Oleh: Otis Tabuni)*
Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan keluarga, suku, bangsa dan negara, juga pemimpin dunia. Sejarah bangsa mencatat, mahasiswa menjadi aktor di balik lahirnya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
Indonesia hadir karena perjuangan kaum muda bangsa ini. Penculikan Bung Karno dan mempercepat proses pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, perubahan reformasi dan demokrasi Indonesia sebagai contoh absolut.
Hari ini Papua dibebankan dengan berbagai persoalan, baik politik, hukum dan hak asasi manusia, ekonomi, sosial dan budaya, juga persoalan konflik horizontal di Papua khususnya di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika.
Sejak hadirnya perusahaan raksasa milik Amerika Serikat tahun 1967, konflik persenjataan atas tuntutan politik dan keamanan areal PT. Freeport Indonesia membawa dampak yang paling buruk dan menghacurkan peradaban hidup dan kehidupan manusia Papua yang berdomisili di Kota Dollar.
Perang antar suku, warga dan etnis juga tak pernah berujung hingga sekarang.
Konflik di Timika didominasi oleh suku-suku yang berasal dari masyarakat pegunungan tengah Papua. Selama itu pula belum pernah ada solusi perdamaian secara substantif dan obyektif, tetapi hanya dilakukan dengan perdamaian adat.
Dampak perdamaian adat tidak pernah melahirkan damai secara permanen, namun muncul lagi peperangan hingga saat ini.
Kami solidaritas, berdiri di garis paling depan dan ingin mewujudkan perdamaian itu di dalam batin dan nurani setiap masayarakat yang hidup di Papua khususnya di Timika.
Kami hadir untuk lakukan suatu solusi yang mengarah pada proses perdamaian secara total. Konsep yang kami tawarkan adalah Rekonsiliasi damai secara permanen untuk selamanya sebagai manusia yang beradab.
Dasar Pemikiran
Pertama, kami berpikir secara sadar bahwa perang atau konflik antar sesama orang asli Papua (OAP) adalah kebiasaan buruk yang publik cap sebagai budaya Papua. Seluruh media nasional telah menjustifikasi atas perang sebagai kebudayaan orang Papua. Hal ini kami tolak secara tegas, walaupun itu sudah wajar atas perilaku masyarakat kami.
Kedua, kami sadar bahwa perang atau konflik horizontal di Papua membawa dampak paling buruk dengan merusaknya tatanan hidup dan kehidupan, melumpuhkan aktivitas perekonomian secara bebas, menghancurkan harapan akan masa depan anak untuk mendapatkan bekal pendidikan secara bebas, menelan puluhan bahkan ratusan miliar atas satu perang serta mematikan daya saing.
“Mereka sudah sakit, membuat mereka tambah sakit”, lalu masyarakat lain di Nusantara memanfaat situasi tersebut untuk terus menguasai secara sistematik dan terstruktur secara permanen. Lalu, kami terlantar dan dibuatnya tak berdaya atas tanah leluhur mereka.
Berbagai analisis memang terdapat ada pihak-pihak yang menjadi aktor dibalik semua itu, tetapi kemudian kami sendiri belum pecahkan siapa dan apa atas persoalan itu, maka kamipun buta dalam mengambil suatu tindakan.
Oleh karena itu, yang pertama harus mendudukan perkara, siapa para pihak selain masyarakat yang sedang diadu-dombakan, selain aktor dari kita sendiri secara sadar angkat panah dan turun perang, harus pecahkan siapa pendonor perang, siapa mendukung siapa dan dalam bentuk apa? Serta lain-lain perlu digali dan didudukkan persoalannya. Selain itu, melakukan sosialisasi secara intens dan berkelanjutan sebagai upaya penyadaran.
Konsep yang Ditawarkan Mahasiswa
Pembentukan tim yang beranggotakan Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, MRP, DAP, perwakilan mahasiswa, Mama-mama Papua, Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, DPRD dan perwakilan masing-masing suku se-Pegunungan Tengah Papua.
Bentuk peradilan adat, mencari konsep dan metode sebagai solusi menghasilkan rekonsiliasi.
Tujuan utama dibalik tim ini adalah mempertemukan setiap suku yang terlibat konflik horizontal, membongkar kebisuan sejarah perang adat, saling mengaku satu sama lain bagi pelaku dan korban. Dan menghasilkan rekonsiliasi perdamaian secara sadar dan berwibawa.
Setelah rekonsiliasi berhasil, maka langkah selanjutnya adalah perlu adanya regulasi agar menghasilkan Perda tentang pelarangan peperangan antar warga, antar suku dan etnis di Tanah Papua.
Menghormati Sesama Manusia
Konflik perang dunia I dan perang dunia II yang telah memakan jutaan penduduk dunia memberikan kesadaran bagi semua umat dunia untuk hidup saling berdampingan tanpa memandang suku, ras, keyakinan, kebangsaan dan negara.
Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 adalah komitmen umat manusia dunia. Orang Papua bagian dari umat manusia dunia perlu menanamkan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan secara beradab.
Selain itu, adanya hukum alam Papua yang menyertai dalam hidup mereka, sehingga peliharaan sesama OAP harus diwujudkan dalam kehidupan orang Papua.
Ingat bahwa orang Papua saat ini hidup tanpa arah, tanpa tujuan dan kepastian bagi kami. Oleh karenanya hal-hal yang perlu kita selesaikan harus diselesaikan secara konsisten demi membangun manusia Papua yang beradab.
Tujuan Rekonsilisasi
Tujuan akhir kami adalah Rekonsiliasi. Rekonsiliasi dibuat dengan menggali nilai-nilai adat, hukum alam, hukum agama dan lain-lain. Namun rekonsiliasi tidak hanya keputusan para pihak, tetapi hasil kajian atas sejarah dan praktek adanya perang sesama, mencari dan menemukan nama-nama korban, mencari dan menemukan ibu-ibu daripada korban perang, pastikan anak-anak mereka, mengungkapkan siapa kepala-kepala selama perang dan lain-lainnya sebagai sumber materi demi rekonsiliasi di Papua.
Memang korban konflik vertikal atas tuntutan ideologi berjumlah ratusan ribu sejak 1960an hingga saat ini. Sementara, konflik horizontal juga sama dampaknya. Maka memang harus membangun rekonstruksi kembali demi masa depan anak bangsa.
Inilah yang menjadi harapan kami sebagai generasi penerus suku bangsa Papua agar adik-dik kami bebas menentukan masa depan secara aman, damai dan bebas.
Mohon maaf ini hanya pikiran sendiri.
Semoga Tuhan berkehendak atas doa dan cinta damai ini terwujud.
)* Penulis adalah Juru Bicara Tim Perdamaian Konflik Horizontal Mahasiswa Papua asal Timika dan Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Jawa Bali.
