BeritaHeadlineBenny Wenda: ULMWP Tidak Berjuang untuk Dialog dengan Gubernur yang Setingkat Kepala...

Benny Wenda: ULMWP Tidak Berjuang untuk Dialog dengan Gubernur yang Setingkat Kepala Kampung

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda menegaskan, ULMWP tidak berjuang untuk berdialong dengan seorang Gubernur setingkat dengan kepala kampung.

“Apabila Pjs gubernur mau dialong, bisa ajak tokoh gereja, MRP, DPR dan lain lain agar mereka akan menyampaiakn persoalan yg sebenarnya. ULMWP hanya menuntut Referendum bagi bangsa Papua. Bukan berjuang untuk dialog dengan gubernur setingkat kepala kampung,” tegas Wenda kepada suarapapua.com dari UK saat menanggapi penyataan, Soedarmo, Pjs gubernur Papua yang menyatakan siap berdialog dengan KNPB dan ULMWP, Jumat (27/4/2018).

Kepada suarapapua.com, Wenda menjelaskan, ULMWP tidak mengurus dialog dalam rangkaka pembagunan, makan dan minum. namun Indonesia harus tahu bahwa ULMWP mengurus penentuan nasip sendiri bagi bangsa Papua.

Baca Juga:  Lima Bank Besar di Indonesia Turut Mendanai Kerusakan Hutan Hingga Pelanggaran HAM

“Dan harus terlepas dari bingkai NKRI. Bangsa West Papua harus menentukan nasibnya sendiri,” ujarnya tegas.

Terkait pernyataan pejabat gubernur Papua, Wenda justru menyayangkan karena baginya pernyataan tersebut keluar karena ketidaktahuannya tentang masalah West Papua.

“Kasihan seorang Gubernur yang tidak memahami akar masalah Bangsa Papua. Orang Papua tidak menuntut pembagunan namun menuntut pembebasan secara Politik dari bangsa Indonesia,” kata Wenda.

Wenda juga menolak pernyataan Soedarmo yang menyebutkan bahwa KNPB dan ULMWP adalah kelompok yang hanya mengganggu stabilitas politik, keamanan dan ekonomi di Papua.

“Itu tidak benar. Justru dia (Seodarmo) dan bangsa Indonesia yang mengangu stabilitas bangsa Papua. Kehadiran bangsa Indonesia dan militernya yang datang seacara illegal menduduki di wilaya West Papua yang mengganggu dan merampas kenyamanan bangsa West Papua. Bukan bangsa West Papua yang mengganggu,” tegasnya lagi.

Baca Juga:  ULMWP Kutuk Penembakan Dua Anak di Intan Jaya

Markus Haluk, tim kerja ULMWP dalam negeri menanggapi pernyataan pejabat gubernur Papua tersebut mengaku rasa lucu dengan pernyataan tersebut.

“Saya rasa lucu saja. Laki-laki dia (Soedarmo) pikir dia punya SKPD jadi mau ketemu kapan aja termasuk di Kafe? Kasihan dia karena dia benar-benar tidak paham masalah bangsa West Papua dengan Indonesia,” katanya kepada media ini.

Dikutip dari tabloidjubi.com, penjabat Gubernur Papua Soedarmo, menyatakan siap membuka diri berdialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun kelompok lain yang masih menyuarakan perjuangan Papua merdeka.

“Saya selaku penjabat gubernur siap berdialog. Tapi dialog atas dasar di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana kita membangunan Papua ke depan,” kata Soedarmo dalam siaran pers kepada Jubi, di Jayapura, Rabu (25/4/2018) malam.

Baca Juga:  Berlakukan Operasi Habema, ULMWP: Militerisme di Papua Barat Bukan Solusi

Soedarmo menyatakan dialog yang ditawarkan tak harus dilakukan secara formal.  “Itu saya apresiasi. Dialog di cafe pun saya siap tidak perlu di kantor,” kata Soedarmo menambahkan.

Ia menyatakan pemerintah tidak pernah melarang kritik, tetapi ia minta kritik yang benar. Soedarmo menegaskan pemerintah Indonesia selama ini tidak mengakui kelompok yang selalu memberikan informasi tidak benar kepada negara-negara di kawasan pasifik.

“Ya, itu kelompok seperti ULMWP dan KNPB, mereka kelompok yang hanya mengganggu stabilitas politik, kemanan, ekonomi yang ada di Papua,” ujar Soedarmo menambahkan.

 

Pewarta: Arnold Belau

Terkini

Populer Minggu Ini:

Perusahaan HTI PT Merauke RJ di Boven Digoel Diduga Melakukan Tindakan...

0
“Kami meminta pejabat pemerintah kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua Selatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengambil tindakan penertiban, dengan menghentikan dan mengevaluasi keberadaan dan aktivitas perusahaan PT Merauke Rayon Jaya, atas dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat”, jelas Tigor G Hutapea.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.