HONIARA, SUARAPAPUA.com – Salah seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Solomon Islands yang bertanggung-jawab atas inisiatif untuk merumuskan ulang kebijakan luar negeri negara itu atas Papua mengumumkan pengunduran dirinya.
Peter Kenilorea Jr, pejabat tersebut, secara resmi berhenti dari jabatannya sebagai Sekretaris Tetap Kemlu negara itu per 29 Juni 2018. Alasan pengunduran dirinya adalah karena ingin mencalonkan diri sebagai anggota parlemen untuk wilayah East Are’Are, kursi yang pernah juga diduduki oleh ayahnya almarhum Sir Peter Kenilorea, yang juga mantan PM Solomon Islands.
Sebelum bergabung dengan Kemlu Solomon Islands, Kenilorea berkarier di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dia telah bekerja di Departemen Hukum PBB selama hampir 20 tahun.
Wakil Menteri Luar Negeri, Joseph Ma’ahanua, mengatakan secara resmi Kenilorea meninggalkan kementerian pada hari Jumat ini setelah bekerja di sana sejak Maret 2017.
Dia mengatakan selama 15 bulan bekerja, Kenilorea berperan dalam mengembangkan berbagai Perjanjian, termasuk:
* Membantu mengelola keluarnya negara itu dari kesepakatan RAMSI
* Perjanjian Keamanan antara Australia dengan Solomon Islands dan ahenda regional keamanan pasca RAMSI
* Perjanjian Perdagangan – PACER Plus, iEPA
* Memulai agenda keluarnya Solomon Islands dari daftar negara-negara kurang berkembang (LDC)
* Memulai perumusan Kebijakan LN Solomon Islands tentang Papua
* Mengelola isu-isu Kebijakan Luar Negeri yang berkembang lainnya
“Semua karyawan di kementerian akan setuju bahwa Kenilorea Jr adalah manajer yang baik dengan hubungan yang sangat baik dengan staf,” kata Ma’ahanua.
“Dia telah memperkenalkan etika menghormati satu sama lain dan menghormati orang lain dan melayani dengan kredibilitas dan integritas bagi negara kepada staf kami di kementerian,” tambahnya.
Kenilorea meraih gelar sarjana hukum dari Waikato University di Selandia Baru dan Magister Hukum Internasional dari Universitas Nottingham di Inggris.
Sebelum bergabung dengan PBB, ia bekerja pada firma Hukum Jennifer Corrin.
Lalu ia bergabung ke Departemen Hukum PBB sebagai tenaga magang dan selanjutnya menjadi staf tetap.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Solomon Islands tengah berupaya merumuskan ulang kebijakan luar negeri negara itu atas isu Papua, pasca kunjungan delegasi mereka ke Papua belum lama ini. Kebijakan luar negeri tersebut diharapkan akan lebih berimbang didasarkan pada hasil kunjungan ke Papua.
Pernyataan ini telah mengundang kontroversi di dalam negeri. Solomon Islands secara resmi memiliki kebijakan LN mendukung penentuan nasib sendiri rakyat Papua.
Atas kontroversi tersebut, rencana perumusan kebijakan LN akan dikonsultasikan kepada pemerintah provinsi-provinsi di Solomon Islands.
Dalam proses konsultasi kebijakan ini, salah satu provinsi di Solomon Islands, yaitu provinsi Malaita, telah menegaskan sikap akan tetap mempertahankan posisi dan dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Papua.
Dukungan itu ditegaskan setelah adanya dialog di Auki pada bulan Mei antara perwakilan pemerintah nasional Solomon Islands, masyarakat sipil, pemerintah Indonesia, dan pemerintah provinsi Malaita.
Sekretaris Provinsi Malaita, Jackson Gege, mengatakan kunjungan tersebut diadakan untuk memulai kembali diskusi, dan mengkaji kebijakan provinsi itu terhadap Indonesia. Kesimpulan resmi dari pertemuan itu adalah Malaita akan terus mendukung kampanye pembebasan Papua.
Pewarta: Wim Geissler
