang mereka minta untuk buat laporan,” imbuhnya.

Dihadapan Komisi C, ia juga akui adanya laporan mengenai banyak guru tidak betah di tempat tugas.

Kata kepala dinas, “Itu saya akui, memang hampir di satuan pendidikan tidak ada guru. Alasan yang kami dapatkan karena uang yang dibayar oleh pemerintah tidak cukup. Guru-guru itu rata-rata bertugas udi balik gunung, dengan uang intensif tidak cukup.”

Untuk itu, Nelson minta kepada DPRD agar perjuangkan hal itu dalam APBD 2018. “Usulan penting lain, harus ada pesawat subsidi bagi guru-guru supaya mudah pulang ke tempat tugas setelah urusan dinas di kota selesai,” harapnya.

Hal berikut untuk beasiswa, menurut dia, pada tahun ini pihaknya kelola dana mahasiswa per korwil, dan proses pembagiannya ditangani dinas keuangan.

“Beasiswa ini dari jumlah awal, 15 Miliar turun lagi 12 Miliar serta data yang kami peroleh 4 ribu mahasiswa, kami bawa ke keuangan uangnya bukan 15 Miliar dan 12 M turun lagi 8 Miliar, jadi untuk penggunaan benar-benar kami dinas pendidkan tidak tahu, kami hanya kelola data masing-masing korwil,” ungkap Nelson.

Dalam pertemuan itu, Yesaya Reri, pengawas pendidikan, menjelaskan, dari 1.51 SD dan 61 SMP yang ada di kabupaten Yahukimo, masih banyak yang belum terakreditasi, sehingga ia minta pimpinan dapat mempertimbangkan tindaklanjutnya.

“Kami mau semua sekolah di Yahukimo terakreditasi, supaya dalam penulisan ijazah bisa diisi oleh guru bersangkutan. Kalau tidak, maka otomatis tidak bisa tandatangan ijazah,” kata Reri.

Ia akui, sampai sekarang ada 25 sekolah yang sudah terakreditasi. “Tahun ini 81 yang kami usul, namun untuk diluluskan harus taruhan uang. Kami selalu kendala dengan finansial,” ujarnya.

“Untuk memperjuangkan barang ini, kita hanya bawa dua ratus juta, sedangkan macam dari Boven Digoel bawa tujuh ratus juta, yang jelas dari badan akreditasi keluarkan akreditasi pasti kepada yang uang banyak, itu kendala yang selama ini kami alami,” tutur Yesaya.

Persoalan ini ditujukan juga ke DPRD untuk diperjuangkan, begitupun dengan uang pengawas awalnya 450 ratus juta, tetapi sekarang turun menjadi 3 ratus juta.

“Tahun kemarin kami pakai empat ratus juta, kami masih terkendala, apalagi kalau sekarang sudah turun angkanya. Saat pemerintah bantu uang pengawas empat ratus juta, dari jumlah pengawas 21 itu, kita masih terkendala, seperti kita mau ke pos-pos dengan pesawat misalnya dua kali di satu distrik sudah hampir 60-80 bandingkan berapa sekolah yang kami harus awasi,” tuturnya.

Tinus Meage menanggapi, berbagai penjelasan sekaligus aspirasi dari dinas pendidikan terkait situasi dan permasalahan pendidikan beberapa bulan belakangan, pihak komisi C bidang pendidikan dan kesehatan akan tindak lanjuti untuk dipertimbangkan dalam pertemuan komisi dan teruskan di forum resmi dewan.

 

Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau