JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Warga Kampung Banti membantah pemberitaan klaim polisi yang menghiasi pemberitaan di Papua dan di Nasional terkait adanya penyanderaan di kampung tersebut.
Salah satu tokoh gereja di kampung Banti, Tembagapura yang tak mau dimediakan namanya saat dihubungi suarapapua.com pada Senin (13/11/2017) dengan tegas mengatakan tidak ada penyanderaan di daerah kampung Waa Banti.
Ia menjelaskan, kejadian itu terjadi selama tiga hari saat baku tembak antara TNI/Polri dan TPN PB, yaitu hari Sabtu, Minggu dan Senin di Utikini. Setelah itu semua operator, karyawan, pedagang dan pendulang yang ada di kali kabur disuruh ke Waa Banti.
“Sekarang mereka ada sama-sama kami di Waa Banti. Masyarakat yang ada di sini tidak hanya satu suku. Tetapi mulai dari karyawan, pendulang dan pedagang semua ada di sini.
Dengan tegas ia mengatakan, tidak ada penyanderaan seperti yang diberitakan dan dibahas ramai selama beberapa hari ini di Papua, Indonesia dan dunia.
“Jadi sekarang orang bilang ada penyanderaan itu omong kosong. Itu semua cari kepentingan. Untuk kami masyarakat di sini kami biasa-biasa dan bebas. Tidak ada penyanderaan. Kampung Kembeli, Banti 1, Banti 2 dan Opitawak semua masyarakat ada dan masih aman,” ungkapnya.
Namun, ia mengungkapkan, hanya jalan naik dari 68 ke Tembagapura dengan Waa Banti itu baru menjadi medan perang. Lalu di tempat itu yang mereka ketemu dan mereka baku tembak di sana waktu terjadi kejadian.
“Akhirnya masyarakat tidak bisa naik ke kota untuk belanja. Itu yang dibilang sandera. Jadi itu tidak boleh dengar. Isu-isu tentang di sini. Itu dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan cari kepentingan. Jadi masyarakat di sini aman,” ungkapnya lagi.
Ia mengakui, bahwa jalan atau akses masuk keluar kota itu yang ditutup sama OPM. Kami sudah pantau, batas dari tanah longsoran sampai empat kampung ini aman. Kami sudah kumpulkan masyarakat kami di sini semua dan tokoh-tokoh suku menjaga masyarakat,” terangnya membantah isu adanya penyanderaan terhadap warga di kampung Banti.
Komandan Peleton TPN PB Sudah Bertemu Masyarakat
Sumber suarapapua.com ini mengungkapkan bahwa pihak TPN PB sudah bertemu dengan masayarakat di kampung Banti untuk memberikan pencerahan sekaligus pengumuman.
“Kemarin komandan pleton OPM sudah datang dan umumkan bahwa kami (TPN PB) berperang bukan dengan masyarakat. Kami ada karena masyarakat. Ada masyarakat baru ada gereja. Ada Freeport itu juga karena masyarakat ada. Jadi kami berjuang ini untuk kemerdekaan papua. Bukan untuk oknum dan bukan untuk kepentingan seluruh masyarakat dari sorong-sampai samarai. Itu mereka sendiri yang datang berpidato di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya meniru penyampaian komandan peleton TPN PB yang bertemu masyarakat di Banti.
“Waktu mereka (TPN PB) datang umumkan, kami semua masyarakat baik dari Jawa, Toraja, pedagang dan semua masyarakat papua yang ada kami kumpul dan dengar,” jelasnya.
Saat bertemu dengan masyarakat, kata dia, komandan peleton dengan tegas menyatakan bahwa TPN PB tidak memusuhi masyarakat sipil. Tetapi mereka murni ingin lawan TNI dan Polri.
“Dia bilang, saya tidak bisa bedakan ini suku ini, ini keluarga ini tetapi saya murni beruang dan lawan TNI/Polri. Jadi yang saya cari itu tentara Indonesia supaya akui kami. Itu mereka umumkan kemarin. Itu baru kami lihat mereka, kami dekat mereka,” ucapnya meniru penyampaian pihak TPN PB.
Pihak TPN PB tidak melihat dan memusuhi masyarakat tanpa membeda-bedakan, orang Papua maupun non Papua.
“Mereka bilang, siapa saja yang namanya masyarakat itu semua masyarakat kami. Jadi semua aman di kampung masing-masing. Jadi kalian berdoa dan tinggal aman. Itu yang mereka kasi tahu dan naik ke Utikini,” terangnya.
Tokoh gereja di kampung Banti ini menegaskan, apa yang orang bilang sandera itu omong kosong. Itu mereka bicara untuk kepentingan mereka.
“Bapak tolong informasikan kepada siapa saja bahwa di sini bukan sandera. Di sini tidak ada sandera. Tetapi jalan masuk keluar ke kota itu yang ditutup. Masyarakat kami di sini tinggal baik,” katanya.
Informasi bantahan ini terkait berita penyanderaan yang ramai dibicarakan dan ramai diberitakan di berbagai media di Papua, Indonesia dan dunia.
Sebelumnya, polisi telah mengklaim bahwa ada 1300 warga di Banti sedang disandera TPN PB. Polisi juga sudah menetapkan 21 orang terkait kasus di Utikini dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dikutip dari tirto.id Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) membantah tudingan bahwa pihaknya sebagai pelaku pemerkosaan yang terjadi di Tembagapura, sebuah distrik di Mimika, lokasi tambang emas PT Freeport Indonesia. Bantahan ini disampaikan oleh Hendrik Wanmang, Komandan Operasi TPN-OPM III Timika, kepada redaksi Tirto.
Menurut Hendrik, ia sudah mengecek ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat pemerkosaan—lokasinya di Kampung Banti atau di Mile 68—dan ke seluruh unit komando TPN-OPM.
Dalam pengecekan itu, kata Hendrik, ia justru menemukan fakta sebaliknya.
“Yang benar adalah mata-mata yang ditanam TNI-Polri dan pemerintah justru sengaja melakukan pemerkosaan untuk merusak TPN-OPM,” katanya kepada redaksi Tirto, Sabtu (11/11).
Selain menanggapi berita pemerkosaan, Hendrik juga mengomentari kabar soal perampasan uang Rp100 juta. Menurutnya, perampasan ini memang terjadi. Tapi, katanya, tindakan itu dilakukan karena anggota TPN-OPM emosi kepada “pihak ketiga” di daerah tersebut.
“Sementara berjalan tugas, kami diikuti, dimata-matai, dengan kamera atau HP. Akhirnya emosi,” kata Hendrik, yang menegaskan “pihak ketiga” adalah “mata-mata” TNI-Polri.
Namun, Hendrik memastikan, uang itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini untuk menunjukkan pertempuran yang dilakukan TPN-OPM bukan dilatari masalah duit atau ekonomi.
“Tapi menuntut kedaulatan atas bangsa Papua Barat. Jadi, jangan kau negosiasi dengan kami. Karena perjuangan TPN-OPM itu menuntut kedaulatan. Bukan meminta uang, jabatan, atau meminta makanan,” imbuh Hendrik.
Ihwal masalah kedaulatan ini, Hendrik Wanmang mendesak Presiden Joko Widodo dan Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, agar tidak menyederhanakan masalah. Pangkal soal bukan tentang penghidupan ekonomi seperti yang disebutkan keduanya.
Hendrik pun meminta Presiden Jokowi dan Kogoya tidak memprovokasi warga Papua dengan pernyataan soal ekonomi tersebut.
“Saya dengan tegas menolak omongan itu. Bahasa yang dikeluarkan Lenis Kogoya itu hanya mengacaukan persatuan rakyat bangsa Papua. Bukan suatu kebenaran. Masyarakat Papua hanya menginginkan kemerdekaan,” kata Hendrik.
Keinginan merdeka ini yang menurut Hendrik diwujudkan dalam bentuk Organisasi Papua Merdeka. OPM, katanya, bukan sembarang organisasi. Sebab, kata Hendrik, selama ini pemerintah sering memberi label sebagai organisasi ‘Tak Dikenal”, “Gerakan Pengacau Keamanan”, atau belakangan disebut ““Kelompok Kriminal Bersenjata” (KKB).
“Itu istilah yang tidak benar semua,” tegas Hendrik.
Pewarta: Arnold Belau
