YAHUKIMO, SUARAPAPUA.com — Menindaklanjuti aspirasi dari berbagai kalangan tentang kondisi pendidikan akhir-akhir ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo mendatangi kepala Dinas Pendidikan pada hari Rabu (30/8/2017) kemarin.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, ketua Komisi C Tinus Meage menyampaikan tujuan kehadirannya yakni ada aspirasi yang diterima terutama mengenai situasi pendidikan di kabupaten ini.
“Jadi, bapak kepala dinas dan staf agar dapat menjelaskan terkait pendidika selama ini,” kata Tinus mengawali.
Nelson Kabak, kepala dinas pendidikan kabuaten Yahukimo, mengatakan, pihaknya hadapi banyak hambatan dan kekurangan, beberapa diantaranya adalah data Dapodik, tunjangan khusus yang belum terproses, ujian nasional tahun ini 5 sekolah yang tidak berlangsung, bantuan dana operasional (BOS) yang belum diproses.
Soal data Dapodik, kata dia, harus dilaporkan dengan data yang akurat. Dinas harus turun ke lapangan untuk selanjutnya laporkan ke tingkat atas. “Hanya kita belum turun ke satuan sekolah karena dana tidak disiapkan, begitu juga dengan ujian nasional, dan beberapa hal lain,” ujarnya.
Diakui, data Dapodik di satuan pendidikan yang ada jika tidak diperbaharui, maka dampaknya pada anak didik yang mau ujian terhambat. “Untuk perbaharui, orang dinas harus turun ambil data di lapangan. Hanya itu itu masalah dana,” beber Nelson.
Hal lain, pihak dinas juga mendapat laporan dari BPK bahwa harus buat pertanggungjawaban atas dana 38 miliar yang dikucurkan pemerintah pusat.
“Saya baru ditanya tentang dana BOS yang jumlanya 38 miliar. Saya sampaikan, untuk dana ini, biar tim yang turun ke lapangan saja, untuk lihat dari dekat realisasinya, masa kepemimpinan saya pakai berapa dan masa kepala dinas sebelumnya berapa supaya semua terperinci,” tuturnya.
Lanjut Nelson, dana tersebut diperuntukan bagi anak SD 4 ratus pertahun 2 semester dan SMP 750.000, dan SMA 1.200.000 rupiah. “Ini yang mereka minta untuk buat laporan,” imbuhnya.
Dihadapan Komisi C, ia juga akui adanya laporan mengenai banyak guru tidak berada di tempat tugas. Kata kepala dinas, “Itu saya akui, memang hampir di satuan pendidikan tidak ada guru. Alasan yang kami dapatkan karena uang yang dibayar oleh pemerintah tidak cukup. Guru guru ini rata-rata tempat tinggal di balik gunung, dengan uang intensif tidak cukup.”
Untuk itu, Nelson minta kepada DPRD agar perjuangkan hal itu dalam APBD 2018. “Usulan penting lain, harus ada pesawat subsidi bagi guru-guru supaya mudah pulang ke tempat tugas setelah urusan dinas di kota selesai,” harapnya.
Hal berikut untuk beasiswa, menurutnya, untuk tahun ini kami hanya kelola dana, mahasiswa perkorwil, dan proses pembagiannya ditangani dinas keuangan.
“Beasiswa ini dari jumla awal, 15 Miliar turun lagi 12 Miliar serta data yang kami peroleh 4 ribu mahasiswa, kami bawa ke keuangan uangnya bukan 15 Miliar dan 12 M turun lagi 8 Miliar, jadi untuk penggunaan benar-benar kami dinas pendidkan tidak tahu, kami hanya kelola data masing-masing korwil,” ungkap Nelson.
Dalam pertemuan itu, Yesaya Reri, pengawas pendidikan, mengatakan, di kabupaten Yahukimo ada dua ratus sekolah diantaranya 1.51 SD dan 61 SMP. Dari jumlah ini masih banyak yang belum terakreditasi, sehingga ia minta pimpinan dapat mempertimbangkan tindaklanjutnya.
“Kami mau semua sekolah di Yahukimo terakreditasi, supaya dalam penulisan ijasah bisa diisi oleh guru bersangkutan. Kalau tidak, maka otomatis guru itu tidak bisa tandatangan ijazah,” kata Reri.
Ia akui, sampai sekarang ada 25 sekolah yang sudah terakresitasi. “Tahun ini 81 yang kami usul, namun untuk diluluskan harus taruhan uang. Kami selalu kendala dengan finansial,” ujarnya.
“Untuk memperjuangkan barang ini, kita hanya bawa dua ratus juta, sedangkan macam dari Bovendigoel bawa tujuh ratus juta, yang jelas dari badan akreditasi keluarkan akreditas pasti uang yang banyak, ini kendala yang selama ini kami alami,” tutur Yesaya.
Persoalan ini ditujukan juga kepada DPRD untuk diperjuangkan, begitu juga dengan uang pengawas awalnya 450 ratus juta, tetapi sekarang turun menjadi 3 ratus juga.
“Pakai empat ratus di tahun kemarin kami masih terkendala, apalagi kalau sekarang sudah turun. Saat pemerintah bantu uang pengawas empat ratus juta, dari jumlah pengawas 21 itu, kita masih terkendala, seperti kita mau ke pos-pos dengan pesawat misalnya dua kali di satu distrik sudah hampir 60-80, bandingkan berapa sekolah yang kami harus awasi,” tuturnya.
Tinus Meage menanggapi, berbagai penjelasan sekaligus aspirasi dari dinas pendidikan terkait situasi dan permasalahan pendidikan beberapa bulan belakangan, pihak komisi C bidang pendidikan dan kesehatan akan tindak lanjuti untuk dipertimbangkan dalam pertemuan komisi dan teruskan dalam pertemuan dewan.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
