Para Diplomat Pembebasan Papua Barat Kumpul di Vanuatu  

1
10326
West Papua's Morning Star flag flown in Port Vila, Vanuatu (Foto: RNZI Len Garae)
adv
loading...

JAYPURA, RadioNZ/SUARAPAPUA.com— Para diplomat Pembebasan Papua Barat dari United Liberation Movement for West Papua bertemu di ibu kota Negara Vanuatu untuk pertemuan puncak KTT sejak awal wadah tersebut terbentuk.

Gerakan Pembebasan tersebut menggunakan Port Villa gelar KTT pertama kalinya untuk mengevaluasi setelah tiga tahun terbentuknya ULMWP, perumusan aturan atau aturan hukum, memilih badan eksekutif dan membicarakan strategi kedepan.

Octo Mote, Sekretaris Jenderal ULMWP mengakui, kelompok perwakilan utama yang membentuk gerakan akan hadir.

Baca Juga:  Menteri Perempuan Fiji Lynda Tabuya Menyerukan Undang-Undang Online yang Lebih Kuat

“Kesempatan ini semua orang ada di sini, tidak seperti waktu itu yang banyak dari mereka sempat tertahan di Papua New Guinea. Tidak! semua orang ada di sini. Dalam hal ini orang yang berpartisipasi. Pertemuan kali ini sangat sukses dari semua perwakilan.”

Octo Mote berharap dia terpiih kembali.

ads

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai dalam pidatonya menyambut orang West Papua dan dia mendorong ULMWP supaya mempertahankan kesatuan dan terus melanjutkan seperti kepemimpinan saat ini.

Baca Juga:  PNG dan Indonesia Meratifikasi Perjanjian Pertahanan Untuk Memperluas Kerja Sama Keamanan

Sekitar 50 orang West Papua diharapkan pada pertemuan minggu ini.

Bagian ini juga termasuk dari badan utama grup: seperti Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional West Papua (WPNCL) dan Parlemen Nasional West Papua (NPWP).

Sejak awal berdirinya di Vanuatu pada 7 Desember 2014, ULMWP telah melobi secara luas ke tingkat internasional untuk memperkenalkan rakyat mereka yang sedang gawat di Indonesia.

Sama seperti setelah bergabung dengan Melanesian Spearhead Group, dimana telah menempu banyak jaringan solidaritas internasional yang berkembang dan mendorong orang Papua untuk berdiri sendiri.

Baca Juga:  ANZ Mengantisipasi Pertumbuhan Populasi Fiji Seiring Melambatnya Migrasi Ke Luar Negeri

Pemerintah Indonesia menentang group tersebut, dan sering menentang klaimnya untuk mewakili orang West Papua.

Walaupun demikian, gerekan tersebut telah meningkat dengan dukungan banyak Negara di Pasifik dan tempat lain tentang isu West Papua untuk menentukan nasib sendiri dan kasus HAM untuk diangkat di level PBB.

Sumber: radionz.co.nz

Artikel sebelumnyaPapuans Gather in Vanuatu for Liberation Movement Summit
Artikel berikutnyaPemimpin West Papua Merasa Aman di Vanuatu