HONIARA, SUARAPAPUA.Com – Development Services Exchange (DSE), organisasi yang memayungi seluruh LSM di Solomon Islands, membantah klaim yang menyatakan bahwa badan itu “secara resmi diwakili” dalam delegasi pemerintah negara itu yang mengunjungi Papua pekan lalu.
Badan ini juga menegaskan kembali dukungannya pada penentuan nasib sendiri Papua dan mengatakan tidak bergeser dari nilai-nilai perjuangan yang sudah ditetapkan.
Delegasi pemerintah Solomon Islands, dipimpin oleh Kepala Staf di Kantor Perdana Menteri, John Usuramo, mengunjungi Indonesia dan Papua pekan lalu. Delegasi tersebut mengikutkan ketua DSE, Inia Barry, dan aktivis masyarakat sipil lainnya dalam kunjungan tersebut.
Tapi DSE, badan puncak bagi masyarakat sipil di Kepulauan Solomon, mengatakan bahwa pihaknya belum mendukung siapa pun untuk mewakili masyarakat sipil pada kunjungan ini.
“Para peserta bertindak sebagai individu,” kata sekretaris umum DSE, Jennifer Wate, seperti diberitakan oleh Solomon Star, kemarin (02/05).
“Mereka tidak mewakili DSE atau organisasi masyarakat sipil lainnya di Solomon Islands,” tambahnya.
Wate mengatakan DSE mengadvokasi HAM, keadilan dan penentuan nasib sendiri dan terus menunjukkan dukungan kuatnya kepada rakyat Papua.
“DSE terus mengadvokasi Pemerintah Solomon Islands untuk menegakkan nilai-nilai ini dalam perdagangan dan kebijakan luar negeri negara kami,” kata dia.
“DSE menghargai hubungan yang kuat antara masyarakat sipil Papua dan Solomon Islands.”
“Kami memperingatkan semua anggota kelompok ini karena tidak mengikutkan, berkonsultasi atau bahkan menginformasikan kelompok masyarakat sipil Papua tentang kunjungan mereka.”
Wate mengatakan bahwa manajemen DSE secara informal baru mengetahui adanya perjalanan tersebut pada malam sebelum peserta terbang ke Indonesia.
“Para peserta meyakinkan manajemen DSE bahwa mereka hadir dalam kapasitas individu, dan tidak akan mewakili DSE atau organisasi masyarakat sipil yang bernaung di bawah DSE.”
“DSE tidak mengetahui rincian perjalanan atau ketentuan acuannya.”
“Kami menyerukan kepada Pemerintah dan khususnya Kantor Perdana Menteri untuk secara resmi mendekati DSE atau anggotanya mengenai hal-hal yang memerlukan perwakilan sektor CSO.”
Pewarta: Wim Geissler
