Kepada Yth: Ketua DPR RI & anggota
Di Senayan, Jakarta Pusat.
Ketua DPR RI & anggota yang saya hormati, melalui surat terbuka ini saya sebagai seorang Gembala umat ingin sampaikan dinamika dalam kehidupan rakyat dan bangsa West Papua.
Ijinkan saya sampaikan kepada Ketua DPR RI dan anggota informasi yang benar, tegas, tegak lurus, tidak miring, tidak bengkok, tidak pura-pura, tidak munafik dan juga tidak berputar-putar.
Karena nurani dan pemikiran saya bahwa kepada orang-orang terhormat sebagai wakil rakyat bangsa Indonesia perlu diberikan informasi dan data-data yang benar, adil, jujur dan akurat sebagai bahan pertimbangan kebijakan dan keputusan politik untuk kebaikan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dan juga rakyat dan bangsa West Papua.
Sejak 18 Agustus 2017 sampai hari ini tanggal 3 Oktober 2017, hampir 48 hari, saya mengadakan jajak pikiran dan pendapat seluruh rakyat dan bangsa West Papua melalui WasApp dan dinding Face Book (FB) pribadi saya.
Saya sampaikan banyak pemikiran baru dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan posisi pemerintah Indonesia di West Papua selama 54 tahun.
Ketua DPR RI dan anggota yang saya hormati, hasil jajak pikiran, perasaan, emosi dan pendapat yang saya dapat dari rakyat dan bangsa West Papua hampir 95% adalah mereka memilih untuk berdiri sendiri sebagai bangsa yang berdaulat di atas tanah leluhur mereka.
Rakyat dan bangsa West Papua sudah tidak percaya dengan pemerintah Indonesia. Karena telah kehilangan kepercayaan itu, apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di West Papua itu tidak menyentuh akar masalah West Papua dan juga tidak memenangkan hati rakyat dan bangsa West Papua.
Oleh karena fakta seperti ini, saran saya kepada Ketua DPR RI Republik Indonesia adalah Biarkan RAKYAT & BANGSA WEST PAPUA MENENTUKAN NASIB SENDIRI dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- Perjanjian Kerjasama dalam bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan antara pemerintah Indonesia dan West Papua.
- Rakyat Indonesia yang berada dan hidup di West Papua dari Sorong-Merauke diberikan jaminan keamanan dan tidak akan pernah diganggu oleh rakyat dan bangsa West Papua.
- Seluruh kekerasan, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama 54 tahun diadakan rekonsiliasi dan perdamaian antar dua bangsa.
- Keputusan politik yang bijak dari Ketua DPR dan Anggota RI tentang status politik bangsa West Papua akan membantu rakyat Indonesia dan rakyat West Papua dan tidak menanggung beban sejarah.
Lagi pula tidak menjadi beban Indonesia: mengkuras tenaga, waktu, dana dan kerugian-kerugian lainnya.
Surat ini sebagai seruan seorang Gembala umat kepada pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan Jakarta.
Surat seruan Gembala ini juga pernah disampaikan kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo pada 3 Oktober 2017.
Terima kasih.
Ita Wakhu Purom, Numbay (Jayapura), West Papua, 15 Oktober 2017.
Dr. Socratez Sofyan Yoman
Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua
